Tuesday, May 29, 2012

Reformasi Kemana Engkau Pergi?

Kipas-kipas Cari Angin Surga


Tuntutan agenda awal reformasi yang digaungkan mahasiswa 1998, diantaranya Turunkan Harga, Mengadili Soeharto dan Antek-anteknya, Menangkap dan Mengadili Pelaku Pelanggaran HAM, Memberantas Korupsi-Kolusi-Nepotisme, Mencabut Dwipungsi ABRI, dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden ternyata tidak mampu merubah banyak wajah Indonesia.

Ketika itu reformasi digagas pada titik nadir kritis total nasional, semua menganggap republik tercinta ini dapat diperbaiki dengan melakukan reformasi total. Kemudian 14 tahun berlalu, para aktivis masih tetap melihat kita jalan di tempat dan menyatakan republik ini semakin terpuruk bahkan mengarah pada situasi kritis seperti pada 14 tahun lalu.

Timbul pertanyaan sederhana, apa yang salah dengan reformasi yang pernah digaungkan karena gandrung perubahan bahkan dengan menelan korban nyawa? 

Kini keran kebebasan memang mengucur deras. Pemilihan umum telah dilaksanakan secara langsung mulai dari lurah, kepala daerah, sampai presiden. Tidak ada pengekangan politik juga politik peleburan partai politik yang hanya memberikan keistimewaan pada partai yang anggotanya berisi penyelengara pemerintah. 

Secara prosedural reformasi memberikan demokrasi yang didambakan namun tidak dengan menghadirkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan rakyat. Masih terlalu jauh gap antara kelompok elite yang bergelimang kekayaan berlimpah dengan sejumlah mayoritas bangsa ini yang mesti berjuang meregang nyawa hanya untuk sesuap nasi.

Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Indria Samego menilai bahwa kegagalan agenda reformasi baik dalam bidang politik, hukum maupun ekonomi lebih disebabkan gagalnya partai politik (parpol) dalam menciptakan kualitas kader yang nantinya duduk di eksekutif maupun legislatif. Parpol sejauh ini hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tanpa mempertahankan ideologi.

Parpol didirikan bukan karena perjuangan, tetapi untuk memperoleh kekuasaan. Parpol hanya batu loncatan untuk jadi anggota DPR, menteri dan presiden. Hal itu dilakukan karena orang lebih melihat pada kekuasaan, alih-alih berkhidmat demi pengabdian kepada publik. 

Akibatnya yang kita rasakan selama ini, korupsi tetap menggurita seolah dilakukan secara  sistematis dan terlembaga kalau tidak boleh dibilang "berjamaah". Kolusi dan nepotisme bukan lagi praktik haram karena dilakukan terang-terangan dalam sirkulasi kepemimpinan politik atas nama demokrasi secara prosedural.

Referensi : Tajuk Rencana PR, 22 Mei 2012

1 comment:

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.