Senin, 26 November 2012

Penyebab Buruh Tidak Sejahtera

Tuntutan buruh dinilai pengusaha terlalu tinggi 



Kapan buruh merasa sejahtera karena upahnya? Selama ini, buruh selalu ditempatkan sebagai pihak yang daya tawarnya rendah sedangkan pengusaha sebaliknya.

Tercapainya penetapan upah buruh selalu menempuh jalan berliku. Unjuk rasa berkali-kali dengan pengerahan anggota sampai puluhan ribu digelar untuk menekankan tuntutan kenaikan upah. Tentu aksi-aksi seperti itu tidak disukai kalangan pengusaha karena produksi menjadi terhenti.

Belum ditemukan penyebabnya, mengapa sengketa besaran upah antara buruh dan pengusaha di Indonesia tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Memang beberapa kali tercapai kesepakatan, namun sifatnya hanya sementara yang mengakibatkan kerugian pada semua pihak.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengesahkan penetapan upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat melalui SK Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bansos/2012 di Bandung, Rabu malam (21/11), namun Aspindo menolaknya karena menilai cacat hukum. Alasannya, ada beberapa daerah yang merevisi nilai ajuan UMK tanpa menempuh prosedur yang benar.

Penetapan upah yang pada awalnya sudah disepakati berbagai pihak termasuk Dewan Pengupahan setempat, ternyata tidak bisa diterima oleh kalangan pengusaha, terutama kelas menengah ke bawah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo) telah sepakat untuk menempuh jalur hukum, sedangkan kalangan buruh meminta agar proses tersebut tidak ditempuh oleh pengusaha. Jika pengusaha menempuh prosedur hukum maka masalah penetapan upah buruh akan menjadi berkepanjangan.   

Dalam penetapan upah buruh, pemerintah berperan  untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak agar terakomodasikan. Namun, selama ini pemerintah terkesan tidak netral dan justru ikut bermain. Terbukti dengan adanya sisi gelap yang tetap dibiarkan, yang oleh pengusaha biasa disebut biaya siluman dimana pengusaha harus membayar biaya-biaya tambahan kepada berbagai pihak, terutama saat menyelesaikan perizinan. 

Jika pemerintah bersikap tegas menghilangkan biaya-biaya siluman yang jumlahnya tidak sedikit, tentu persoalan upah buruh tidak akan rumit seperti sekarang. Pemerintah boleh menepis adanya biaya siluman ini, namun para pengusaha tentu mempunyai bukti-buktinya.

Pemerintah tidak boleh membiarkan sengketa upah buruh setiap waktu bisa dijadikan alasan terjadinya unjuk rasa buruh yang jelas-jelas merugikan semua pihak. Sebenarnya tidak ada hal baru dalam sengketa upah buruh. Tuntutan buruh dinilai pengusaha terlalu tinggi sehingga berat terpenuhi, sedangkan buruh merasa upah yang diterima selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Iklim usaha yang aman dan nyaman menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi, hal ini hanya dapat dicapai dengan menerbitkan undang-undang perburuhan yang tidak asal jadi. Mungkinkah?

BACA JUGA :
Mengubah Udara Menjadi Bensin?
Paradoks Jokowi Sebagai Kearifan Lokal
Mengapa KPK dan DPR Tidak Sejalan di Mata Konstitu...
Mengenal Peradaban Suku Maya
Siapa Paling Bertanggungjawab Atas Bank Century?
Ramalan Hari Kiamat Tahun 2012?

7 komentar:

  1. gimana mau cukup penghasilannya , orang gaya hidupnya seperti bos , keluar masuk mall , para istri bergaya bak selebritis , ngerokok seperti kereta Bogor - Jakarta , biar dinaikkan 100% juga tak pernah ada kata cukup .

    BalasHapus
  2. Balasan
    1. Ndasmu buat mikir kalau mau naik gaji , ada gak kwalitas kerjamu , jangan teriak" minta gaji doang...

