Saturday, June 16, 2012

Ladang Korupsi Tersubur di Indonesia

Kambing Hitamnya Sistem Pemilu Yang Mahal


Korupsi di negeri ini yang diperangi hanya dengan teriakan "Katakan Tidak Untuk Korupsi" ternyata menjadi kisah bersambung yang tidak menemukan titik ujungnya. Ibarat gugur satu tumbuh seribu korupsi terus menggurita dan menjangkau apa saja yang mampu dicapai lengan tentakelnya. Sampai Soegeng Sarjadi Sundicate memaparkan hasil survei sebanyak 47 persen respondennya menyatakan bahwa DPR menduduki peringkat pertama lembaga terkorup.

Kasus-kasus menonjol yang membelit anggota DPR tidak sebatas itu, mata masyarakat juga tertuju pada cek pelawat dan video porno selain suguhan berita kontroversial perjalanan mereka ke luar negeri yang berbiaya besar. Berita lain yang juga membuat iri di tengah krisis ekonomi berkepanjangan, pamer kekayaan melalui pemilikan kendaraan atau properti lainnya.

Hasil survei yang menempatkan DPR pada posisi tidak terhormat sebenarnya bukan sekali ini saja. Hasil survei yang membuktikan bahwa sebagian besar anggota DPR hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat.

Dari survei Soegeng Sarjadi Syndicate diketahui bahwa 62,4 persen menyebutkan anggota DPR sekarang ini hanya mencari nafkah, 52,9 persen menyatakan DPR tempat orang partai berkumpul, dan 29,1 persen menyatakan bahwa wakil rakyat ngumpul. Peringkat lembaga terkorup menurut survei tersebut setelah DPR adalah Kantor Pajak (21,4 persen) dan kepolisian (11,3 persen). (Tajuk Rencana, PR - 13 Juni 2012).

Memang tidak semua anggota DPR masuk kategori seperti itu, namun setidaknya itu tamparan keras bagi para wakil rakyat. Banyak juga orang berkepribadian terpuji di DPR namun tidak berdaya membersihkan lembaganya dan tidak berani mengungkap kebobrokan-kebobrokan di pemerintahan maupun lembaga hukum bahkan di internalnya. 

Pekerjaan rumah yang berat bagi partai politik dalam proses perekrutan calon anggota legislatif di tingkat internal partai. Sumber perekrutan selain harus bersih tapi juga semua parpol harus berkomitmen membersihkan diri dengan proses seleksi yang ketat mulai dari rekam jejaknya, kemudian diikuti pengawasan internal di tiap fraksi yang ada di DPR.

Andai penegakkan aturan di internal DPR bersifat progresif dan tidak pandang bulu serta BK cepat mengambil tindakan jika ada anggota yang menurut kode etik melanggar, tentu cap DPR sebagai lembaga terkorup dengan mudah dihapuskan dari benak masyarakat. Karena rakyat perlu bukti tindakan, bukan bualan semanis janji kampanye pemilu.

Terkait hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate Ketua DPR Marzuki Alie mengajak semua anggota menanggapi secara positif. Menurutnya, itu bisa menjadi perbaikan ke depan. Bahkan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Badan Kehormatan DPR agar lebih serius memproses berbagai kasus yang melibatkan kalangan anggota DPR.   

1 comment:

  1. Biarpun begitu, kita harus optimis sob kalau korupsi bisa hilang. Baca deh tulisan saya tentang Optimis Bahwa Indonesia Bebas dari Korupsi.

    Ini link-nya
    http://iblogsendiri.blogspot.com/2012/06/optimis-bahwa-indonesia-bisa-bebas-dari.html

    Makasih ^^

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.