Thursday, June 28, 2012

Sensasi Saweran Ala KPK

Yang Unik dan Lucu dari Tanah Surga



Kalau seorang Pakar Hukum Tata Negara seperti Margarito saja menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari sensasi dengan upaya mencari bantuan "saweran" dari masyarakat terkait wacana pembangunan gedung baru, kita juga sepertinya pantas bertanya ada apa dengan negara ini? 

"Ya ini sekadar cari sensasi saja. Bagaimana dasarnya buat gedung itu pakai duit yang dikumpulin itu. Bagaimana kita caranya bernegara dengan cara seperti itu," kata Margarito di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu 27 Juni 2012. (VIVAnews, 27 Juni 2012).

Keadaan seperti ini jelas menjadi citra buruk pemerintahan Presiden SBY di mata bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun, menurut Margarito, "Dalam tata negara satu-satunya pejabat di Indonesia yang memegang kekuasaaan negara atau sebagai ordonator ialah Presiden. DPR hanya otosiator."

Menurutnya, Presiden seharusnya berbicara pada DPR dalam soal ini, bukan membiarkan KPK mengurus dirinya sendiri soal gedung. Margarito mengingatkan, berdasarkan konstitusi, yang memegang kekuasaan pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara adalah Presiden, tidak ada yang lain.

Selama ini masyarakat awam seperti saya, hanya tahu tugas KPK itu menyelilidiki andai ada anggaran negara yang dikorupsi lalu menangkap serta mengadili koruptornya serta mengembalikan aset negara yang dikorupsi oleh koruptor tersebut. Pertanyaan sepele yang mungkin tidak akan dijawab KPK ialah, sudah berapa banyak koruptor yang ditangkap dan berapa banyak aset negara yang sudah dikembalikan? Lalu pertanyaan bodoh saya berikutnya ialah, kenapa KPK tidak meminta saja aset yang sudah dikembalikan koruptor itu untuk membangun gedung baru?

Aneh sekali di negeri serba ada ini kalau untuk membangun sebuah gedung baru KPK saja harus mengandalkan saweran dari masyarakatnya. Sangat ganjil dan malah mirip kisah di negeri dongeng. Atau kita memang sedang bermimpi berada di Tanah Surga?

Tanah surga bagi para koruptor bisa jadi iya, tapi bukan surga bagi rakyat jelata yang terpaksa menahan lapar agar anak-anaknya bisa terus bersekolah. Rakyat jelata yang menjerit pilu menyaksikan harga BBM yang sulit terbendung karena penjabat pemerintahnya memiliki kebiasaan menakut-nakuti rakyat dengan ancaman defisit sebagai alibi memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). 

Kebiasaan buruk itu justru memperlihatkan wajah pemerintah yang tidak dapat menyusun asumsi makro ekonomi yang benar, karena terbukti harga minyak dunia yang akan terus naik pada 2012 kenyataanya justru terus turun. Atau jangan-jangan KPK juga mencari alibi, tapi untuk apa ya?

Walaupun aksi saweran tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus protes terhadap sikap DPR yang enggan mengucurkan dana pembangunan gedung baru KPK. Namun, bukankah itu juga bentuk arogansi KPK untuk memaksakan kehendaknya? Padahal harus diakui, KPK juga memiliki opsi menggunakan gedung milik pemerintah yang tak terpakai daripada secara sensasional mengumpulkan koin saweran.

Bagaimana dengan aturan UU yang menyatakan KPK tidak boleh menerima uang dari rakyat? Walaupun rakyat terbujuk karena simpatik mendukung gerakan saweran koin ini sebagai protes KPK terhadap DPR, tapi rakyat yang mana? Sepertinya ada banyak kepentingan sekarang ini yang dilabeli RAKYAT agar laris manis dijual.

KPK seharusnya membuktikan kinerja dulu yang optimal, baru setelah itu gedung megah tempat bekerja akan datang dengan sendirinya sebagai hadiah. Aksi saweran sah-sah saja, asal jangan jadi alibi atas kasus mentok sukar diusut seperti benang kusut yang tidak ingin dituntaskan, dan kita semua tahu kasus mana yang menjadi bak makan buah simalakama bagi KPK. 

KPK, atas nama Bangsa Indonesia dengan ini kami nyatakan dukungan.... tapi jangan menjadi kerdil dan butuh bantuan tongkat kecil untuk mampu berdiri. Besar dan hebatlah sesuai namamu, bukan gedung megah yang kau butuhkan tapi mental dan semangat memberantas korupsi yang lebih megah. 

BACA JUGA:

1 comment:

  1. dulu kata orang-orang, DPR adalah gedung rakyat. tapi saya yakin jika dana dari yang diberikan langsung masyarakat untuk pembangunan gedung KPK akan menjadikan gedung KPK adalah gedung rakyat yang sebenarnya!!

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.