Saturday, November 24, 2012

Paradoks Jokowi Sebagai Kearifan Lokal

Kalau selama ini Jokowi selalu turun ke bawah, kapan akan naik ke atas?



Terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur Jakarta merupakan sebuah paradoks. Paradoks yang ditolak dunia modern, namun bagi kearifan lokal justru menjadi kebenaran ultima.

Jokowi ibarat orang pedalaman yang ingin memimpin kota metropolitan. Jelas, cara pandang modern akan menolaknya karena paradoks. Hal yang mustahil dan dipastikan akan gagal. Namun, justru manusia paradoks ini yang dipilih rakyat. Lalu, siapa yang tidak waras? Tulis budayawan dan esais Jakob Sumardjo di sebuah kolom harian PR 21 November 2012.

Ketika menjabat Wali Kota Solo, Jokowi pernah berselisih dengan gubernurnya karena berani menentang rencana gubernurnya untuk suatu tindakan di kotanya. Sebagai bawahan berpembawaan paradoks, Jokowi menilai dirinya benar. Menurut pemikiran birokrasi modern, tindakannya salah karena tak mematuhi atasan.  

Setelah terpilih dan dilantik sebagai gubernur, Jokowi keluyuran masuk-keluar kampung kumuh dan terminal-terminal kotor untuk mengetahui jati dirinya sebagai pemimpin Jakarta. Tindakannya yang "tidak waras" ini sesuai dengan ajaran Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak Raden Ajeng Kartini, yang menyatakan bahwa, "Belum menang kalau belum berani kalah, belum unggul kalau belum berani rendah, belum besar kalau belum mengaku kecil."

Terdapat alasan mengapa Jokowi menolak pengawalan-perintis menembus kemacetan kota Jakarta yang legendaris, yakni bagaimana Anda dapat mengurai kemacetan kalau Anda sendiri belum pernah merasakan jadi korban kemacetan? Pemimpin sejati adalah guru sejati. Anda menghayati arti kemacetan setelah kembali ke kantor gubernur.

Jakarta adalah mikro-Indonesia. Memerintah Jakarta sama rumitnya dengan memerintah Indonesia. Memerintah Jakarta dan Indonesia, kalau dijalankan seperti  pola raja-raja masa lampau, hukum dari atas (raja atau dewa atau bahkan Tuhan), yang terjadi adalah yang selama ini kita alami, peraturan memproduksi masalah, bukan memecahkan masalah. Hukum itu muncul dari bawah, dari konteks nyata, karena masalah itu memang nyata. Kalau selama ini Jokowi selalu turun ke bawah, kapan akan naik ke atas, karena golongan menengah dan atas itu rakyatnya pula.

Fenomena paradoks Jokowi diharapkan membawa angin segar kepemimpinan di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala rakyat selalu dijajah oleh para pemimpinnya sendiri. Kehendak pemimpin itulah yang harus terjadi, bukan kehendak rakyat. Akibat tidak adanya pemimpin yang bertanya tentang apa yang dikehendaki, rakyat sering menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bentrok antarkampung, antaragama, antarpelajar dan mahasiswa terjadi karena tidak adanya saluran menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka kepada otoritas yang mau mendengarkan.

Disarikan dari Pradoks Jokowi, Jakob Sumardjo, PR 21 November 2012

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.