Tuesday, May 8, 2012

Ketika Penegak Hukum Bertindak Setengah Hati

Upaya Cerdas Pembiaran Korupsi Berjamaah



Kepolisian, Kejaksaan, dan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini terkesan setengah hati dan tidak memaksimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi. Sebenarnya penggunaan UU TPPU dinilai mampu memperbesar efek jera bagi para koruptor.

Penggunaan pasal-pasal TPPU akan membuat aset kekayaan koruptor ditelusuri. Jika terbukti merupakan hasil korupsi, harta kekayaannya bisa disita dan besar kemungkinan akan membuat koruptor jatuh miskin. 

KPK sebenarnya telah diberi kewenangan untuk ikut mengusut TPPU sebagaimana tersirat dalam pasal 75 UU TPPU yang dengan jelas menyiratkan perintah untuk menggabungkan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Jika KPK menemukan bukti pemulaan yang cukup, penyidikan tipikornya harus digabung dengan penyidikan TPPU. Namun sejauh ini, KPK belum menggunakan UU TPPU yang sudah ada dan disahkan sejak tahun 2002 itu.  

"Kasus Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Wa Ode, seharusnya dijadikan momentum untuk memanfaatkan TPPU. Saya yakin pemanfaatan pasal Tipikor dan TPPU secara bersamaan, bisa membereskan masalah mafia anggaran di DPR, calo proyek di kementrian, hingga penyalahgunaan dalam penyelenggara negara," menurut Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, (PUKAT UGM), Oce Madril, (PR, 7 Mei 2012).

Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, berbagai laporan yang mereka kirim kepada para penegak hukum, umumnya tidak ditindaklanjuti dengan segera. Yusuf meyakini jika penggunaan UU TPPU dimaksimalkan, pemberantasan korupsi akan lebih efektif. Karena akan lebih mudah menjerat orang-orang yang memberi atau pihak lain yang turut menerima.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.