Thursday, June 21, 2012

Oligarki Politik Mencederai Demokrasi

Dari Rakyat Untuk Rakyat (Keluarga)






Tren politik dinasti saat ini menggurita di tanah air kita. Hal tersebut mudah terlihat dari posisi penting berupa jabatan-jabatan di daerah yang hanya dikuasai segelintir orang dalam klan tertentu. Jelas sekali tercermin dari kecenderungan yang sangat sulit dibendung, sejumlah kepala daerah mewariskan kekuasaannya kepada istri, anak, atau adik.

Citra demokrasi akan nampak buruk bila selalu terjadi pengulangan kekuasaan seperti suami yang menjadi kepala daerah selama sepuluh tahun kemudian dilanjutkan oleh istri atau anaknya. Preseden buruk seperti itu mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengusulkan agar ada pembatasan bagi keluarga incumbent (petahana) dalam pemilukada.

Tentu usulan tersebut mengundang pro dan kontra. Mereka yang kontra menyebutkan bahwa gagasan itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga adanya pembatasan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilukada bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau ada sebagian orang yang berpendapat bahwa pembatasan itu mematikan demokrasi tentu pendapat itu harus segera diluruskan, karena demokrasi hanya dipandang secara lemah dan hanya dari sudut legalitik, normatif, dan bukan memandang demokrasi secara substansial.

Nilai-nilai dasar demokrasi menyiratkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam berpolitik, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesamaan setiap warga negara dalam berpolitik. Bahkan demokrasi itu sendiri lahir untuk mencegah terjadinya tirani, mencegah otoritarianisme dan sistem oligarki dalam pemerintahan. Dengan kata lain demokrasi diciptakan untuk menghindari suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai segelintir orang.

Meski dampak negatif kepemimpinan oligarki sudah kita rasakan bersama semasa pemerintahan Orde Baru, dimana sistem yang ada memungkinkan kecenderungan perilaku koruptif, kolutif dan nepotis negatif. Namun upaya-upaya menegakkan politik tirani yang demikian sistemik sulit dihindari. Tentang hal ini Mendagri Gawaman Fauzi mengatakan, demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam kompetisi hanya tinggal slogan simbolis belaka. (Pikiran Rakyat, 11 Juni 2012).

BACA JUGA:

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.