Monday, March 26, 2012

Alasan Pemerintah Dibalik Naiknya Harga BBM

Kenaikan Harga BBM Sengsarakan Rakyat 


Tampaknya pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM untuk kesekian kalinya. Walau gambaran dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) awal Maret 2012 menunjukkan bahwa 86 persen menolak kenaikkan harga BBM tersebut. 

Saat ini lebih dari setengah penduduk Indonesia atau sekitar 100 juta orang hidup dengan pendapatan Rp 20.000 ke bawah. Suatu keadaan yang dianggap wajar melahirkan sejumlah balita kurang gizi tidak kurang dari 4 juta orang. Ironisnya, mereka hanya mendapat bantuan Rp 50.000/balita/tahun, tulis Arti Rosaria Dewi, dr Mkes di PR (24/3). 

Menaikkan harga BBM dianggap pemerintah sebagai pilihan yang rasional dan didukung dengan berbagai opini untuk menguatkan kebijakan tersebut. Mulai dari alasan bahwa subsidi itu memanjakan rakyat, membebani APBN, tidak tepat sasaran, lifting (jumlah produksi minyak) nasional menurun dan alasan tidak ada jalan lain. 

Subsidi BBM senilai Rp 315 trilyun dipermasalahkan dan dianggap membebani APBN. Padahal beban APBN sebanarnya berasal dari pembayaran bunga utang luar negeri sejumlah Rp 123 trilyun dengan pokok cicilan Rp 43 trilyun, dan belanja birokrasi yang mencapai Rp 733 trilyun. 

Alasan subsidi BBM salah sasaran dan banyak dipakai kendaraan pribadi juga tidak dapat digunakan karena data Susenas 2010 menunjukkan 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi kalangan menengah ke bawah. Juga alasan lifting yang menurun pun tak dapat dibenarkan karena saat ini belum ada alat ukur untuk jumlah produksi minyak. Apalagi alasan tidak ada jalan lain, terlalu memperlihatkan kemalasan pihak penguasa negeri saja. 

Program kompensasi kenaikan BBM berupa Bantruan Langsung Masyarakat (BLSM), Bea Siswa Miskin (BSM), dan raskin yang hanya beberapa bulan juga memerlukan anggaran sekitar Rp 30 trilyun sehingga tak dapat dijadikan alasan. Jelas sekali ada lasan lain di balik upaya pemerintah menaikkan harga BBM. 

Tudingan alasan kenaikan BBM tertuju pada jerat Letter of Intent (LOI) IMF dan Bank Dunia yang mengharuskan Indonesia menghilangkan subsidi di semua sektor, termasuk migas. Kemudian diperkuat lagi UU Migas yang lebih berpihak kepada perusahaan asing daripada Pertamina. 

UU Migas memungkinkan perusahaan asing menguasai minyak mulai dari hulu/produksi sampai sektor hilir/ penjualan di tingkat SPBU. Dengan menaikkan harga BBM akan terjadi selisih penjualan yang tidak terlalu tinggi, akibatnya secara tidak sadar masyarakat juga akhirnya beralih membeli BBM di SPBU-SPBU asing.

1 comment:

  1. hehehe, ane gak dukung, juga gak melarang naiknya harga bbm gan.. gak terlalu berpengaruh bagi desa ane...

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.