Friday, June 8, 2012

Grasi Corby Berpotensi Langgar Sumpah Presiden

Ibarat Malu Bertanya Sesat di Jalan


Keppres pemberian grasi kepada narapidana sindikat narkotik bertentangan dengan UUD 45, UU Narkotika, UU tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Narkotika, dan PP No 28/2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi, Terorisme, Narkoba dan Kejahatan Trans Nasional Terorganisir. (VIVAnews.com, 7 Juni 2012)

Akibat Keppres tersebut maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berhadapan dengan mantan orang-orang dekatnya seperti Yusril Ihza Mahendra dan Fahmi Idris, dua menteri yang terkena reshufle pada perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, juga Adnan Buyung Nasution, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Yusril Izha Mahendra, kuasa hukum Granat, mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, agar grasi yang diberikan kepada   dua warga negara asing yang merupakan terpidana kasus narkoba di Bali: Schapelle Leigh Corby (Australia) dan Peter Grobmann (Jerman) akan gugur. 

Menurut Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi untuk Corby berpotensi melanggar sumpah Presiden. Dalam sumpah itu presiden berjanji akan menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan selurus-lurusnya. Pemerintah Indonesia pada tahun 1997 telah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Trafic In Narcotic Drugs and Psichotropic Subtance tahun 1988 dengan terbitnya UU nomor 7 tahun 1997, (PR, 4 Juni 2012).

Dalam konvensi yang melabel kejahatan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotopika sebagai kejahatan serius, pasal 3 ayat 6 mengatur bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum. Ayat 7 menerangkan bahwa narapidana jenis kejahatan ini bila hendak dibebaskan lebih awal, semisal melalui grasi atau pembebasan bersyarat, harus mempertimbangkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan serius. 

Menurut Hikmahanto, dari pertemuan pejabat Duta Besar Australia David Angel dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terungkap bahwa Australia tidak turut campur dalam pemberian grasi Corby dan tanpa grasi Corby pun para tahanan nelayan anak akan dikembalikan ke Indonesia. Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan lebih dalam mengapa presiden memberikan grasi kepada Corby, padahal pemerintah Australia sejak awal hanya memperjuangkan kemungkinan agar Corby menjalani sisa masa hukuman di Australia.

Pertanyaan yang masih ditunggu jawabannya oleh seluruh rakyat Indonesia ialah: Mengapa presiden begitu berbaik hati dan ramah memberikan grasi kepada Corby? Apa yang istimewa dari Corby sehingga presiden harus membuat keputusan sulit untuk tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri dalam memberantas narkoba?

Presiden harus berempati kepada rakyatnya sendiri agar tidak mencederai rasa keadilan mereka dengan memberikan penjelasan secara benderang. Pemerintah seharusnya tidak perlu sungkan untuk meralat dan memperbaiki keputusannya memberi grasi bila ternyata kebijakan tersebut salah.

Pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara dan berharap hakim akan membatalkan pemberian grasi sehingga presiden tidak harus kehilangan muka mencabut kebijakannya sendiri.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.