Wednesday, October 31, 2012

Mengapa Korlantas Polri Menggugat KPK?

Seperti membiarkan penuntasan kasus korupsi jalan di tempat.



Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berjanji segera menyerahkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, terjadi langkah kontraproduktif dengan janji tersebut dan Polri terkesan memperlihatkan ketidak patuhan terhadap instruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kepada KPK secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan perdata Korlantas Polri, tentu memaksa KPK untuk memberikan jawaban atau malah gugatan balik (rekonvensi) atau gugatan baru. Akibatnya, energi kedua aparat penegak hukum akan banyak tercurah untuk membahas soal pengembalian dokumen dan penyerahan kasus, dan membiarkan penuntasan kasus korupsinya jalan di tempat. 

Gugat-menggugat adalah hak setiap pihak yang merasa dirugikan. Namun, alasan gugatan seperti yang disampaikan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, untuk meminta dokumen yang sisita KPK yang tidak berhubungan dengan kasus dugaan korupsi, tentu sangat mengherankan. Bahkan ketika penggugat menuntut ganti rugi material Rp 425 miliar dan non material Rp 6 miliar. 

Pengembalian berkas dokumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bisa dilakukan segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Namun, KPK juga bisa mengembalikan dokumen yang disita setelah memastikan pemeriksaan tersangka sudah memasuki babak akhir dan berkas tidak diperlukan untuk pembuktian dalam pengadilan.

Pengembalian dokumen yang disita atau pun penyerahan berkas penyidikan suatu kasus tidak bisa dilakukan seketika. Ada prosedur yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu alasan KPK belum mengembalikan dokumen yang tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi belum tentu sama dengan alasan polisi belum menyerahkan berkas penyelidikan kasus dugaan korupsi alat simulasi kepada KPK. 

Andai berkas dokumen yang disita KPK berkaitan dengan pelayanan masyarakat sehingga jika tidak segera dikembalikan dapat mengganggu kepentingan publik, Korlantas sebetulnya dapat menjelaskannya secara panjang lebar dalam surat antar instansi.

Setelah tertunda selama beberapa pekan, Tim Penyidik Bareskrim Polri akhirnya menyerahkan berkas dan barang bukti kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat simulasi mengemudi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (30 Oktober 2012). Sebanyak 15 penyidik Bareskrim datang membawa beberapa dus yang berisi berkas dan barang bukti yang diminta KPK. Polri tidak menyerahkan tersangkanya, karena menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rafli Amar, "KPK merasa perlu meminta berkas perkara dalam rangka penyidikan."

Sementara itu, sidang perdana gugatan perdata Korps Lalu Lintas Polri terhadap KPK akan digelar di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 1 November 2012. Sidang dengan nomor 542/Pdt.G/2012 itu akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kusno dengan anggota majelis Hakim A. Diwantara dan Samsul Edi.

Korlantas Polri menggugat KPK terkait dengan penyitaan barang dan dokumen yang tidak berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi pengemudi. Menurut Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, ada beberapa dokumen yang dibawa KPK itu yang terkait dengan pelayanan masyarakat, sehingga dikhawatirkan kalau itu tidak segera dikembalikan, akan mengganggu pelayanan.

Dok WPC, dari berbagai sumber. 

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.