Thursday, July 26, 2012

Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Gagal, Tapi Tak Mau Disebut Gagal



Kesenjangan di negara kita terlalu lebar antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Pembiaran terhadap hal ini niscaya akan menyebabkan masyarakat di pelosok akan dilanda sikap apatis, tidak berinisiatif dan lemah motivasi.

Terdapat fakta kesenjangan yang nyata, pusat perbelanjaan dan hiburan di kota dijejali para pengunjung serta tempat parkir selalu penuh dengan mobil-mobil mewah. Termasuk juga rumah makan besar dan mewah juga tak pernah sepi pengunjung untuk menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah uang mereka dalam rangka memenuhi hasrat konsumerisme.

Sementara itu, masyarakat di pelosok desa dilanda kesusahan dan kesulitan walau hanya untuk kebutuhan paling pokok. Tenaga dan pikiran mereka terkuras habis hanya untuk berpikir apakah esok hari mereka masih bisa makan atau tidak. Masyarakat desa bukanlah tidak bekerja, mereka telah bekerja demikian keras tanpa mengeluhkan kebijakan negara yang tidak berpihak dan melindungi mereka.  

Salah satu faktor timbulnya kesenjangan yang dalam antara masyarakat kota dan desa adalah bias kebijakan pemerintah terhadap masyarakat desa. Dukungan kebijakan untuk membangun perkotaan, perusahaan-perusahaan dan industri-industri bersekala besar sangat tinggi berbanding terbalik dengan dukungan kebijakan pada peningkatan kapasitas dan kualitas ekonomi perdesaan. 

Terlalu besarnya dukungan kebijakan pada perekonomian perkotaan dan minimnya dukungan pada perekonomian perdesaan mengakibatkan ekonomi tumbuh secara timpang. Bila di kota ekonomi tumbuh, maka di desa ekonomi stagnan. Hal tersebut berakibat  pada pertumbuhan ekonomi secara semu (apparent growth) yang tidak berkualitas, yang tidak mampu memberikan lapangan kerja yang merata dan berkesinambungan.

Pemerintah terlalu banyak membangun simbol-simbol dan mercusuar ekonomi global dalam rangka meningkatkan kepercayaan dunia luar tetapi lupa membangun kepercayaan rakyat sendiri.  Salah kaprah pemerintah dalam kebijakan ekonomi adalah akibat mahalnya biaya politik di setiap level kekuasaan. Hampir di semua pemerintahan daerah, alokasi APBD untuk pembangunan ekonomi desa selalu lebih kecil daripada alokasi untuk biaya pemilukada.

Uang rakyat lebih banyak dihamburkan untuk pertarungan politik daripada untuk pembangunan ekonomi. Bayangkan saja, dua tahun sebelum perhelatan politik dilaksanakan, para kepala daerah dan kontestan lainnya berlomba mengeluarkan biaya kampanye yang jumlahnya lebih dari cukup untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di pedesaan. 

Berdasarkan daftar Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012, negara kita berada dalam urutan 63 dari 178 negara, dengan tiga indikator kegagalan yaitu HAM dan penegakan hukum, tekanan demografi dan protes kelompok minoritas. 


BACA JUGA:
Pentingnya Uji Kompetensi Guru
Beda Sariawan dan Kanker Mulut
Kebocoran Tata Kelola Keuangan Negara
Bagaimana Mencegah Bau Kaki?
Kemana Hak Prerogatif Presiden?
Ketua Umum Parpol Bukan Calon Presiden
Meraih Impian Dengan Buku Mimpi
Belajar Menata Indonesia Dari Negara Rwanda
Bagaimana Merampas Harta Koruptor?

2 comments:

  1. Terimakasih Infonya
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.