Thursday, April 26, 2012

Subsidi BBM Jangan Dikambinghitamkan

Apa Susahnya Ngomong? 


Ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi masalah utama fiskal di negeri ini sering berujung pada solusi yang kurang cerdas, bahkan Subsidi BBM sering dituding sebagai satu-satunya kambing hitam. Padahal sejumlah insentif ekonomi dalam ekspor beberapa komoditas energi ke negara tetangga disinyalir lebih besar menggerogoti APBN setiap tahunnya. 

Benarkah demikian?

Bila memperhatikan ekspor gas dari Lapangan Tangguh, Papua, ke Fujian, Cina. Menurut anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas dan Gas (BPH Migas) Qoyun Tjandranegara, ekspor gas tersebut merugikan negara sehingga Rp 183 trilyun pertahun.

Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, saat ini harga gas internasional berkisar antara 15 - 20 dollar AS per mbtu. Berdasarkan kontrak kerjasama yang ditandatangani pada masa pemerintahan Megawati gas disekspor dengan harga 3,35 dollar AS per mbtu. 

Dengan kondisi seperti itu, Kurtubi menilai, sungguh mengherankan jika saat ini Susilo Bambang Yudhoyono ngotot meningkatkan harga BBM subsidi, sehingga mengejar harga internasional. Sementara, "subsidi" yang diberikan kepada Cina dalam penjualan gas Tangguh sama sekali tidak diusik.

Menurut pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, seharusnya pemerintah tidak hanya membidik dari sisi subsidi. Pemerintah seharusnya lebih jeli melihat kebocoran dari sisi lain. Bukan hanya gas Tangguh, banyak kontrak kerja sama pertambangan yang berpotensi merugikan negara karena nilai kontrak yang jauh lebih kecil dari harga pasar.

Sangat disayangkan, pemerintah selama ini lebih sering menyoroti persoalan subsidi seperti BBM dan listrik yang sebenarnya diperuntukkan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah seolah menutup mata adanya 'subsidi' yang digulirkan bagi negara tetangga, seperti Cina, Jepang dan Korea, dalam bentuk insentif ekonomi. 

Kita memberi Cina harga energi yang murah. Di sana dipergunakan untuk produksi dan produksinya dijual ke Indonesia dengan harga yang sangat murah sehingga diserbu pembeli. Sementara pelaku usaha kita, khususnya UMKM diberi energi mahal. Akibatnya ketika datang produk Cina dengan harga sangat murah, daya saing produk lokal sejenis tergerus sangat dalam.

Ironis sekali! Kita memajukan ekonomi negara lain dan memukul ekonomi sendiri. Pertanyaan bersama kita, beranikah pemerintah (SBY) melakukan renegosiasi gas ke Cina? 

Sumber:  (Ekonomi dan Bisnis - PR, 24 April 2012)

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.