Friday, November 23, 2012

Mengapa KPK dan DPR Tidak Sejalan di Mata Konstitusi?

"Equality before the law, kedudukan semua orang sama di depan hukum,"



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan adanya keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century. Namun, Abraham tidak menyebutkan peran Boediono secara detil. Abraham hanya menyebutkan, kalau peran Boediono pasti ada dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek selaku gubernur Bank Indonesia. (PR, 22 November 2012).

Abraham menegaskan, KPK tidak pernah ragu memeriksa siapa pun walaupun yang bersangkutan menjabat sebagai wakil presiden. "Equality before the law, kedudukan semua orang sama di depan hukum," ujarnya.

Abraham membantah kesangsian bahwa KPK tidak mampu mengusut Boediono karena jabatannya sebagai wakil presiden. Abraham berpendapat, jika ingin memakai hak menyatakan pendapat terhadap Boediono, DPR tidak perlu menunggu KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka. 

Sebagai klarifikasi pernyataannya terdahulu di depan Timwas Century, Abraham menegaskan, KPK tidak pernah menyebutkan bahwa KPK tidak mampu melakukan pengusutan dan pemeriksaan terhadap Wapres Boediono. Yang Ia sampaikan adalah dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, bahwa DPR bisa saja langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu penetapan tersangka terhadap Boediono oleh KPK kalau beraitan dengan hak menyatakan pendapat atau pemakzulan.

Menurut Abraham, DPR tidak perlu mendesak KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka. DPR bisa mengambil langkah sendiri tanpa harus menunggu KPK. "Konstitusi kita mengatakan, DPR dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Boediono tanpa harus menunggu penetapan tersangka dari KPK," ujar Abraham.

Sementara itu, anggota Tim Pengawas Bank Century DPR, Bambang Soesatyo, menganggap penanganan proses hukum Bank Century oleh KPK, khususnya terhadap Boediono, sudah selesai. Proses selanjutnya berada di DPR melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP), sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi. 

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.