Saturday, June 30, 2012

Larangan Penjualan Buku Kepada Siswa Sekolah

Upaya Kreatif Mengatasi Krisis Ekonomi



Tidak boleh mewajibkan apalagi memaksa siswa membeli buku di sekolah termasuk buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahkan seragam sekolah merupakan larangan adanya bisnis di sekolah. Namun pada prakteknya ketentuan ini sangat mudah sekali diabaikan sekalipun telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan karena pengadaan buku sudah dialokasikan melalui dana BOS.

Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pemerintah telah menyediakan dana untuk membeli buku melalui dana BOS, dengan ketentuan satu siswa untuk satu buku per mata pelajaran, termasuk juga LKS, hal ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di SD dan SMP. "Dengan dana BOS yang meningkat, soal buku paket untuk di SD dan SMP seharusnya tidak masalah lagi. Sekolah sudah bisa menyediakan buku secara gratis kepada siswa dengan cara meminjamkannya," kata Nuh. (Tabloid Berita ASRA' edisi Maret 2012).

Kenyataan yang terjadi di hampir semua kota di Indonesia, banyak sekolah yang melanggar aturan penjualan buku tersebut dengan dalih membantu siswa dan sebagai latihan di rumah. Menteri Pendidikan Nasional boleh saja mengeluarkan peraturan dan larangan soal penjualan buku di sekolah, namun menteri lupa bahwa penerbit juga mengeluarkan sejumlah uang komisi penjualan yang walaupun kecil jumlahnya dapat meningkatkan kesejahteraan kepada pihak sekolah.

Tingkat kesejahteraan yang masih minim rupanya salah satu pemicu kreatifitas untuk mengakali peraturan dan ketentuan mengenai penjualan buku di sekolah. Untuk menyamarkan kegiatan tersebut, pihak sekolah biasanya bekerja sama dengan pihak ke tiga di luar sekolah seperti warung atau kios fotocopy dan selanjutnya pihak sekolah mendapatkan komisi penjualan dari penerbit.

Bila tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi biang keladi permasalahan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan penjualan buku di sekolah kenapa sampai saat ini pihak pemerintah seolah-olah menutup mata? Bukankah dengan membayarkan tunjangan sertifikasi tepat waktu juga merupakan bentuk kesejahteraan tersendiri?

Kecuali pemerintah membuat peraturan untuk di langgar seperti halnya peraturan-peraturan lainnya, bolehlah pembayaran tunjangan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan terlambat dibayarkan asal penjualan buku yang untungnya hanya cukup untuk makan itu tidak perlu dipermasalahkan lagi.

BACA JUGA:

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.