Friday, February 17, 2017

Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasih



Alih-alih merayakan Valenitine Day yang dilarang di negeri ini, apa salahnya kalau kita merayakan Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasih saja? 

Sejarah tidak akan melupakan ibu Inggit Garnasih yang dilahirkan 17 Februari 1888. Sosok wanita yang satu ini lekat dengan Rumah sejarah Inggit Garnasih yang terletak di Jalan Inggit Garnasih no 8 Ciateul,  yang ditempati Inggit Garnasih hingga akhir hayatnya 13 April 1984 di kawasan Astana Anyar, Bu Inggit Garnasih menjual bedak dan jamu serta kutang buatannya, dan di jalan Lio genteng barang jualan Ibu Inggit Garnasih banyak dikenal.

Inggit Garnasih (lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 17 Februari 1888 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 13 April 1984 pada umur 96 tahun adalah istri kedua Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javaveem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan Soerat Keterangan Kawin No. 1138 tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit-Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadhan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. (Wikipedia)

Kembali dari pengasingan di Bengkulu pada 29 Januari 1942, Inggit Garnasih minta dicerai karena tak ingin dipoligami. Dengan diantar KH Masmansyur, Soekarno mengantar Inggit Garnasih ke Bandung dan memilih rumah di Jalan Ciateul No 8 sebagai tempat tinggalnya. 

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Inggit membuat bedak dingin Saripohatji dan jamu menggunakan batu pipisan, rokok tembakau hingga kutang. 

Perjuangan ibu bangsa Inggit Garnasih begitu besar bagi lahirnya negeri ini saat mendampingi sang proklamator selama 20 tahun 1923-1943, mulai dari membiayai sekolah Soekarno hingga tamat Technische Hoogeschool te Bandoeng 1926 (sekarang ITB),  mendirikan perserikatan Nasional Indonesia 4 Juli 1947 dan menjadi partai Mei 1928. Menjalani hukuman di penjara Bancey dan kemudian dipindahkan ke Sukamiskin 1929-1931. Turut dibuang ke Ende Flores (1934) dan dipindahkan ke Bengkulu (1938) hingga akhirnya harus bercerai karena sebagai wanita Sunda merasa pantang untuk dimadu (1942).

Nama ibu Inggit Garnasih tak seharum Ibu Fatmawati ataupun Ibu Hartini, Ibu Inggit bukan wanita yang menjahit bendera pusaka Merah Putih saat Bung Karno membacakan teks proklamasi tapi Ibu Inggit adalah nafas semangat Bung Karno di masa-masa perjuangan yang penuh luka. Ibu Inggit lah penguat jiwa sekaligus tempat Bung Karno bersandar di kala ia tak mampu berdiri karena sulitnya keadaan waktu itu. (disunting dari monolog Inggit Ibu Bangsa oleh Dahlia)

Thursday, February 16, 2017

Bahaya Patrimonialisme Politik



Terdapat penyakit akut terkait dengan pembangunan politik di banyak negara yang sedang membangun (development countries) karena peran negara lemah dan tidak efektif. Para elite penguasa lebih lihai menampilkan kekuasaan despolitik, suatu kemampuan untuk melakukan tekanan kepada pihak lawan seperti jurnalis, politisi oposan, dan kelompok-kelompok pesaing akan tetapi mereka tidak memiliki kekuatan dalam aspek kekuatan infrastruktur, yaitu kemampuan untuk menghadirkan penguatan hukum yang adil dan penyediaan barang-barang publik seperti keselamatan kesehatan dan pendidikan. (Francis Fukuyama,  Political Order and Political Decay : From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, 2014).

Dinamika politik di Indonesia setelah reformasi menunjukkan kehidupan yang lebih diwarnai perseturuan antar elit dan tidak jarang institusi-institusi negara digunakan sebagai instrumen konflik, aksi saling mencari cari kesalahan dan saling melaporkan kepada pihak yang berwajib menjadi tren untuk memberangus kekuatan masing-masing lawan politiknya. 

Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi, bukankah hakikat politik itu merupakan seperangkat norma untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara? Mengapa proses politik yang berlangsung justru semakin mengarah pada lintasan yang destruktif? Apa yang salah dengan amalan berdemokrasi kita saat ini?

