Wednesday, December 26, 2012

Ada Siapa di Balik Kasus Hambalang?

"Air bah tidak akan muncul seandainya pintu air tidak dibuka."



Tulisan ini mencoba meresume wawancara khusus Rizal Mallaranggeng dengan VIVAnews, yang dimuat  dengan judul menarik "Kami Akan Bongkar Kekuatan Besar di Balik Hambalang." (VIVnews, 25 Desember 2012). 

Kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)  yang direncanakan dibangun di tanah seluas 312 ribu hektar lebih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor dan diproyeksikan memakan anggaran Rp2,58 triliun, menempatkan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, 49, dan Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng, 46, kakak-beradik ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Rizal Mallaranggeng, doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, AS, mengatakan, “Setelah saya baca berbagai dokumen, termasuk hasil audit investigasi BPK, dan bicara dengan sejumlah pihak, jelas ada kekuatan besar di balik Hambalang. Kami akan bongkar!"

Pangkal kasus Hambalang menurut Rizal, dua menteri terkait, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, tidak menandatangani pengajuan dana Proyek Hambalang, tapi dana tetap dicairkan Menteri Keuangan. Pengajuan dana Hambalang tidak ditandatangani Menpora selaku Pengguna Anggaran (PA), tapi hanya ditandangani Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Rizal meminjam istilah, air bah tidak akan muncul seandainya pintu airnya tidak dibuka. Penyelidikan berawal dari pertanyaan sederhana, siapa yang menarik pintu air itu? Menurutnya, ini pertanyaan penting untuk menguak kasus Hambalang. Prinsipnya: follow the money, dari sumbernya. Penjaga tertinggi pintu air Hambalang adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan untuk anggaran dibantu Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan yang ketika itu menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. 

Terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2010 dan Peraturan Menteri PU No. 45/2007, dua menteri belum teken, dana sudah cair. Kenapa? Karena itu kita harus terus bertanya kepada Menkeu Agus dan Anny Ratnawati, siapa yang bertanggung jawab? Mereka tidak boleh serampangan, sebab mereka mengelola total Rp 1.500 triliun uang negara. 

Dalam kasus Hambalang, pihak yang selalu berhubungan dengan Anny Ratnawati adalah Wafid Muharram (saat itu Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga) dan Deddy Kusdinar (Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora). Mereka bersama staf yang berhubungan dengan Agus Martowardojo dan Anny di Kementerian Keuangan. 

Ada tiga fakta yang membimbing hasil penyelidikan Rizal dkk. Pertama, soal korespondensi antara Kemenpora dan Kemenkeu. Terjadi surat menyurat secara intensif pada tahun 2010, tapi tidak satu pun ada surat yang ditandatangani Andi Mallarangeng sebagai Menpora.

Kedua, Wafid dan Deddy diatur dan diarahkan dari kantor Ditjen Anggaran yang waktu itu dipimpin Anny Ratnawati.

Ketiga, Menteri Agus Martowardojo mestinya sangat mudah memahami peraturan di kementeriannya sendiri. Anehnya, tidak sekali pun Agus Martowardojo menanyakan kepada Andi Mallaranggeng soal pengajuan anggaran tahun jamak (multiyears) yang belum ditandatangani Menpora itu. Padahal, semestinya tinggal angkat telepon atau menanyakan langsung saat bertemu di rapat kabinet. Apalagi, surat menyurat antara Kemenpora dan Kemenkeu sangat intensif dalam tiga bulan terakhir di tahun 2010. 

"Kita hanya bisa memahami ini semua, jika mengerti konteks besarnya, " kata Rizal.  Menurutnya, tidak mungkin Wafid dan pegawai-pegawai Anny bisa menentukan sendiri anggaran sebesar ini. Hak anggaran dipegang DPR. Karena itu, dalam kasus ini jelas ada dinamika khusus dengan DPR, di mana fraksi terbesarnya adalah Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR siapa Ketua Fraksi Demokrat? Siapa yang jadi Bendahara Umum Demokrat? (Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin).

