Monday, April 2, 2012

Korupsi by Design di Indonesia

Mau Dibawa Kemana Bangsa Ini?


Kondisi Indonesia tidak bisa di tata ulang tanpa melihat perubahan partai politik (parpol) di masa depan. Parpol memang jangan di bubarkan, tetapi parpol bermasalah harus di proses, parpol tidak sehat harus dikontrol publik. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas di Yogyakarta, Kamis, 29 Maret 2012 seperti dilansir harian PR (31/3).

Menurut Busyro, proses politik saat ini mengalami demoralitas, salah kaprah, dan rusak parah. Kondisi itu melahirkan penegak hukum yang memperjual belikan perkara, anggota dewan yang melakukan jual-beli pasal, dan perekrutan pimpinan yang diwarnai rumor suap.

Ketika kemunafikan sampai pada tataran politik, maka dampaknya akan luar biasa. Jika mereka memegang kekuasaan, yang terjadi adalah korupsi yang dilakukan pejabat dengan posisi strategis dan menjalankan sistem politik korup, tandas Busyro.

Lebih lanjut Busyro memaparkan bahwa KPK pernah melakukan kajian tentang korupsi by design dan menemukan sejumlah desain izin pertambangan di Indonesia. Ia mencontohkan ada kabupaten tertentu yang semakin sering mengeluarkan izin pertambangan, kemudian meningkat menjelang pemilihan kepala daerah (pemilukada). Hal ini berarti, potensi tambang juga menjadi sasaran korupsi.

Menyimak berita tesebut, tiba-tiba pikiran saya melayang pada ribut-ribut soal Pasal 7 ayat 6 RUU APBNP 2012, yang kemudian melahirkan pasan 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012.

Dalam pasal tambahan itu, pemerintah dimungkinkan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu enam bulan naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dari asumsi APBN-P 2012, sebesar US$105 per barel.

Intinya BBM lambat laun akan naik, namun entah kapan. Masyarakat hanya mencatat secara apriori bahwa BBM akan senantiasa naik setiap menjelang pemilu. 

Kenaikan BBM pada tahun 2012 ini lebih ramai dibicarakan dan menuai penolakan yang lebih masif karena dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 ada pasal (7 ayat 6) yang mengatur bahwa di tahun 2012 tidak boleh menaikkan harga BBM. 

Padahal kalau kita mau memperhatikan pada Januari 2003, Presiden Megawati menaikan harga BBM sebesar 0,8% (2) Pada 1 Maret 2005, SBY menaikan harga BBM sebesar 31,14% (3) Pada 1 Oktober 2005, SBY kembali menaikan harga BBM sebesar 87,5% (4) Pada 24 Mei 2008, SBY kembali menaikan harga BBM sebesar 33,3% (5) (Dalam rencana) Pada 1 April 2012, SBY kembali menaikan harga BBM sebesar 33 %. (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta)

BACA JUGA:
Aneka Ria Perkawinan dari Sarlito W. Sarwono
Mengatasi Kenaikan BBM
Siapa Pemenang Demo Kenaikan Harga BBM?
Tsunami Politik dan Kenaikan Harga BBM
Sukses dari Nasihat Martin Luther King Jr
Bisakah Indonesia Tanpa Pemilu Kepala Daerah?
Kemerdekaan Sendal Jepit vs Kenaikan BBM

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.