Dari sudut pandang budaya politik para elit di Indonesia pada umumnya masih menjalankan pola patrimonialistik, kekuasaan tersentralisasi pada elite. Mereka lalu mendistribusikan kekuasaannya kepada jaringan kerabat teman dekat atau kolega sehingga membentuk kroni-kroni, tujuannya supaya kekuasaan dapat lebih mudah diraih dan dipertahankan oleh kelompoknya.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dituding turut menyuburkan broker-broker politik yang melanggengkan dominasi Elite dan kroni-kroninya, mereka mencengkram institusi pemerintah untuk menyedot sumber daya negara melalui berbagai macam cara seperti mark up anggaran proyek, pungutan liar, dana hibah dan bantuan sosial.

Ketika terjadi pergantian kekuasaan, lazimnya kelompok penguasa baru melakukan penyesuaian terhadap struktur struktur birokrasi agar sejalan dengan kepentingannya. Para kroni kelompok penguasa sebelumnya yang masih bercokol baik di instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan negara dipreteli untuk kemudian digantikan oleh kroni yang baru. Tentu saja kelompok penguasa beserta kroni sebelumnya tidak begitu saja menyerahkan pundi-pundi yang selama ini mengisi kantongnya. Akibatnya, apabila tidak terjadi kompromi, pihak oposan sebisa mungkin melakukan perlawanan misalnya dengan menyerang menggunakan isu-isu yang menyudutkan pemerintah.

Upaya mendekontruksi pola patrimonialistik dalam praktek berdemokrasi perlu ditempuh beberapa hal: 

Pertama, menghadirkan prinsip rasionalitas dalam kehidupan berpolitik yang bisa dimulai dengan penguatan kapasitas berbagai organisasi atau kelompok masyarakat sipil dan partai politik.

Kedua, perubahan paradigma yang membobotkan pada aspek kualitas dan nilai dibandingkan dengan aspek kuantitas, mengutamakan pencapaian (achievment) bukan kekerabatan atau kedekatan (asscription), berbasis pada kinerja bukan berbasis prestise, pengelolaan organisasi yang profesional dan impersonal bukan personal, serta orientasi kekuasaan untuk publik bukan untuk golongannya sendiri.

Ketiga, meningkatkan pendidikan politik terutama kepada generasi muda sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara aktif berdasarkan koridor institusional dan konstitusional.

Thursday, February 9, 2017

Belajar Dari Sikap David Cameron



Tulisan ini merupakan rewrite dari sebuah Tajuk Rencana koran harian Pikiran Rakyat. Rewrite dipersembahkan kepada seluruh pemimpin di negeri ini agar tidak ketinggalan dan kehilangan tulisan tersebut di media cetak. Jadi, kapanpun dan dimanapun tulisan ini masih bisa dibaca berulang-ulang melalui gadget atau telpon android, tanpa takut diintip sedang belajar bagaimana menjadi seorang negarawan yang hebat. 

Seorang pemimpin yang bijak biasanya tidak segan-segan berkaca dari cermin para pemimpin terdahulu. Dari cermin seperti itu, siapapun boleh mengambil hikmah mana yang layak diteladani mana pula yang patut diapresiasi. Mata uang selalu menampilkan dua sisi yang berbeda tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mata uang tersebut memiliki nilai.

Sebagai warga negara biasa kita sering dibikin heran oleh sikap beberapa elit pemimpin di negeri ini yang tidak bosan-bosannya menimbulkan kegaduhan. Mereka tampaknya sangat menikmati kultur media sosial yang sangat cepat memberikan reaksi, tidak peduli apakah itu bermanfaat atau tidak. Sering kali terjadi yang mereka ungkap ke publik itu tidak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat banyak

Hal itu timbul mungkin didorong oleh hasrat berkuasa yang selalu menggebu-gebu. Para politisi sangat bernafsu menguasai apa saja yang bisa direbut, kalau gagal meraih kursi di parlemen mereka bersemangat untuk mendapat kedudukan di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Mereka membutakan matanya meski tahu bahwa DPD adalah forumnya perwakilan daerah, bukan ranah kader parpol. Mata mereka sangat jeli menangkap peluang termasuk di lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Bahkan porsi kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun sedapat mungkin mereka kuasai. Padahal lembaga-lembaga seperti MK dan MUI hanya layak dipimpin oleh mereka yang sudah steril dari ambisi politik dan jabatan.

