Monday, May 7, 2012

Solusi Keliru Masalah Korupsi


Jangan-jangan Kita Bagian dari Korupsi?


Ketika korupsi telah menjadi ideologi, ia bukan lagi sebagai tradisi yang melembaga, melainkan naik pangkat menjadi kepribadian, pegangan, dan sikap hidup masyarakat. Korupsi akan tertularkan baik sengaja atau pun tidak. 

Gejala tersebut nampak sebagai orientasi yang merata dan menyeluruh pada bangsa kita. Korupsi dapat dengan mudah ditemui pada sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisnis swasta, lembaga pendidikan, lembaga perbankan, dan tidak mustahil juga terjadi di lembaga keagamaan. 

Tawaran keliru alternatif memberantas korupsi muncul dengan dilakukan pendekatan kesejahteraan, yaitu menaikkan tingkat kesejahteraan pemegang kebijakan publik. Karena kesejateraan yang minim menjadi tudingan utama merajalelanya korupsi.

Korupsi sebenarnya tidak terkait secara paralel dengan kesejahteraan, melainkan dengan mental dan sikap hidup. Sekaya apapun seorang koruptor, korupsi tetap dilakukan olehnya sebab korupsi telah menjadi sikap dan pandangan hidupnya.

Para penyelenggara negara telah dimanjakan dengan berbagai jenis tunjangan pendapatan yang nominalnya mencapai jutaan rupiah. Sementara tujuan pemberian tunjangan itu bertujuan agar mereka tidak melakukan korupsi dengan pendapatan minimum sebagai kambing hitam. Namun terbukti tunjangan-tunjangan itu tidak berhasil mengenyahkan mental korupsi dari diri mereka.

Menurut Deddy Ismatullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, korupsi di pemerintahan terkait 5 hal seperti berikut:

1. Nilai spiritualitas/agama

Memudarnya nilai spiritulaitas/agama pada diri seseorang yang sudah merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan Yang Maha Menyaksikan segala tindakan manusia, hidupnya menjadi kehilangan kendali.

2. Sistem birokrasi publik

Sistem pelayanan publik memberikan celah dan kesempatan untuk korupsi. Terjadinya persentuhan langsung antara pihak yang berkepentingan dengan aparat dalam pengurusan suatu keperluan yang bersifat administratif.

3. Kolusi pejabat dan pengusaha

Koneksitas pejabat dan pengusaha mengakibatkan terjadinya kolusi yang memunculkan praktik korupsi. Sebagai contoh, tender pengadaan barang atau proyek pembangunan.

4. Sistem perekrutan pegawai

Prekrutan pegawai yang tidak didasarkan dengan pendekatan moral dan profesional melalui mekanisme terukur dan sistematis, akan menghasilkan pegawai dengan mental yang tidak menggembirakan.  Oleh sebab itu, perekrutan harus melalui penyaringan yang sehat dan berdasarkan ukuran-ukuran kecakapan profesional, mental dan moral.

5. Pembinaan pegawai

Pemerintah harus mencari format yang paling rasional dan efektif untuk melakukan pembinaan pegawai. Apel pagi pada tiap tanggal tertentu bukan lagi sebatas ritual formal yang tidak menyangkut substansi kepegawaian. Kemudian kegiatan diklat kedinasan bagi karyawan termasuk pejabat jangan memberi celah terjadinya tawar-menawar kelulusan sertifikat melalui imbal materi.

Referensi: Korupsi, Masalah Kita Bersama, Deddy Ismatullah, PR 28 April 2012

BACA JUGA:
Sembunyi di Belakang Leopard
Maskulinitas Dapat Dipertahankan
Beberapa Sajian Kopi Istimewa
Manfaat Bercinta Yang Teratur
Cara Membangkitkan Gairah di Usia Senja
Berburu Barang Bekas di Bandung
Dari Hobi Jadi Profesi
DPR Jangan Boros Lagi!
Nasehat Investasi Orang Terkaya No. 2 Di Dunia

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.