Sunday, May 13, 2012

Belajar Santun dari Hukum Lese Mejeste

Kita Butuh Teladan Untuk Santun



Kita memang harus belajar dari bangsa lain bagaimana bersikap santun terhadap pemimpin negara dan bangsa yang telah dipilih dengan biaya luar biasa mahal melalui Pemilu atau Pemilukada. Dua agenda pesta demokrasi ini hampir disebut penghamburan uang rakyat bila ternyata hanya menghasilkan figur pilihan yang ternyata juga harus diturunkan melalui demo-demo massa berkepanjangan atau sampai di tingkat revolusi.

Menjadi rakyat yang harus patuh pada pemimpin barangkali sama sulitnya dengan menjadi pemimpin yang juga harus selalu mengikuti keinginan masyarakatnya. Bukan salah masyarakat bila tak ada rasa hormat kepada pemimpin bila tak ada keteladanan yang diberikan para pemimpin. 

Tiadanya teladan dari tokoh yang menjadi panutan sering menyebabkan masyarakat yang terbiasa berpikir dengan pola kolektifisme terjerumus pada sikap apatis. Masyarakat nyaris tidak pernah berpikir kritis ketika akan menentukan pilihan terhadap calon-calon pemimpinnya. 

Masyarakat terlanjur percaya pada pilihan orang banyak dan bersandar pada asumsi dangkal bahwa popularitas seseorang dapat digunakan sebagai jaminan masa depan bangsa dan negara. Akibatnya, para politisi berbondong-bondong menitipkan diri pada popularitas seseorang yang dianggap bintang. 

Penyesalan biasanya datang terlambat, pemimpin terpilih yang tidak sesuai dihujat rama-ramai, dicaci maki kebijakannya dan sering dilecehkan secara karikaturis. Anehnya, hal ini menjadi hal biasa pada bangsa yang dulunya terkenal paling santun di dunia. Inikah demokrasi yang salah tempat itu?

Andai saja Indonesia mempunyai hukum seperti di Thaliand yaitu hukum lese mejeste mungkin masyarakat kita akan sedikit lebih santun pada pemimpin yang telah dipilihnya. Di Thailand, definisi tindak kriminal berdasarkan hukum lese majeste adalah memfitnah, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris tahta, dan keturunannya. Para pelanggarnya dapat diganjar hukuman 15 tahun penjara untuk tiap tindak pelanggaran.

Belum lama ini Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menegaskan tidak akan mengamandemen hukum lese majeste yang telah lama berlaku di negaranya. Dia tetap bersikukuh dengan keputusannya meskipun diterjang protes atas dipenjaranya seorang pria 62 tahun karena melanggar hukum ini tahun lalu.

"Saya ingin menekankan bahwa kebijakan yang telah ada di negara saya akan tetap berlaku sebagaimana adanya," tegas Yingluck seperti dimuat Bangkok Post Sabtu 12 Mei 2012. (VIVAnews.com - 12 Mei 2012).

Pada Desember 2011, Ampon divonis penjara selama 20 tahun karena kedapatan mengirimkan SMS pada seorang pejabat yang kemudian bekerja untuk Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.  Ampon dijerat pasal Tindak Pidana Kriminal Komputer dan hukum lese majeste.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.