Kalau kita sedikit berusaha membaca kembali masa lalu, bangsa ini sebenarnya memiliki pengalaman yang sangat kaya. Hanya selama 10 tahun, setelah proklamasi kita berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang kemudian hari banyak dipuji sebagai pemilu yang bersih dan demokratis. Akan tetapi hasil pemilu tersebut akhirnya mengambang akibat perdebatan yang berkepanjangan di konstituante.

Perdebatan tersebut memang sangat substansial karena menyangkut dasar negara. Namun karena sampai beberapa tahun tidak juga menghasilkan kesepakatan, akhirnya Presiden Soekarno dengan dukungan tentara mengambil jalan pintas memberlakukan Dekrit Presiden. Lewat dekrit tersebut Konstituante dibubarkan, artinya hasil pemilu yang banyak dipuji itu akhirnya mubah. Dengan berlakunya dekrit kekuasaan Soekarno menjadi sangat otoriter. Kita tahu bahwa akhir ceritanya Soekarno dijatuhkan oleh kekuatan rakyat.

Memasuki masa Orde Baru, legitimasi yang diberikan kepada Soeharto sangat besar bahkan ketika dengan alasan keamanan dan ketertiban mendorong pemerintahannya menjadi otoriter pun awalnya dapat diterima oleh rakyat. Akan tetapi karena kebijakan seperti itu akhirnya kebablasan di mana nilai-nilai demokrasi dimanipulasi sedemikian rupa ditambah lagi dengan korupsi yang merajalela kekuasaan Soeharto pun berakhir atas besarkan rakyat.

Mestinya dua peristiwa itu menjadi hikmah yang sangat berharga dengan semangat reformasi mestinya masalah-masalah kenegaraan dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan benar-benar lebih demokratis.

Sayang semangat reformasi hanya dibaca secara mentah kebebasan berpendapat, dimanfaatkan secara berlebihan akibatnya ujaran kebencian bertebaran dimana-mana.

Sebagai warga negara biasa kita khawatir kalau hal itu dibiarkan terus berlanjut konflik horizontal akan makin tajam. Masalahnya ucapan para pemimpin sering begitu saja diterima sebagai pembenaran. Sebagian besar bangsa ini belum terbiasa bersikap kritis.

Semangat reformasi dan demokrasi yang menggebu-gebu tampaknya mesti agak direm. Tidak dalam bentuk pelarangan, karena hal itu akan menimbulkan konflik yang lebih parah lagi, melainkan dengan kesediaan untuk menahan diri. Para pemimpin di tingkat manapun berada, bidang apapun yang menjadi kewenangannya mungkin akan lebih baik kalau lebih sering bertemu, berbicara tanpa memberikannya kepada media, lalu bersepakat untuk sama-sama menyelamatkan bangsanya sendiri.

Para pemimpin di negeri ini tampaknya boleh belajar dari sikap David Cameron. Beberapa waktu silam secara pribadi dia tidak setuju kalau Inggris keluar dari Uni Eropa. Tetapi karena desakannya terus menguat, dia setuju diadakan referendum. Ketika terbukti hasil referendum bertentangan dengan pendapatnya, Dia segera melepaskan kedudukannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Keputusan yang diambilnya tampak sangat sederhana, tetapi di balik itu adalah kesadaran tentang posisi seorang negarawan. Kehendak rakyat jauh lebih utama dan layak untuk dihargai dibandingkan dengan ambisi pribadinya sendiri. Dengan sikap seperti itu, David Cameron telah berhasil mengokohkan posisinya sebagai pemimpin yang layak untuk dikagumi dan diapresiasi.

Seorang pemimpin yang bijak biasanya tidak segan-segan berkaca dari cermin para pemimpin terdahulu. Dari cermin seperti itu, siapapun boleh mengambil hikmah mana yang layak diteladani mana pula yang patut diapresiasi. Mata uang selalu menampilkan dua sisi yang berbeda tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mata uang tersebut memiliki arti.

