Thursday, October 11, 2012

Komitmen Polisi dan Pemberantasan Korupsi

Polri mengirimkan perwira penyidik terbaik sejak awal KPK didirikan.



Komitmen Polri untuk pemberantasan korupsi sebenarnya dapat dilihat bagaimana dukungan Polri pada KPK dengan mengirimkan perwira penyidik terbaiknya ke KPK sejak awal mula KPK didirikan, sebagai upaya untuk mengefektifkan pemberentasan korupsi di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini komitmen itu terkoreksi karena kekecewaan Polri pada kinerja KPK yang lebih sibuk membangun pencitraan daripada mengerjakan sejumlah kasus besar seperti Bank Century dan kasus Wisma Atlet Hambalang.

Berkaca ke belakang, tentu kita masih ingat kebijakan Polri menyerahkan perwiranya agar diproses secara hukum dilakukan saat Kabareskrim era Kapolri Da'i Bachtiar, Komisaris Jenderal Suyitno Landung ditahan dan dihukum dengan vonis penjara 1,5 tahun dalam kasus pembobolan Bank BNI. Kemudian saat Wakapolri era Kapolri Awaludin Djamin, Komisaris Jenderal Siswadji juga harus menghabiskan masa tuanya di penjara karena terbukti korupsi pengadaan barang di Polri bersama sejumlah perwira menengah lainnya.

Peristiwa lain yang juga layak kita ingat, saat Polri membiarkan proses penanganan kasus korupsi di Kedutaan Besar Malaysia yang melibatkan mantan Kapolri, Rusdihardjo yang ketika itu menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Tentu hal itu berlawanan dengan tradisi di Polri untuk memberikan perlindungan dan advokasi hukum bagi mantan kapolri dan anggota keluarga besarnya yang terlibat perkara kriminal dan korupsi.

Publik berhak bertanya-tanya atas kejanggalan pengepungan dan penyerbuan Gedung KPK oleh dua kompi anggota dengan dalih menahan salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, anggota Polri aktif yang terkait dengan kasus penembakan yang berakhir dengan kematian saat berugas di Polda Bengkulu. Kemarahan publik terjadi karena melihat kejanggalan dan kesan upaya psikis membawa paksa anggotanya dari KPK.

Publik seharusnya melihat, pengerahan anggota Polri ke Gedung KPK dengan dalih hendak menangkap anggotanya di KPK sebagai bagian dari kemarahan Polri dalam melihat pola penanganan korupsi oleh KPK yang dianggap tebang pilih, salah satunya penanganan pada kasus Simulator SIM yang menjerat sejumlah anggotanya.

Menurut Muradi, Staf pengajar FISIP Universitas Padjadjaran, setidaknya ada tiga alasan yang membuat Polri melakukan pengepungan dan penyerbuan ke Gedung KPK (PR, 10 Oktober 1012):

Pertama, KPK dianggap menggunakan kasus korupsi Simulator SIM untuk membangun pencitraan semata dan memposisikan Polri berhadap-hadapan dengan publik. Situasi tersebut dianggap makin menyudutkan Polri terkait dengan komitmen pimpinan Polri dalam memberantas korupsi.

Kedua, ada indikasi KPK ingin menghadap-hadapkan Polri dengan TNI, yakni dengan langkah KPK untuk menggunakan rumah tahanan militer untuk menahan tersangka korupsi. Hal tersebut sebagai isyarat untuk menahan sejmlah perwira Polri dalam kasus-kasus korupsi. Polri melihat rencana tersebut sebagai upaya fait acomply KPK untuk menekan pimpinan Polri. Sudah menjadi rahasia umum apabila Polri, baik secara institusi maupun personel sungkan berurusan dengan TNI.

Ketiga, Polri beranggapan bahwa KPK secara institusi tidak memiliki etika yang baik. Secara istitusi, Polri mendorong penguatan KPK dengan mendukung dan mengirim penyidik terbaik yang dimiliki Polri untuk KPK. Namun, dalam perjalanannya, Polri menganggap KPK tidak memperhatikan hal tersebut sebagai koordinasi yang baik. Penarikan sejumlah penyidik oleh Polri adalah bentuk kekecewaan Polri atas etika organisasi yang kurang baik dari KPK.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.