Tuesday, June 5, 2012

Feodalisme Gaya Baru dan Demokrasi Indonesia

Naik Tanpa Persiapan Akan Turun Tanpa Penghormatan


Ketika nama Ani Yudhoyono ramai disebut-sebut sebagai capres yang akan diusung oleh suatu partai dalam pilpres 2014 mendatang, yang terbersit dalam ingatan publik secara spontan ialah feodalisme gaya baru dan  juga realitas demokrasi. 

Di masa lalu, feodalisme dilakukan oleh satu orang yang menghabiskan beberapa dekade untuk berkuasa dan berujung pada berkuasa seumur hidup. Karena batasan konstitusi, bisa saja seseorang berkuasa selama dua periode namun pada periode berikutnya kekuasaan dialihkan pada istri, anak atau kerabat terdekat lainnya. Sementara realitas demokrasi dipahami sebagai hak politik setiap warga negara, sehingga alasan ini menguatkan  realitas konstitusi yang tidak mengatur dan mengurangi hak politik seorang warga negara karena ia ditakdirkan menjadi istri presiden seperti Ani Yudhoyono misalnya.

Fenomena feodalisme gaya baru secara nyata tidak hanya terjadi pada tataran nasional, namun semakin marak juga di daerah. Sejumlah gubernur, bupati dan walikota yang secara konstitusi tidak mungkin lagi mencalonkan kemudian mengajukan istri atau anaknya menjadi gubernur, bupati atau walikota yang akan berkuasa pada periode berikutnya. Dalam hal ini dukungan fasilitas dan mesin politik incumbent, keluarga penguasa akan mudah duduk di kekuasaan.

Fenomena politik seperti itu tak ubahnya seperti transfer kekuasaan antar keluarga secara sistematis. Istri menggantikan masa jabatan suami yang habis masa jabatannya, setelah itu akan diteruskan oleh anaknya atau kerabat dekat lainnya.

Tidak perlu berbagai teori yang muluk-muluk untuk menganalisis alasan yang menyelubungi seseorang pada realitas demokrasi dan hak politik, atau dengan gagah menganalogikan figur para istri yang mengikuti jejak suaminya di arena politik seperti Evita Peron, Hillary Clinton, atau Cory Aquino. Terpilihnya Hj Anna Sophanah sebagai Bupati Kab. Indramayu (2010) nampaknya cukup jadi contoh susksesnya estafet jabatan atau transfer kekuasaan yang berlangsung mulus karena rakyat yang memilihnya sehingga tak perlu ada gonjang-ganjing lagi.

Jika benar pencalonan para istri pejabat berangkat dari alasan hak politik yang termaktub dalam demokrasi, mengapa hak itu seolah baru disadari belakangan setelah jabatan suaminya akan berakhir? Jika benar karena pertimbangan kemampuan, sampai sejauh mana objektivitas pertimbangan itu berada di luar kedudukannya sebagai istri pejabat? Pertanyaan-pertanyaan itu sering mengapung di benak publik dan tak terbantahkan.

Sejauh ini konstitusi belum memberikan batasan kepada istri, anak, dan keluarga dekat penguasa untuk melanjutkan kekuasaan. Memberikan batasan dalam bentuk undang-undang akan mendapatkan pertentangan luar biasa hebat karena berprinsip menjadi pemimpin adalah hak asasi setiap warga negara, termasuk hak asasi keluarga penguasa.

Menerima demokrasi adalah menerima resikonya, termasuk kegentingan yang muncul dari tabiat politik. Resiko yang cenderung membesar ketika partai bukan alat untuk demokrasi tapi demokrasi untuk partai. Atas nama demokrasi muncul keganjilan perilaku politik di sekitar kita, seperti munculnya walikota mendampingi istri dalam baliho dalam berbagai ukuran yang tersebar di sudut-sudut kota dan kantor-kantor kelurahan.

Presiden, gubernur, bupati atau walikota yang melanggengkan kehidupan dinasti kekuasaan dengan cara apapun sama saja menumbuhkan feodalisme gaya baru. Bila mereka tidak menyadari kapan harus naik atau harus turun maka akan timbul musibah yang sangat memilukan, rakyat bergerak menurunkan pemimpinnya dengan penghinaan yang luar biasa.

Auguste Comte mengingatkan, bahwa setiap 30 tahun selalu ada perubahan sosial. Kenyataannya di Indonesia justru terjadi perubahan sosial dalam 20 tahun. Semoga hal ini menyadarkan kita semua akan adanya kejenuhan kekuasaan pada suatu saat, sehingga penguasa dan keluarga secara sadar menghentikan feodalisme.

Referensi :
  • Modus Baru Feodalisme, Idrus Affandi, Guru Besar Ilmu Politik, Pembantu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
  • Para Istri, Demokrasi dan Daulat Partai, Ahda Imran, Penyair dan Esais.
BACA JUGA:
Kepemilikan Senjata Api dan Kekuasaan
Dekadensi Kepatuhan Sosial
Estafet Pancasila Antar Presiden
Rumor Seputar Pemberian Grasi Corby
Dari Ken Dedes Ke Lady Gaga dan SBY
Reformasi Kemana Engkau Pergi?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.