Menerima kekalahan sama sulitnya dengan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menunjukkan kepemimpinannya. Tetapi memang seperti itulah kaidah berpolitik dan etika berkuasa yang dijabarkan dalam norma-norma demokrasi dengan kesadaran seperti itulah seseorang akan memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kadar kepemimpinannya. (Tajuk Rencana - Pikiran Rakyat,  4 Februari 2017)

Tuesday, February 7, 2017

Pajak Progresif Tanah Terlantar



Generasi muda yang lahir di tahun 1984 atau generasi milenial jangan berharap mempunyai rumah diperkotaan, karena berdasarkan perhitungan komposisi gaji karyawan atau pegawai kenaikannya pertahun hanya 10% sedangkan harga tanah di perkotaan setiap tahun naik 20%. Hal itu sangat ketinggalan dan tidak berkeadilan, tidak mungkin bisa 10 tahun lagi beli rumah di perkotaan terutama di jalur jalur transit oriented development. Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution  saat dialog ekonomi berkeadilan bersama para ekonom di Jakarta (Kamis, 2/2/2017). 

Permasalahan ketidak sediaan lahan menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah berharap melalui reformasi agraria permasalahan lahan akan teratasi dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi berkeadilan. 

Peningkatan harga tanah di kota-kota besar tidak lepas dari banyaknya aksi spekulan atau calo tanah di wilayah tersebut. Tingginya harga tanah ini juga disebabkan karena pola pikir yang selama ini berkembang di masyarakat untuk memilih tanah sebagai alat investasi.

Masyarakat banyak yang sengaja membeli tanah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, dana tersebut dibiarkan menganggur dengan maksud ketika dijual lagi 5 atau 10 tahun menndatang harganya akan meningkat.  Pembiaran akan hal ini menyebabkan adanya backlog perumahan, untuk itu pemerintah berniat mengenakan pajak progresif agar mengurangi spekulasi yang ada sehingga kemampuan untuk memiliki rumah di masa mendatang tak memberatkan masyarakat terutama generasi milenial.

Kelak, jika memiliki lahan terlalu lama tidak digunakan bisa disebut sebagai tanah terlantar. Negara bisa mengambil alih tanah terlantar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang diturunkan dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar.

Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau penguasaannya. 

Pemerintah selain berencana mengenakan pajak progresif juga akan memberlakukan capital gain taxt dan utilitas asset taxt. dengan harapan agar masyarakat tidak terlalu banyak memiliki aset berupa tanah mengingat kebutuhan tanah atau lahan untuk pembangunan rumah rakyat yang menjadi program pemerintah sangat tinggi.

Kebijakan pemerintah atas kepemilikan lahan :

1. Pajak progresif dikenakan berdasarkan perhitungan luas kepemilikan tanah semakin luas tanah yang dimiliki pajaknya juga semakin besar. 

2. Capital gain taxt atau pajak yang dikenakan pada laba atau keuntungan yaitu ketika masyarakat menjual kembali tanahnya tersebut, artinya si pemilik tanah akan dikenakan pajak penghasilan PPH atas transaksinya. 

Sebagai contoh, ketika seseorang membeli tanah dengan harga awal Rp 10.000 per meter kemudian dalam waktu 10 tahun menjual kembali tanahnya dengan harga Rp. 100.000 per meter maka ada keuntungan Rp 90.000 per meter keuntungan tersebut yang nantinya akan dikenakan pajak.

3. Utilitas asset taxt atau pajak yang dikenakan pada masyarakat yang memiliki tanah secara luas tanpa memiliki perencanaan yang jelas atau sengaja dianggarkan sehingga akan dikenakan pajak Landbank.


Sumber : Satrio Widianto (Pikiran Rakyat ,4/2/2017)

Monday, February 6, 2017

Toleransi Dibentuk Oleh Pers?

Mengapa masyarakat Indonesia semakin tidak toleran?



Kita sekian lama hidup terikat, kemudian bebas secara tiba-tiba. Euforia terjadi karena keran kebebasan itu dibuka mendadak. 

Siapa yang salah bila rakyat Idonesia tak mengenal perbedaan-perbedaan sehingga berbeda sedikit saja langsung ngamuk? Padahal perbedaan itu syarat mutlak berdemokrasi. 

