Tuesday, July 17, 2012

Bagaimana Merampas Harta Koruptor?

Korupsi Memang Menggoda Iman




Korupsi akhir-akhir ini sudah dipandang sebagai praktik lumrah, hal itu terlihat dengan mencuatnya kasus demi kasus secara terbuka ke ruang publik. Anehnya tidak ada efek jera yang ditimbulkan bagi mereka yang diindikasikan bahkan terbukti korupsi, mereka masih bisa tertawa dan tebar pesona.

Sudah banyak koruptor yang dihukum namun tidak membuat praktik menggarong uang rakyat mereda sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlunya efek jera bagi pelaku korupsi. Korupsi tidak selalu menggejala di ruang gelap serba nista, ternyata di ruang terang benderang bahkan di sebuah lembaga yang dinilai (mesti) bersih terjadi juga. Terlepas dari sisi politis, publik disuguhi berita telah terkuaknya kasus korupsi pengadaan Al Qur'an di Kementrian Agama yang menyeret tersangka dari anggota parlemen pusat.

Praktik pencucian uang (money laundering) hanyalah salah satu cara melakukan penyamaran atau penyembunyian uang hasil korupsi. Maka, wacana pemiskinan koruptor menjadi terobosan dalam semangat baru penegakkan hukum. Pencucian uang adalah bentuk pencurian sehingga harus dihukum berdasarkan peradilan yang berlaku.

Pemiskinan koruptor diharapkan lebih efektif membasmi korupsi di Indonesia dan membuat orang berpikir ulang sebelum korupsi karena saat dijatuhi hukuman dapat jatuh miskin dibanding sebelum korupsi. Ijtima Alim Ulama Nasional di Kabupaten Tasikmalaya memutuskan harta hasil korupsi harus dirampas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Perampasan harta korupsi itu tidak mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan saat di pengadilan.

Perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tiga jenis:

Pertama
Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi bukan milik pelaku. Aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh negara, sementara pelakunya dihukum.

Kedua
Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh dirampas untuk negara.

Ketiga
Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tetapi juga tidak bisa dibuktikan aset tersebut adalah miliknya, harus diambil oleh negara.


Referensi : Tajuk Rencana Harian Pikiran Rakyat, (Selasa, 3 Juli 2012) 

1 comment:

  1. heheh iya, menurut saya ini solusi yg bagus...
    tp apa pemerintah mau seperti itu ya, kan sekarang malah ada rencena mencuri atau korupsi dibawah 5jt tidak mendapat hukuman....

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.