Thursday, May 31, 2012

Rumor Seputar Pemberian Grasi Corby

Suara Rumput Berdesau Lembut Di Tiup Angin


Kontroversi terkait diberikannya grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby mencuatkan rumor yang terus menggelinding seperti bola salju. Bola salju rumor ini tentu hanya bisa dihentikan dengan alasan yang jelas tentang latar belakang pemberian grasi bagi terpidana asal Australia ini oleh presiden.

Memberikan grasi 5 tahun kepada Corby memang merupakan hak Presiden. Seperti juga terjadi dimana-mana seorang Presiden memiliki hak memberi grasi. Pertanyaannya, haruskah seorang Presiden memberikan alasan pemberian grasi itu kepada rakyatnya?

"Namun yang disayangkan, Presiden SBY belum memberitahukan apa pertimbangannya memberikan grasi kepada Corby. Walaupun itu memang merupakan hak prerogatif Presiden," kata Jusuf Kalla di Jakarta (27/5). 

Kalla mengakui, pemberian grasi kepada Corby juga menuai banyak kotroversi. Namun banyak pula yang memaklumi, atas pemberian grasi dari Presiden SBY kepada Corby, (PR, 28 Mei 2012).

Muncul rumor bahwa grasi kepada Corby merupakan salah satu bentuk diplomasi RI agar Australia mau bekerja sama mendukung Indonesia soal isu Papua, dengan maksud Australia tidak lagi ikut campur atas masalah di Papua. 

Tubagus Hasanuddin, Wakil Komisi I DPR berpendapat rumor tersebut merupakan pendapat yang ngawur dan tidak dapat dibenarkan karena tiga alasan seperti berikut:

PERTAMA
Integrasi Papua dalam wilayah NKRI sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Tidak bisa di-bargain (tawar-menawar) dengan apapun. Apalagi cuma ditukar dengan seorang 'ratu nasrkoba'.

KEDUA
Pencetus wacana itu tidak memahami politik luar negeri.
Pemahaman dangkal itu sangat merugikan politik luar negeri kita, seolah-olah kita siap membuka upaya tawa-menawar soal Papua dengan dunia internasional.

KETIGA
Tidak ada payung hukum pertukaran narapidana.
Tak ada aturannya menukar seorang penjahat dengan wilayah kedaulatan sebuah negara. 

Pernyataan Tubagus Hasanuddin tersebut untuk menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin yang mengatakan, pemberian grasi kepada Corby murni upaya diplomasi.

Dengan upaya diplomasi bersifat politis yang dilakukan ini, Amir mengatakan, banyak warga negara Indonesia yang seharusnya memperoleh hukuman berat di Malaysia dan Saudi Arabia, justru mendapat pengampunan dan keringanan hukuman dari negara setempat.

Namun, Amir membantah tudingan bahwa kebijakan grasi ini merupakan barter dengan Australia, (VIVAnews.com).

Apapun yang terjadi, terjadilah. Grasi sudah diberikan dan tidak mungkin ditarik lagi. Sekarang mari kita berharap ada keberanian Presiden SBY untuk menjelaskan alasan grasi ini kepada rakyatnya tanpa ragu-ragu.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.