Di era Orde Baru, mereka yang punya keinginan-keinginan tertentu tidak muncul di permukaan, sekarang muncul dengan seenaknya. Mau ngomong apa saja dihalalkan demokrasi, sedangkan masyarakat belum terbiasa berbeda pendapat.

Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan demokrasi untuk kepentingan melampiaskan apa yang diinginkan. Mereka bisa berdalih, “ini demokrasi, enggak bisa dilarang-larang.”

Dengan dalih yang sama, kelompok Islam radikal berkembang. Orang-orang moderat yang seharusnya tampil memilih diam saja. Media elektronikpun yang seharusnya menampilkan tokoh berideologi moderat, karena  memikirkan uang dan rating banyak akhirnya hanya menampilkan “aktor ustad”.

Sekarang banyak ustad dan ulama bikinan, yang tidak pernah terlihat rekam jejaknya, dia belajar agama dari kiai mana, dimana mondok-nya. Masyarakat hanya melihat tampilan dan citranya.

Banyak ustad semacam itu yang diberi panggung, dan kata-katanya berhasil mewarnai pikiran orang banyak. Keadaan semacam ini seperti menempatkan Pers era sekarang seperti penyair di zaman jahiliyah, sebagai pembentuk opini.

Mau dibawa ke mana bangsa ini oleh Pers? Ahmad Shiddiq, Rais ‘Am Pengurus Besar NU 1984-1991, menyatakan bahwa wartawan termasuk zuama (pemimpin), karena mereka penentu opini.

Saturday, February 4, 2017

Mengapa Jokowi dan SBY Dilarang Bertemu?

Teladan Komunikasi Yang Tertunda


Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)


Kapan presiden RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu? Pertemuan mereka saat ini dinilai mendesak dan penting terutama untuk merespon situasi politik di Jakarta yang tensi komunikasi politiknya kian memanas menjelang Pilkada.

"Sayang sekali saya belum punya kesempatan dengan Presiden Jokowi," kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2017.

"Kan saya sudah sampaikan bolak balik, waktunya akan diatur dan bisa tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi, di Jakarta Convention Center, Kamis, 2 Februari 2017.

Dua pernyataan di atas menggambarkan betapa sulitnya mereka untuk bertemu. Alangkah indahnya bila bangsa ini menyaksikan ketika kedua tokoh ini bertemu disaksikan seluruh rakyat Indonesia melalui media massa saling menyapa penuh kehangatan dengan tertawa riang ala Jokowi dan ala SBY, sebagai simbol nonverbal betapa tokoh bangsa kita menunjukkan kebersamaan dan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sudah lama kita menunggu teladan komunikasi yang disampaikan kedua tokoh pada seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar berbalas pantun politik yang sama sekali tidak memberi pendidikan politik dan nilai demokrasi lagi bagi rakyat. 

SBY bisa saja saja datang langsung menemui Jokowi seperti warga negara pada umumnya dengan mengikuti prosedur yang berlaku di istana, atau Jokowi berkunjung ke Cikeas menemui SBY sebagai perilaku komunikasi kenegarawanan?

Seperti diketahui sebelumnya presiden ketiga RI BJ Habibie dan juga wakil presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno menyampaikan surat resmi terkait dengan permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Surat permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan ditentukan waktu yang tepat bagi pertemuan keduanya dengan Jokowi yang terlaksana pada tanggal 19 Januari 2017 lalu.

Sampai hari ini, siapapun yang ingin bertemu Presiden pasti tidak sulit. Jokowi angat berbeda dengan presiden-presiden terdahulu. Bahkan seorang anak kecil pun dilayani untuk bicara dengan Jokowi.

Diketahui, SBY mengaku ingin sekali bertemu dan berbicara blakblakan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, keinginannya itu tak kunjung terkabul karena, menurut SBY, dilarang oleh dua-tiga orang di sekitar Presiden Jokowi.

Jika pertemuan itu terjadi, SBY mengaku akan membicarakan ihwal isu yang kaitannya dengan aksi damai umat Islam pada 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, meminta SBY membuka kepada publik siapa sebenarnya orang yang menghalangi dia bertemu Presiden Jokowi. Johan menjelaskan, selama ini Jokowi bisa bertemu dengan siapa saja, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya.

