Thursday, September 15, 2011

Catatan Sang Bayangan

Catatan Sang Bayangan,
Ungkapan Hati Dicky Chandra Sebelum Mundur


Dicky Chandra mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Garut, tekadnya memang sudah sangat bulat untuk resign jadi Wabup dan inilah tulisan yang disubmitnya 29 Agustus 2011 pada jejaring sosial yang diikutinya. 




Dicky Chandra saat hari pertama kerja sebagai Wabup Garut

Catatan Sang Bayangan

Saat ini aku hanyalah bayangan
Yang kadang muncul namun lebih sering tidak
Yang kadang diperlukan namun sering terlupakan
Yang kadang diperhatikan namun lebih banyak diabaikan
Saat ini aku hanyalah bayangan
Yang sering melihat keindahan namun tak mampu menjamah
Yang sering melihat kemunkaran namun tak mampu melawan
Yang sering merasakan kepalsuan namun tak mampu meluruskan
Saat ini aku hanyalah bayangan
Yang tak banyak ulah namun tetap kena makian
Yang coba mengalah namun tetap kena cercaan
Yang telah berkorban namun lantas terkorbankan
Walaupun aku bayangan
Pantang bagiku mundur sebelum waktunya
Sedahsyat apapun badai menghadang
Sekeras apapun ombak menyapu
Aku pantang mundur sebelum waktunya
Namun Bayangan punya Harapan
Namun Bayangan punya Keinginan
Namun Bayangan punya Harga diri
Harapan yang sulit terwujud karena aku hanya bayangan
Keinginan yang terhenti pada pengharapan panjang karena aku hanya bayangan
Bahkan sering harga diriku jatuh karena ulah”nya” yang tahu ada bayangan diri”nya” namun seringkali lupa kalau “ia” punya bayangan…. atau bahkan sengaja melupakan
Aku sang bayangan banyak mendengar tangisan
Aku sang bayangan banyak merasakan napas kemarahan
Aku sang bayangan banyak melihat ketidakadilan
Namun bayangan hanyalah bayangan
Yang tak bisa disentuh dan tak mampu menyentuh
Aku harus lepaskan diri dari”nya”
Aku harus menjadi manusia
Aku putuskan untuk mundur…

Coretan Dicky Chandra yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa pada masa jabatannya. Berdiri seperti simbol pimpinan, tetapi faktanya tidak bisa berbuat banyak memainkan kepemimpinannya. Dia punya ide pembenahan terhadap berbagai hal, tetapi nyatanya tidak memiliki peran untuk mewujudkan mimpinya. Dia juga mendengar banyak keluhan, tanpa punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Analisis banyak pihak tentang dua alasan kenapa Dicky mundur, yaitu ketidakcocokan dengan pimpinan dan ketidakadilan distribusi peran.

Apakah karena ketidakmampuannya? Itulah yang telah diakuinya secara formal di media.

Apakah ia lari dari tanggungjawab? Tidak perlu tergesa-gesa pula mengambil kesimpulan itu.

Orang awam pun akan sulit mengatakan bahwa ketidakcocokan Aceng Fikri dengan Dicky Chandra adalah hanya isu belaka. Dalam perkembangannya, pasangan ini telah menunjukan perceraian basis politiknya sebelum perceraian sesungguhnya. Aceng Fikri menjadi pengurus DPD Golkar Jabar, dan Dicky Chandra tetap di jalur independen. Kalau lantas dalam perkembangannya memang terjadi perbedaan visi dan komitmen, lalu telah berkali-kali dicoba upaya harmonisasi, apakah pasangan ini layak dipaksakan bertahan?

Kisruh ketidakcocokan dan minimnya distribusi peran kepala daerah dan wakilnya bukan hanya terjadi di Garut. Seperti dimuat Kompas.Com 18 Agustus 2011, Mendagri mengatakan bahwa berdasarkan kajian tahun 2010, sebesar 85% pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak berlanjut sampai akhir masa jabatan. Sumber lain mencatat, dari 164 calon incumbent yang maju dalam Pemilukada tahun 2010, hanya sebesar 9,19 persen yang masih tetap maju berpasangan, sementara sisanya maju sendiri-sendiri. Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, berdasarkan penelitiannya, kebanyakan Kepala Daerah dan Wakilnya hanya cocok dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun.

Kepala daerah sibuk meredam peran wakilnya dan sang wakil terus bekerja menggali kesalahan pasangannya agar bisa non aktif segera dan menggantikan posisinya. Kedua belah pihak tidak fokus bekerja memperhatikan rakyatnya, tetapi sibuk memenuhi kepentingannya untuk tampil dalam kancah pemilihan kepala daerah periode berikutnya. Yang berbahaya, kedua pasangan kepala daerah dan wakilnya membawa gerbongnya masing-masing di birokrat untuk dukung-mendukung. Akibatnya birokrasi terkotak-kotak dan kental politisasi.

Mundur dari jabatan adalah hak individu yang konstitusional. Dari pada bertahan hanya sebagai simbol atau fokus pada persaingan tidak sehat, maka mundur adalah sebuah pilihan yang tak perlu disalahkan. Mundurnya Dicky karena mengaku tidak mampu mengelola kebersamaan secara baik dengan Bupatinya merupakan tradisi politik baru yang perlu dihargai. Ini jauh lebih baik daripada bertahan hanya karena kehausan kekuasaan, meskipun nyata-nyata memiliki banyak kelemahan, kesalahan atau bahkan tersangkut kasus hukum.

UUD 1945 sebetulnya tidak pernah mengisyaratkan secara eksplisit adanya jabatan wakil kepala daerah. Kalau memang keharmonisan kepala daerah dan wakilnya dipastikan tidak pernah bertahan lama dan membawa implikasi yang buruk, ditambah dengan biaya penunjang operasional yang cukup besar, ya sudahlah, jabatan Wakil Kepala Daerah hapuskan saja bila memimpin daerah secara sendiri tidak menimbulkan permasalahan berarti.

Istilah tidak ada dua ayam jago dalam satu kandang, tidak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal, atau tidak bisa ada dua matahari, menguatkan pendapat peneliti LIPI, Prof. Syamsuddin Haris, yang menilai jabatan wakil kepala daerah tidak produktif dan lebih banyak mubazir. Jika wakil hanya diperlukan sesekali, peran ini cukup dimainkan oleh Sekretaris Daerah saja. Kalau pun dipertahankan, jabatan ini terkesan hanya untuk memenuhi syahwat politik pihak tertentu. Dan karena umumnya kedua pasang pimpinan ini memiliki basis politik berbeda, situasi ini cenderung akan memaksakan wakil kepala daerah di satu daerah tetap menjadi Sang Bayangan seperti dikisahkan Dicky Chandra dalam notesnya.
 
Sumber: Kompasiana

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.