Monday, June 4, 2012

Kepemilikan Senjata Api dan Kekuasaan

Bagai Bara Dalam Sekam


Tipologi penggunaan senjata sebagai alat kejahatan kriminal di Indonesia lebih banyak bertendensi ekonomi, sebagian motif lain terbatas pada konflik antara anggota pasukan militer dan polisi. Motif psiko-sosial juga ada seperti menggunakan senjata untuk mengancam pelayan kafe, pengendara mobil ke pengendara motor seperti pada kasus Koboi Palmerah.

Kendatipun penggunaan senjata api di Indonesia sebagai sarana kejahatan kriminal masih relatif kecil jika dibandingkan di Amerika Serikat, namun antisipasi meningkatnya kejahatan bersenjata maupun penyalah gunaan senjata sangat beralasan. Prinsip mencegah lebih penting harus dijadikan dasar mengatasi kejahatan dan penyalahgunaan senjata.

Kalangan sipil, pada kelas sosial menengah ke atas berpotensi meningkatnya jumlah senjata api dan penyalahgunaan perangkat keamanan tersebut, mereka beralasan memiliki senjata demi keamanan. Di lain sisi, penjahat juga dimanjakan oleh situasi sosial ekonomi yang cenderung destruktif bagi kelas sosial menengah ke bawah. Tentu saja kecenderungan semacam ini memiliki tafsir bahwa kebutuhan senjata mengarah kepada pencapaian kepuasan.

Selama ini warga sipil kelas jetset dan eksekutif menempatkan senjata sebagai alat menguasai penjahat, orang lain - bukan penjahat - yang dianggap mengancam eksistensi diri. Pada pihak lain penjahat juga menjadikan senjata sebagai panglima yang bisa menundukkan orang berduit, pusat kegiatan ekonomi seperti minimarket, supermarket, bank atau lainnya.

Data kepolisian menunjukkan masyarakat kelas sosial menengah-atas sangat antusias melengkapi dirinya dengan senjata. Jumlah penambahan senjata api bagi sipil pada 2011-2012 sebanyak 18.030 pucuk (Humas Polri, 7 Mei 2012).

Jumlah senjata tersebut belum termasuk senjata tidak terdaftar dan senjata rakitan. Bisa dibayangkan berapa banyak senjata yang berada di masyarakat secara sembunyi-sembunyi, entah itu untuk alat beladiri bagi sipil atau alat penguasaan aset pihak lain oleh penjahat. 

Terdapat kondisi yang saling imbal balik soal senjata yang kalau dibiarkan semakin lama akan menghancurkan tatanan sosial. Orang kaya, eksekutif dan pengusaha merasa kejahatan cenderung destruktif dan irasional. Sementara penjahat memandang lahan kekuasaan makin luas dan senjata mencapai funsi maksimum. 

Suatu saat Polri harus berhenti memberikan ijin kepemilikan senjata api, kendatipun hal itu sangat menguntungkan karena dari selembar surat ijin kepemilikan senjata mendatangkan pajak sebesar Rp 1,5 juta per tahun. Bahkan sangat mungkin Polri juga menerapkan program pembelian kembali sejata api dari tangan sipil seperti yang terjadi di New York Police Departement (NYPD) yang telah membeli ulang senjata di tangan sipil lebih dari 7.000 pucuk sejak 2008 (Opfer:2012).

Alternatif lain, Pemerintah langsung saja bertindak mulai hari ini dan tidak harus menunggu seperti yang dicatat kepolisian New York dimana 75 persen dari 8.853 senjata api telah digunakan dalam kejahatan.

Senjata di tangan orang yang tidak tepat ibarat bara dalam sekam, jadi jangan tunggu api menjadi besar! Selamat bekerja Pak Polisi!!!

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.