"Sekarang era terbuka, saya sarankan sama Pak SBY, disebut saja siapa yang menghalangi," kata Johan, saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.

Sebelumnya, Presiden keenam RI ini mengaku, sejak awal mendapatkan informasi bahwa Jokowi memang hendak bertemu dengannya. Namun entah kenapa hal itu tak terjadi lantaran beberapa figur di belakang Jokowi justru melarangnya.

"Dalam hati saya, hebat juga kalau presiden bisa dilarang bertemu dengan saya," ujarnya. 

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menganggap wajar keinginan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Dia menyarankan sebaiknya pertemuan kedua tokoh itu usai pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

"Pak Jokowi pasti menerimanya. Setidak setelah tanggal 15 (Februari 2017)," kata Kalla di Jakarta pada Jumat, 3 Februari 2017.

Kalla menjelaskan pertemuan setelah 15 Februari agar tidak mengganggu pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta. "Supaya tidak menjadi isu politik," katanya.

Dengan kondisi politik yang sedikit memanas sekarang, dia meminta semua pihak bisa menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. (Viva)

Friday, February 3, 2017

Bagaimana Trump Mengelola Obamacare?

Upaya Mengelola BPJS Lebih Baik Lagi?



Kebijakan pertama Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, beberapa jam setelah dilantik menandatangani Executive order yakni memerintahkan seluruh jajaran pemerintah federal melakukan segala upaya yang bisa ditempuh demi menghentikan Obamacare.

Obamacare lebih dikenal dengan sebutan Affordable Care adalah program yang diklaim Presiden Obama sebagai keberhasilan terbesar sepanjang pemerintahannya. Program ini serupa dengan jaminan kesehatan nasional JKN di Indonesia yaitu berupa asuransi wajib bagi warga Amerika Serikat khususnya yang selama ini memiliki jaminan kesehatan.

Ide untuk menjamin seluruh penduduk dengan jaminan sosial memang cukup asing bagi mayoritas warga Amerika Serikat yang berideologi liberal. Adanya asuransi yang bersifat wajib ber premi rendah dan disubsidi oleh pemerintah amat bertentangan dengan paham free market yang berlaku di Amerika Serikat. Dampak negatif dari program ini amat mirip dengan yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial BPJS kesehatan di Indonesia seperti adanya beban subsidi premi yang besar, pengeluaran kesehatan yang melonjak tajam, kualitas layanan kesehatan yang turun serta melemahnya industri asuransi komersial.

Bagi orang Amerika Serikat kelemahan-kelemahan tersebut amat krusial dengan mayoritas warga yang memiliki daya beli besar.  Penduduk Amerika Serikat merasa berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi sesuai keinginan mereka, Paradigma liberalisme yang menekankan pada persentuhan hak pribadi menjadi pijakan bagi Trump untuk melakukan reformasi sistem kesehatan yang telah dirintis Obama. Trump  menginginkan kembalinya free market health care industri.

Skenario Obamacare dituding Trump telah membuat biaya melambung karena tidak adanya kompetisi antar penyedia layanan asuransi. Program ini juga disinyalir membentuk pola pikir yang salah pada rakyat Amerika sehingga lebih bergantung pada program-program jaminan pemerintah dan cenderung menyalahgunakannya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya golongan tua yang notabene rawan sakit, yang mengikuti program ini, serta minimnya anak muda yang mau berpartisipasi. Kolapsnya beberapa perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat juga menjadi perhatian Trump karena merupakan pertanda terganggunya perekonomian negara tersebut.

Program JKN-BPJS yang serupa Obamacare sama-sama terbukti memberikan beban berat bagi keuangan negara, belanja kesehatan melonjak karena euporia masyarakat berobat dan kualitas layanan menjadi turun karena membludaknya jumlah pasien serta berbagai aturan yang dibuat BPJS untuk mengendalikan biaya. Bagi masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan Asuransi komersial atau skema free for service, hal ini tentu amat mengecewakan.

