Saturday, September 24, 2011

Reshuffle, SBY Ingin Ubah Gaya Kepemimpinan?



Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

Benarkah dugaan sementara masyarakat bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan merombak susunan kabinet dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya mengubah gaya kepemimpinan?

Banyak yang menyangsikan kesungguhan Presiden SBY untuk serius merombak kabinetnya. Bahkan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan kekuasaan di Indonesia saat ini sudah dikapling oleh partai politik dan sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Karena itu, reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini tidak akan membawa perbaikan bagi kehidupan rakyat.


Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini meragukan SBY berani mengambil langkah mencopot atau mengangkat seorang menteri berdasarkan kompetensi. Sebab, kekuasaan sekarang telah "tersandera" oleh kepentingan partai-partai anggota koalisi.

Menurutnya,  jika SBY ternyata berani mengambil langkah yang luar biasa, posisinya di hadapan rakyat akan membaik, meski melukai partai-partai koalisinya. Sebaliknya, tambah dia, jika SBY ternyata masih takut pada partai koalisi, ia akan semakin tidak populer di mata rakyat.

Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan perubahan kabinet tak menjamin kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, perubahan itu juga harus dilakukan dari pucuk pimpinan republik ini. "Harus ada perubahan watak kepemimpinan yang bertanggung jawab, amanah, dan menyejahterakan. Bukan citra dan kata-kata," kata Din Syamsudin, Jumat 23 September 2011.

Menurut dia, SBY dan Boediono harus mampu menyelesaikan masalah bangsa yang terjadi saat ini. SBY dan Boediono, kata dia, tidak bisa terus bersembunyi dibawah hasil pemilu yang memberinya suara sekitar 60 persen itu. "Jangan bersemayam dibalik legitimasi dukungan rakyat, harus ada kabinet yang ahli dan profesional serta mempunyai kemampuan untuk mememimpin dan menerjemahkan serta mengeksekusi setiap kebijakan. Karena, saat ini masalahnya bukan hanya pada menteri, tapi ada masalah juga pada presiden-nya."

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengajak bicara pimpinan partai politik koalisi sebelum reshuffle. Presiden juga akan meminta parpol mengajukan calon menteri. Menurut Mahfudz, hal itu tertuang dalam kontrak koalisi sehingga harus dipatuhi.

Sebelumnya, SBY mengatakan ada beberapa menteri yang dianggapnya telah dianggap cukup dalam pengabdiannya, sehingga perlu dicari penggantinya. Menurut SBY, reshuffle itu akan dilakukan sebelum 20 Oktober 2011.
"Bulan depan akan genaplah Kabinet Indonesia Bersatu II berusia dua tahun, sehingga dengan pola pikir seperti itu, evaluasi separuh jalan, saya mesti mengatakan sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin," kata SBY.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.