      Hapus
  3. betul yang dikatakan saudari Nila...memang seperti itu mayoritasnya .

    BalasHapus
  4. penetapan Upah Minimum didasarkan atas biaya Kebutuhan hidup Layak yang komponen-komponen dan besarannya harus disepakati antara pekerja dan pengusaha. Biasanya terjadi perdebatan antara pekerja dan pengusaha untuk komponen-komponen apa saja yang harus dimasukkan ke dalam upah minimum dan besarannya ketika dalam rapat penetapan upah minimum.

    Sebelum menjadi ketetapan biasanya terjadi perundingan antara pekerja dan pengusaha yang dimediasi oleh Pemda setempat (Disnaker) yang disebut Dewan pengupahan

    Contoh perbedaan pendapatnya seperti ini : Menurut Pekerja , Uang Pulsa Perbulan Rp50.000 itu harus dimasukkan ke dalam komponen hidup layak, tetapi pengusaha menolak,
    atau menurut pekerja, untuk mendapat nutrisi yang cukup, maka biaya makan perhari sebanyak 3 kali mencapai Rp 50.000,- tetapi menurut pengusaha cukup Rp 30.000,- perhari. contoh-contoh seperti itulah yang menjadi perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha.

    Nah, bagi anda yang cukup intelek dan tidak berpikiran pendek, coba anda hitung kebutuhan hidup anda perbulan mulai dari beli beras, Air Galon, Lauk pauk, gas, minyak sayur, sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci, shampoo, biaya kontrakan, biaya transportasi ke perusahaan per bulan, listrik dan lain-lain. Di Bekasi, kisarannya mencapai 2 juta. nah hal itulah yang dituntut oleh Buruh.

    Buruh sekarang tidak seperti buruh di jaman Belanda yang kurang mengerti apa-apa. Buruh sekarang sudah bisa melihat kondisi dan kemampuan perusahaan dalam memberi Gaji. Dan tuntutan upah minimum yang buruh tuntut itu sesuai dengan jerih payah dan kontribusi yang mereka beri ke perusahaan.
    Ketika bekerja, kondisi lingkungan pabrik yang buruh hadapi tidaklah seramah yang saudara-saudara komentator bayangkan. kondisi tempat kerja yang panas, berasap, bising dan terkadang pengap. Ya coba anda berkunjung sesekali ke sebuah Pabrik pembuatan komponen Mobil atau Motor. kalau bisa coba berkunjung ke bagian Melting, Foundry atau Welding.
    Dengan kondisi seperti itu mereka merasa berhak untuk dibayar sesuai dengan jerih payah yang mereka keluarkan.
    Karena terkadang dan bahkan sering perusahaan menegeluh tidak mampu membayar upah sesuai UMk, tetapi ketika membayar biaya entertaint customer yang semalam mencapai jutaan sanggup.
    Saya yakin, banyak perusahaan yang berbohong mengatakan tidak mampu. padahal hanya takut jatah biaya dugem si empunya perusahaan berkurang

    Buat Nila sapti supanji, Anda tidak bisa menggenaralisir semua buruh seperti itu. Itu adalah contoh orang yang tidak bisa menyesuaikan kemampuan pendapatan dengan kebutuhan hidup. Jadi Anda jangan mengaitkannya dengan tuntutan upah buruh.

    BalasHapus
  5. kita jangan hanya melihat satu sisi saja buruh dan pengusaha harus saling merangkul.. itu adalah tugas pemerintah, semua karena pemerintah UUD ( ujung ujungnya duit ) haizz kasian buruh dan pengusaha di adu sedangkan pemerintah cuci tangan.. HIDUP BURUH!!!!!

    BalasHapus
  6. @Nila, Anonim dan Dinda.... terimakasih telah singgah dan berdiskusi. Salam hangat dari balik meja redaksi.

    BalasHapus

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.