Saturday, July 21, 2012

Kemana Hak Prerogatif Presiden?

Ketegasan Itu Telah Menguap




Kapanpun bila dipandang perlu sebenarnya Presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri yang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik. Faktanya, presiden lebih berat pada rasa tidak enak dan rasa hormat pada partai koalisinya seperti selama ini. 

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hadjrianto Tohari sebagai mana dilansir VIVAnews 20 Juli 2012, presiden punya kewenangan penuh atas menteri-menteri sebagai pembantunya. Dengan demikian, menurutnya, presiden tidak perlu meminta menterinya mengundurkan diri.

Tidak adanya ketegasan dari presiden untuk meminta menterinya mundur dan hanya melempar sindirian-sindiran kepada menteri agar jangan terlalu sibuk mengurusi partai politik justru memberikan kesan bahwa Presiden SBY sebenarnya menghendaki adanya reshufle di kabinetnya. 


Sayangnya tak satupun menterinya yang dengan cerdas menangkap isyarat dengan mengajukan undur diri. Walau berkali-kali Presiden SBY memberi opsi pada menteri-menteri dari partai politik: Tetap di pemerintahan atau kerja politik. "Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri," kata Presiden SBY - VIVAnews, 20 Juli 2012.

Dalam kapasitasnya sebagai presiden semestinya SBY tidak menggunakan bahasa halus sesuai adat ketimuran atau dengan sindiran meminta menteri mundur dari kabinet. Presiden harus secara tegas dan berwibawa menggunakan hak prerogatifnya seperti ketika mengeluarkan grasi untuk Corby beberapa waktu lalu. 

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.