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal ideologi membuat semua kelemahan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan harus dihentikannya JKN-BPJS di Indonesia. Golongan fakir miskin tidak bisa dianggap sebagai beban di negara ini. Namun mencuatnya kembali kasus penolakan pasien di salah satu rumah sakit sangat ironis sekali. Dikabarkan Titih Maesaroh (60) meninggal dunia di atas brankar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Selasa, 31/1/2017, dini hari.

Sudah sangat lama kita membiarkan pelayanan kesehatan seolah diserahkan pada mekansime pasar dan tidak ada proteksi bagi mereka yang tidak punya akses terhadap pelayanan semestinya. Sementara ketika suatu program semacam subsidi silang untuk pembiayaan mereka yang tidak berpunya, lembaga kesehatan menunjukkan dikap resisten yang kemudian dipandang sebagai sikap curang (fraud). Seharusnya, kalau masih terdapat banyak masalah terutama dari asfek pembiayaan kembali oleh pemerintah lewat dana BPJS, jalan yang paling bijak adalah bersmusyawarah dan meminta ketegasan pemerintah. Bukan dengan menyalahkan mereka yang tidak punya akses kesehatan memadai dan kemudian mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pelayanan.

Saat ini teridentifikasi beberapa masalah; 
1. Jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS masih terbatas yang mengakibatkan panjangnya antrean mulai dari pendaftaran sampai pelayanan.
2. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh BPJS yang dirasa kurang adil bagi stakeholder yang berkecimpung di dunia kesehatan.
3. Besarnya tarif yang ditetapkan kadang tidak sesuai dengan besarnya biaya perawatan yang harusnya didapat oleh pasien.
4. Seolah-olah dokter dan rumah sakit harus memutar otak supaya pasien dapat sembuh atau diayani sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan akan dibayar oleh BPJS. 

Jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Hilmi Sulaiman Rathoni, Dosen FK Universitas Islam Bandung / Direktur Clarity for Develompment, memberikan solusi seperti berikut (PR, 2/2/2017):

 Alih-alih meniru kebijakan Trump menghentikan Obamacare kita dapat mengambil hal positif dari apa yang dicetuskan Trump untuk perbaikan program JKN-BPJS. 

1. Keberadaan badan penyelenggara jaminan selain BPJS perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, Adanya badan alternatif akan menimbulkan persaingan dalam hal peningkatan layanan kepada peserta serta benefit bagi fasilitas dan tenaga kesehatan. Ide ini tentu berpotensi menjawab kekecewaan para tenaga medis terhadap rendahnya tarif yang dipatok BPJS dengan dalih kendali biaya. Hanya adanya satu badan tunggal menyebabkan tenaga medis tidak memiliki daya tawar karena kendali pasar ada di tangan BPJS.

2. Mengatasi penyebab mendasar tingginya beban negara dalam skema Obamacare. Dalam sekema Obamacare salah satu penyebab tingginya beban keuangan negara ialah disebabkan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan untuk para imigran ilegal dan meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk dalam subtema Medicaid atau asuransi khusus masyarakat miskin Amerika Serikat. Untuk itu, Trump menekankan pentingnya penegakan UU imigrasi untuk mengurangi imigran ilegal dan memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi memangkas jumlah penduduk miskin yang membebani subsidi premi Medicaid. Hal serupa seharusnya dapat dilakukan di Indonesia dimana pemerintah wajib mengupayakan penduduk yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) makin berkurang jumlahnya. Pemerintah harus fokus pada ketepatan pendapatan penduduk miskin, bukan membanggakan peningkatan jumlah PBI yang berujung pada tingginya beban subsidi premi. Untuk itu, upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investasi dan meningkatkan keterampilan kerja merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.

3. Meningkatkan kewenangan daerah seperti halnya Trump yang memberikan kewenangan lebih besar bagi negara bagian dalam mengelola Medicaid, pemerintah pusat juga bisa mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab terhadap PBI di daerahnya. Hal ini selaras dengan gagasan sebelumnya untuk lebih mementingkan ketepatan sasaran dibandingkan menambah jumlah penduduk yang disubsidi namun salah sasaran. Pemerintah daerah yang dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat miskin di wilayahnya, seharusnya lebih mampu melakukan pendaftaran yang akurat sehingga dana rakyat dimanfaatkan secara tepat.