Wednesday, December 28, 2011

Eksploitasi Perempuan Bukan Pemberdayaan!

Perempuan di Era Emansipasi


Janji lima tahunan oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang cukup menggiurkan dan mampu menyedot perhatian publik ialah janji dibukanya lapangan kerja untuk menekan tingginya angka pengengangguran. Masyarakat yang semakin cerdas sebenarnya juga tahu bahwa pengangguran tidak akan bisa dilenyapkan. 

Pengangguran bisa disebabkan karena baru lulus SMA dan sedang menunggu kesempatan kuliah di Perguruan Tinggi. Pengangguran juga bisa karena seorang sarjana yang baru lulus dan tidak mau bekerja kalau bidang pekerjaan yang ada tidak sesuai keahliannya. Tapi yang terbanyak justru pengangguran karena memang tidak ada yang mempekerjakan mengingat keterampilan kerja yang tidak sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Pengangguran jenis terkahir tadi ini yang  sering menyandang masalah sosial.  

Lapangan kerja di sektor publik yang saat ini tersedia lebih banyak berpihak kepada kaum perempuan dibanding kepada kaum lelaki. Kaum lelaki bagi sektor publik entah menempati urutan ke berapa setelah eksploitasi perempuan dan anak-anak di bawah umur.

Perusahaan lebih senang mempekerjakan perempuan dan secara-sembunyi-sembunyi mempekerjakan anak di bawah umur ketimbang mempekerjakan kaum lelaki. Akibatnya kaum perempuan justru yang menapkahi kebutuhan rumah tangganya dan kaum lelaki dibiarkan tinggal di rumah sambil mengurus anak. Kondisi ini sebenarnya salah satu pemicu masalah lain dalam keluarga.

Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik bisa menimbulkan tingginya angka perceraian. Selama bekerja perempuan tidak tertutup kemungkinan untuk tergoda dan melakukan hubungan dengan pria lain. Sebaliknya, pria juga bisa melakukan hal serupa ketika istrinya sedang bekerja di pabrik.

Persoalan lebih jauh yang mengancam perempuan pekerja di sektor publik ialah kejahatan berupa pelecehan seksual. Terlebih bagi perempuan yang bekerja di sejumlah perusahaan yang jadwal bekerjanya bisa sampai larut malam.

Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dinilai bukan sebuah proses pemberdayaan. Situasi seperti itu justru dianggap sebuah tindakan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Kewajiban utama seorang perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Tantangan yang sangat berat bagi proses pembentukan sebuah keluarga yang sakinah. Semestinya kaum perempuan berada di rumah dan mencari nafkah menjadi tanggung jawab kaum laki-laki.

Menyikapi kenyataan seperti itu semestinya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berani melakukan kebijakan yang pro kaum perempuan. Kebijakan bagi perusahaan agar tidak terlalu banyak membuka kesempatan kerja bagi perempuan.

BACA JUGA:
Pengemudi Wajib Kendalikan Kendaraan
Kelainan Mata Anak dan Prestasi Belajar
Membasmi Korupsi Ala Hongkong?
Memaknai Sejarah Tragedi Rawagede
Bergosip Hilangkan Stres?
Salah Kaprah di Hari Ibu
Hindari Makanan Penyebab Perut Buncit
Makanan Untuk Meningkatkan Daya Konsentrasi
SELAMAT PAGI CINTA

2 comments:

  1. Perempuan juga punya emansipasi yang harus dipenuh. semoga ada jalan keluarnya dari pemerintah.
    Wah yang demo ada yang sambil baca text, hoho
    salam blogger Resolusi Juara 2012

    ReplyDelete
  2. pemberdayaan perempuan yang sering di dengung-dengungkan saat ini justru lebih kepada eksploitasi perempuan. Yaitu utk memenuhi hasrat para pelaku bisnis utk menjual produk mereka lewat perempua. Coba perhatikan, utk mensukseskan produknya semisal mobil pasti memakai model 'perempuan setengah telanjang'. Disisi lain, para produsen ingin menjual produk mrk seperti kosmetik, sepatu, baju dll utk perempuan, mengharuskan perempuan bekerja dulu, sehingga mrk dpt membeli produk2 itu. Nah, inilah yang dimaksud eksploitasi bukan pemberdayaan.....

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.