Thursday, June 7, 2012

Haruskah Papua Lepas Dari NKRI?

Eratkan Untaian Mutu Manikam Nusantara


Keterbelakangan, miskin dan sangat tertinggal dalam pendidikan menjadi gambaran sekitar  80 persen penduduk Papua. Bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2010, rumah tangga miskin mencapai 83,04 persen atau 482.184 rumah tangga. Padahal tidak kurang dari Rp 30 trilyun dana dari pusat dikucurkan untuk otonomi khusus Papua.

Kondisi semacam itu menjadi alasan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendesak secepatnya dilakukan referendum bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua, yang diekspresikan melalui unjuk rasa pada 2 Agustus 2010 lalu di sejumlah kota. Melalui referendum ini bisa diketahui apa keinginan rakyat Papua : Merdeka atau Bertahan Dalam NKRI.

Benarkah tuntutan referendum dianggap sebagai opsi final untuk merubah keadaan Papua? 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi adat yang didirikan pada tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua Barat dari Republik Indonesia. Gerakan organisasi ini dilarang di Indonesia, mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara mendukung tujuan OPM dapat dikenakan tuntutan Makar / penghianatan. Kendati demikian, sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik dengan melakukan upacara bendera yang ilegal menurut hukum Indonesia dan juga tindakan militan yang dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua.

Pendukung OPM berpendapat orang Papua tidak memiliki hubungan etnis, budaya atau geografis dengan Indonesia. Mereka merasa sebagai orang kolonial di bawah Resolusi PBB 1541 dan berhak atas ketentuan Resolusi PBB 1514. Menurut pendukung OPM, pemerintah Indonesia di Papua adalah pendudukan militer. 

Pemerintah Indonesia menyatakan wilayah Papua memilih untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan referendum yang dikenal sebagai Tindakan Pemilihan Bebas pada tahun 1969. Pernyataan ini ditolak oleh pendukung OPM yang menuduh Tindakan Pemilihan Bebas tidak sukarela dan tidak mewakili populasi.

Pengamat intelijen, AC Manulang (21/10) mengungkapkan kerusuhan Papua yang mengakibatkan beberapa warga meninggal merupakan bagian dari sekenario AS. Negeri kapitalis pemilik Freeport menginginkan wilayah Timur Indonesia lepas dari NKRI. AS sengaja membuat rusuh Papua dan Indonesia mendapat kecaman dunia internasional.

Menurutnya, sebelum rusuh, AS membiayai Kongres III Papua. "AS membiayai semua kegiatan Kongres  III Papua. Hasil kongres itu sesuai yang disekenariokan AS yaitu membentuk pemerintahan Papua merdeka dengan struktur para pejabatnya mulai dari presiden sampai menteri. Kalau mereka sudah berani membentuk struktur pemerintahan, jelas sebagai makar dan pemerintah harus bertindak secara tegas." (Editor, Tahun IV edisi 50, Januari 2012).

Kerusuhan akibat Kongres Papua III menjadi senjata OPM yang dibantu AS untuk menyudutkan pemerintah Indonesia dengan isu pelanggaran HAM dan diangkat di dunia internasional. Bila sampai terjadi PBB campur tangan dan mengharuskan referendum bagi Papua, maka Papua akan senasib dengan Timor Timur, lepas dari NKRI.

Photo: Festival Lembah Baliem

1 comment:

  1. jangan sampai lepas bro.....
    salam karimalamin.blogspot.com
    joint ya pak di blog saya:)
    saya sudah joint di blog bapak..

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.