Friday, June 15, 2012

Apakah RSBI Harus Bubar?

Liberalisasi Pendidikan Indonesia?



Kebijakan strategis pemerintah di bidang upaya peningkatan sumber daya manusia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 50 ayat (3) menyebutkan, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan  pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional". Berdasarkan Pasal 50 ayat (3), pemerintah menyusun kebijakan tentang perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Sayangnya tujuan utama kebijakan penyelengaraan Sekolah Bertaraf Internasional yang sebenarnya untuk perbaikan kualitas pendidikan nasional, khususnya supaya eksistensi pendidikan nasional Indonesia diakui di mata dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara lainnya saat ini ramai-ramai digugat serta dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalahnya yang dipandang krusial yaitu adanya kecenderungan komersialisasi sekolah berstatus RSBI. 

Tujuan diajukannya judicial review terhadap Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada MK adalah agar MK membatalkan pasal tersebut dan sekolah berstatus RSBI dikembalikan menjadi sekolah publik biasa. Sementara saat ini terdapat 1.305 sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK yang berstatus RSBI.

Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional mendefinisikan pendidikan internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Negara maju yang dimaksud oleh permendiknas ini adalah negara yang tergabung dalam kelompok negara OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development).

Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dicurigai sebagai upaya liberalisasi pendidikan Indonesia. Bahkan Pasal tersebut juga diidentikan dengan Pasal 53 UU Sisdiknas yang menjadi dasar penetapan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), yang telah dibatalkan oleh MK pada 2009 karena juga dinilai akan meliberalisasikan pendidikan Indonesia.

Beberapa alasan kenapa pasal tersebut diajukan judicial review:


Pertama


Penyelenggaraan RSBI dinilai diskriminatif, karena status sekolah RSBI diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua murid untuk membiayai program dan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (3). Partisipasi masyarakat atau orang tua murid terhadap kemajuan dunia pendidikan dijadikan alasan adanya kesenjangan antara murid dari kelompok keluarga menuju sejahtera dan kelompok kaya, seolah-olah hanya anak dari keluarga kaya saja yang berhak sekolah di sekolah RSBI. 

Padahal yang namanya partisipasi orang tua itu hanya sebatas partisipasi dan berpatokan pada kemampuan serta kesanggupan untuk turut berpartisipasi. Selama ini belum ada anak yang dipaksa drop out hanya karena orang tuanya tidak ikut berpartisipasi, malah yang terjadi justru adanya subsidi silang antara kedua kelompok tersebut.

Kedua


Adanya kastanisasi dan dualisme sistem pendidikan juga menjadi wacana hangat. Ada kecemburuan seolah-olah sekolah publik non-RSBI tidak akan mendapat keistimewaan sebagaimana yang diperoleh sekolah berstatus RSBI.  Bukankah UUD 1945 telah menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan satu sistem pendidikan nasional? 

Meski diakui penyelenggaraan sekolah RSBI mengacu pada kurikulum dan tata kelola pendidikan di negara OECD berbeda dengan yang telah ada, namun itu tidak berarti akan melunturkan dengan serta merta  karakter kebangsaan Indonesia.

Ketiga


Adanya pengelompokkan murid berdasarkan kemampuan ekonomi di sekolah RSBI dan seolah-olah hanya anak pejabat dan murid kaya yang boleh menuntut ilmu di sekolah RSBI.

Ini sebenarnya hanya faktor kecemburuan sosial, karena pola berpikir masyarakat sudah dibentuk oleh iming-iming sekolah gratis ketika musim kampanye pemilihan kepala daerah. Jadi menganggap semua boleh gratis, padahal tidak ada yang murni gratis dalam kehidupan ini.

Terakhir


Ada kecurigaan korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah RSBI, hanya karena sekolah SD RSBI seperti di Jakarta bisa mengelola dana lebih dari Rp 3 milyar pertahun dan SMA RSBI di Jakarta bisa mengelola dana sebesar Rp 1,7 milyar setiap tahun yang berasal dari pemerintah seperti Block Grant RSBI, BOS, BOP dan dana pendidikan lain.

Kecurigaan yang terlalu dibesar-besarkan, bukankah akan lebih baik bila sekolah mengelola biaya pendidikannya sendiri secara langsung? Kenyataan yang terjadi bila dana tersebut dikucurkan dulu ke pemerintah daerah setempat dan masuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dana tersebut malah akan semakin tidak jelas arahnya karena mungkin akan dialihkan ke sektor lain. 

Bila terdapat penyelewengan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah RSBI kenapa ada pembiaran dari penegak hukum yang berwenang? Bukankah pengeloaan dana pendidikan di Indonesia sudah sedemikian transfaran? 

Kita patut curiga, mengapa sekolah RSBI sedemikian ngotot ingin dibubarkan oleh segelintir orang?  Bukankah akan lebih baik bila dilakukan upaya-upaya :
  1. Mempersiapkan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang akan merumuskan kebijakan operasional RSBI pada level kabupaten/kota
  2. Mempersiapkan sumber daya manusia kepala sekolah dan guru di masing-masing sekolah yang dijadikan pilot project RSBI,
  3. Meningkatkan kesiapan masyarakat yakni orang tua siswa yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah RSBI.

5 comments:

  1. Kalau mau adil, RSBI itu digratisin juga, sama dengan sekolah biasa. Jadi, tidak ada kecemburuan sosial. Yang bisa masuk RSBI hanyalah murid-murid yang tadinya ranking 10 besar, misalnya. Jadi, yang membedakan RSBI dan non-RSBI adalah kualitas murid-nya (dan fasilitas sekolahnya tentunya yang dibiayai oleh pemerintah), bukan pungutan kepada orang tua murid!!!

    ReplyDelete
  2. @Masagus Setiawan: yang saya tahu muris RSBI memang dijaring dari yang terbaik, kemudian mendapat fasilitas belajar yang sangat luar biasa dari pemerintah.... Sebenarnya yang terjadi bukan pungutan dari pihak sekolah, tapi orang tua secara sadar melengkapi fasilitas belajar yang masih kurang. Tidak ada yang melarang orang tua menyumbang sekolah kan?

    ReplyDelete
  3. Sebenarnya tidak ada jaminan kelulusan sekolah RSBI menjadi lebih pintar, baik dsb. Malah menjadi beban di tingkat berikutnya bila tampak biasa-biasa saja.

    ReplyDelete
  4. Mestinya yg lebih penting gmn caray kita bisa bantu anak2 krgg mampu bisa sekolah dan bs ttap bljar....pemerintah mesty bkan hanya pandai bkin "undangan" (undang2) hahaha pisss

    ReplyDelete
  5. rsbi di bali, khususnya diskolah saya, tidak ada yg namanya orang tua dipungut biaya banyak2, tidak ada pembedaan kasta, dskolah saya memang ada anak pejabat, tetapi anak petani bahkan yg orangtuanya tdk bekerja, semua kalangan ekonomi tidak dipermasalahkan, yg terpenting kualitas siswa, kalo pintar dan lulus TPA pasti dtrima,
    bahkan beasiswa sangat melimpah ruah... dr beasiswa kurang mampu hingga yg berprestasi...
    prestasi sekolah yg diperjuangkan selama ini oleh pihak sekolah siasia ditengah jalan menurut saya...
    udah un 20 paket, rsbi dihapuskan..
    besok perubahan apalagi yg akan mengguncang dunia pendidikan?

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.