Tuesday, March 20, 2012

Bisakah Indonesia Tanpa Pemilu Kepala Daerah?

Kelak Jangan Salah Pilih Lagi


Tidak pernah ada transparansi penggunaan dana partai politik (parpol) yang berasal dari APBNdan APBD karena memang tidak diatur dalam undang-undang. Bahkan wacana pembiayaan parpol diserahkan kepada pasar politik justru akan menjadi pertaruhan antara pemodal yang mencengkeram parpol, ungkap Rizal Djalil anggota BPK di DPR/MPR RI (16/3).

Sembilan parpol yang ada di DPR RI memperoleh dana dari APBN 2011 sebesar Rp 9.180.058.796. Kemudidan APBD untuk 33 provinsi dialokasikan dana parpol sebesar Rp 533.295.000.000, sesuai jumlah kursi di DPR dan DPRD. Semakin banyak kursi yang diperoleh, maka semakin besar jumlah dana yang diperoleh parpol.

Menurut Rizal Djalil, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan sebagian kerugian negara bermuara pada kepentingan keuangan elite politik. Sebagai solusi atas hal ini, Rizal menawarkan alternatif  pengelolaan dana partai dengan mengubah sistem pemilihan untuk kepala pemerintahan di daerah-daerah dari model langsung menjadi tidak langsung dan memberikan alokasi anggaran yang memadai oleh negara kepada parpol secara proposrional dan akuntabel.

Timbul pertanyaan, mungkinkah Indonesia tanpa pemilu kepala daerah? Bukankah hanya penghamburan uang rakyat saja bila mengingat bahwa sejak pemilu 1955-pun sebenarnya sudah diketahui tidak ada tranparansi dana parpol? 

Indra J Piliang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan karena banyak pengusaha yang merangkap juga sebagai pengurus parpol. Akibatnya tidak ada kejelasan antara seseorang sebagai politikus ataupun pengusaha di parpol.

Andai saja pemerintah berani menghapus sebagian dana parpol, sepertinya kebijakan untuk menaikkan harga BBM atau tarif dasar listrik  tidak perlu dilakukan. Namun sepertinya tidak ada niat baik dari pemerintah untuk menghentikan laju kenaikan BBM yang akan menambah kesengsaraan rakyat. Bahkan wakil rakyat di Gedung DPR pun sepertinya bisu dari usul untuk menunda kenaikan harga BBM tersebut. 

Rakyat jadi dibiarkan berandai-andai saja memiliki pemimpin yang pro rakyat, yang membela semua kepentingan dan segera menyeka air mata yang meleleh karena tangis kepedihan di dera kehidupan yang semakin keras. Betapa tidak, jangankan untuk biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tidak terjangkau, untuk biaya makan pun susah.

Saat ini tidak terdengar ada seruan untuk mendahulukan membangun jalan-jalan yang rusak, jembatan yang putus di terjang banjir, atau sekolah yang rubuh. Rakyat menyimak dengan kasat mata adanya pembiaran berjamaah atas derita berkepanjangan. 

Mau dibawa kemana bangsa yang mulai gemar bertikai antar sesama ini? Lihat saja bagaimana para politisi saling menghujat dan menjatuhkan! Barangkali itulah keteladanan pemimpin yang terlanjur kita pilih dari pemilu yang lalu. Semoga, kelak kita lebih arif lagi memilih.....  

2 comments:

  1. kayaknya memang harus ditiadakan demi tidak adanya tindak kolusi dari para calon kepala daerahnya. selama ini kolusi itu sering tidak terpantau. www.info-yazid.com

    ReplyDelete
  2. @Yazid Fahmi, pilihan bak makan buah simalakama..... entah macam apa buah itu, begitu membuat gundah...

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.