Tuesday, November 27, 2012

Mengapa Jual Beli UU?

MK tidak pernah menyebut kalau BP Migas itu korupsi.



Pembatalan sebagian pasal pada UU No. 22 Tahun 201 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) oleh Mahkamah Konstitusi berujung pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Sesuai dengan bunyi Putusan MK, untuk sementara hingga UU baru dibentuk, fungsi BP Migas akan dijalankan oleh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). MK berharap agar proses pembuatan UU pengganti UU Migas nanti dirumuskan dengan baik demi kesejahteraan rakyat sesuai kosntitusi.

Keputusan yang dikeluarkan Majelis Hakim MK pada 13 November 2012 membuat pemerintah kalangkabut sebab pembubaran BP Migas itu dinilai akan membuat investor asing di bidang ini menjadi terhambat. Guna menghindari itu semua, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada Selasa, 13 November 2012.

MK dibentuk tahun 2003, merupakan buah reformasi yang digulirkan sejak 1998. Sejak lahirnya MK, masyarakat pun berani dan sering melakukan gugatan atau uji materi terhadap sebuah UU yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. 

Ketua MK Mahfud MD menjelaskan pada konferensi pers seuasi menerima Kanselir Republik Federal Jerman Angela Merkel di Gedung Mahkamah Konstitusi, 17 Juli 2012, bahwa sejak 1945 sampai 2003, tidak ada undang-undang (UU) yang dibatalkan. Setelah 2003, MK menguji 460 UU yang diajukan berbagai kelompok dan masyarakat dan membatalkan 138 kali.  

Menurut Ketua MK Mahfud MD, ketidakbenaran UU selama ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena political trade off, tukar menukar. Anda ingin ini, ingin itu, ayo komprominya begini. Kedua, karena jual beli, dikendalikan oleh luar dan dibeli. Saya pesan pasal ini, pasal itu, ini yang membuat ribut ketika diungkap MK, padahal itu fakta di pengadilan dari orang-orang yang dihukum dan sekarang sedang diadili. Ketiga, Tidak profesional, anggota DPR tidak faham latar belakangnya. (PR, 26 November 2012)

Mahfud MD menjelaskan, memang ada UU yang dulunya bagus namun ternyata dalam praktiknya menimbulkan jelek. Seperti UU Migas, dulu maunya bagus, tetapi ternyata menimbulkan inefisiensi luar biasa. Inefisiensi dalam bahasa hukum tatanegara saja, karerna dalam bahasa hukum pidana akan menjadi bahasa lain, menjadi bahasa korupsi. MK tidak pernah menyebut kalau BP Migas itu korupsi, karena yang boleh menyebut itu adalah KPK atau kejaksaan. Tetapi substansi pemborosan itu MK menyebutnya inefesiensi dan alasan pembatalan UU itu karena tidak sesuai dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki, tapi rakyat tidak kebagian apa-apa dan dirugikan terus.


No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.