Tuesday, September 4, 2012

Politik Ekologi Penyebab Krisis Air

Seharusnya Ini Tidak Boleh Terjadi



Kondisi kekeringan yang kita alami saat ini seharusnya menumbuhkan kesadaran akan berbagai kesalahan yang selama ini kita lakukan dan tidak menuding musim kemarau yang berlangsung cukup lama sebagai penyebab kekeringan berkepanjangan. Beberapa waduk penampung air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kini kering kerontang. Ribuan hektare sawah terancam gagal panen dan ancaman kekurangan pangan segera menjelang.

Masalah pangan saat ini merupakan ancaman global. Menurut catatan FAO, rata-rata harga pangan naik 10 persen. Gagal panen yang terjadi di berbagai tempat berdampak pada krisis yang meluas namun tidak seluas efek yang ditimbulkan akibat kelangkaan air.

Air merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Alam telah menyediakan air secara gratis dan tinggal dimanfaatkan oleh manusia. Celakanya, selama ini air tidak dimanfaatkan secara benar dan sumber-sumber air dirusak semena-mena.

Atas dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan dan keberlangsungan ligkungan hidup, pemimpin daerah yang disokong pemodal dengan serakah melakukan perusakan lingkungan hidup secara sistemis. Menurut Peluso dan Watts (2001), kerusakan dan konflik tata kelola lingkungan hidup dipengaruhi perhitungan aspek kekuasaan, keadilan distribusi, cara pengontrolan, kepentingan jejaring lokal-nasional-global, dan peran aktor. Paul Robin (2004) menjelaskan bagaimana fakta-fakta degradasi lahan, marginalisasi, serta konflik lingkungan hidup dan politik konservasi memiliki kaitan dengan aspek ekonomi politik sebagai basis politik ekologi.

Pada era otonomi daerah, politik ekologi yang dijalankan penguasa daerah secara signifikan memacu kerusakan-kerusakan ekologi daerah. Otoritas daerah dan aktor-aktor politik penguasa daerah begitu kuat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan publik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di dalamnya.

Pemodal asing dalam politik ekonomi global ikut memperlemah kontrol negara dalam mengatur, mengurus, dan mendistribusikan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan secara berkeadilan. Dominasi pemodal dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan sudah tak dapat dibendung sejak level nasional.

Negara melegimitasi ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan dan kerusakan ekologi. Secara  ekonomi dan politik negara telah kehilangan kemerdekaan menentukan nasib sendiri dan rakyat juga kehilangan kedaulatan politik untuk menjalankan kuasa karena negara gagal memastikan supremasi kedaulatan dan hak merdeka. Bencana ekologi dan sosial tak terhindari, mulai dari konflik hingga kematian manusia dan mahluk hidup yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia setiap hari disuguhkan media masa.

Tahun-tahun mendatang ketika investor berdatangan dan memutar uangnya dengan bergerak di sektor industri, yang walau menyediakan lapangan kerja baru dan mengatasi masalah pengangguran, namun pertambahan jumlah industri tentu akan bertambah pula limbah yang dihasilkannya. Otomatis lingkungan akan lebih tercemar dan akibatnya akan lebih parah dari kemarau sekarang ini.

Dikabarkan warga yang tinggal di beberapa daerah telah memanfaatkan air kotor untuk keperluan sehari-harinya karena di tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi air bersih. Di Sukabumi dan Tasikmalaya penduduk setempat bahkan sudah menggunakan air sungai yang penuh limbah. (PR, 1 September 2012).

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.