Friday, September 21, 2012

Masih Wajibkah Membayar Pajak ?

Boikot Pajak Sebagai Spirit Civil Disobedience



Kasus korupsi pajak yang selalu melibatkan oknum-oknum internal pajak tentu saja membuat masyarakat kesal. Gejala masyarakat untuk melakukan pembangkangan terhadap pembayaran pajak menyeruak ke permukaan melalui wacana boikot membayar pajak, bahkan oleh organisasi massa keagamaan sekelas Nahdlatul Ulama (NU).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta staf khususnya untuk menanyakan persoalan tersebut secara langsung kepada Ketua PB NU KH Said Aqil Siradj. Said Aqil menjelaskan, dalam Musyarawah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, para ulama mengkaji ulang kewajiban masyarakat membayar pajak karena selama ini uang dari masyarakat itu selalu dikorup. Jadi, setelah melihat indikasi ada kebocoran pajak, ditinjau kembali kewajiban pajak.

NU mencoba menyederhanakan pemikiran masyarakat secara logis, selama ini uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang kembali kepada masyarakat karena dikorupsi. Bila ditemukan begitu banyaknya yang dikorupsi, masih wajibkan membayar pajak?

Suara kritis wacana boikot membayar pajak, harus diakui sebagai spirit pembangkangan sipil (civil disobedience). Ini adalah bentuk perlawanan terhadap rezim korup yang tidak mau memperbaiki diri.

Dalam teori ilmu politik, penolakan pembayaran pajak perlu dilihat sebagai alat kontrol rakyat terhadap penguasa yang abai terhadap rakyat dan menyalahgunakan wewenang untuk mengorupsi uang pajak dari rakyatnya. Sedangkan menurut teori kepentingan (acquivalentie), negara membebankan pajak kepada rakyat karena telah melindungi kepentingan rakyat.

Teori tersebut mengukur besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat sesuai tingkat kepentingan wajib pajak yang dilindungi oleh negara. Teori ini bersifat transaksional karena filosofi utilitarianisme berada di balik konsep perpajakan tersebut. Jadi, tidak ada salahnya jika rakyat menolak membayar pajak melalui pembangkangan sipil (civil disobedience) karena kegagalan relasi transaksional antara negara dan rakyatnya.

Para penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif atau yudikatif,  yang selama ini berada dalam gelombang korupsi yang semakin menggila selayaknya memandang wacana boikot membayar pajak sebagai teguran dari kiai-kiai NU. Kini, kita semua menanti sikap tegas pemerintah untuk secara tekun dan terus menerus memperbaiki diri.  

2 comments:

  1. Pajak hanya merepotkan saja dan berbelit-belit pasal-pasalnya, ini yang mengakibatkan orang malas untuk menghitung pajaknya sendiri yang akhirnya minta dihitungkan pajaknya oleh petugas pajak.....nah....disini korupsi dilakukan oleh petugas pajak....

    Demi kelangsungan hidup negara yang kita cintai tetaplah bayar pajak, tapi birokrasi harus dibuat mudah....

    ReplyDelete
  2. apa aja sekarang mah dipajakin,terlebih lagi belum tentu orang yang bayar itu ikhlas,bahkan banyak pula yang menghujat.

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.