Dalam kasus Hambalang ini ada dalang yang belum terungkap, karena di Proyek Hambalang ini ada tanah yang bertahun-tahun sertifikatnya tidak selesai-selesai, tiba-tiba selesai begitu saja. Jangan lupa di sini juga ada peran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto yang merupakan teman dekat Anny Ratnawati dan dari dulu berada dalam lingkaran inti Presiden SBY. Jangan juga dilupakan bahwa Anny itu anak buah Joyo di Brighton Institute, lembaga think tank SBY. Itulah sebabnya yang mengambil sertifikat dari BPN bukan Wafid dan timnya, tapi Ignatius Mulyono, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, yang sudah secara terbuka mengaku diperintah langsung petinggi Partai Demokrat.

Kalau mau lihat potret besarnya, menurut Rizal : ada partai baru berkuasa, mengusai eksekutif. Kalau kakinya belum kuat, kekuasaannya tentu gampanag goyah. Tapi, kalau baru berkuasa mau cari uang banyak di swasta tentu susah. Paling gampang di perusahaan negara, perusahaan pelat merah, karena paling gampang diatur. Di negeri ini ada 100 BUMN lebih, dengan aset Rp10 ribu triliun. Maka itu, dimainkan lah BUMN ini.

Lihat saja, kalau tender, semua perusahaan BUMN yang dapat. Kontraktor Hambalang itu konsorsium Adhi Karya dan Wijaya Karya, dua-duanya BUMN. Dan Adhi Karya dan Wijaya ini tidak mengerjakan proyek Hambalang sendiri. Mereka ternyata mirip broker proyek saja. Setelah menang tender, mereka mensubkontrakkan pekerjaan ke 55 perusahaan lain, total senilai Rp 482,5 miliar. 

Di level pelaksana proyek Hambalang, yang paling bertanggung jawab di tingkat hilir, otaknya adalah Muhammad Arifin. Dia konsultan pelaksana sejak awal. Dia yang membuat harga satuan barang jadi begitu tinggi. Di ujungnya adalah PT Dutasari Citra Laras (DCL), perusahaan sub kontraktor terbesar di Proyek Hambalang yang dipimpin Mahfud Suroso dan istri Anas Urbaningrum. Menjadi  catatan, Mahfud adalah juga teman baik Anas. PT Dutasari ini mendapat proyek mechanical electrical, nilainya total sebesar Rp 295 miliar. Menurut audit BPK, di sini terjadi dugaan korupsi besar-besaran. 

Perusahaan sub kontraktor terbesar kedua adalah PT Global Daya Manunggal milik Herman Prananto, yang mendapat pekerjaan fondasi dengan nilai kontrak Rp 127 miliar. Jadi, PT Dutasari dan PT Global merupakan subkontraktor untuk 87 persen dari keseluruhan nilai subkontrak proyek sebesar Rp 482,5 miliar.

Terdapat kejanggalan ketika Pak Herman Prananto menyatakan bahwa Adhi Karya masih menunggak pembayaran sebesar Rp 50 miliar kepada dia. Padahal, untuk Mahfud sudah dibayar lunas semua. Sangat aneh, karena dalam pekerjaan konstruksi, yang harus dilunasi duluan adalah pekerjaan fondasi. Pekerjaan kabel dan listrik biasanya dibayar belakangan.

Tuduhan tersangka korupsi terhadap Andi Mallarangeng dari KPK, jika melihat dari hasil audit investigasi BPK tanggal 30 Oktober 2012, dia dikaitkan dengan proses pencairan uang muka Proyek Hambalang. BPK menyatakan, “Karena proses persetujuan kontrak tahun jamak menyalahi ketentuan, maka kontrak induk tidak boleh terjadi, … [maka sisa uang muka yang belum terpakai] yaitu sebesar Rp 116,9 miliar merupakan indikasi kerugian negara.”

Tuduhan kerugian negara, merupakan konstruksi konseptual, bukan konstruksi faktual. Karena hal ini bisa dimentahkan oleh dua hal. Pertama, pihak yang paling bertanggung jawab adalah yang membuka “pintu air”. Andi Mallaranggeng tidak menandatangani pengajuan dana Hambalang, tapi kenapa diloloskan Kementerian Keuangan? Yang kedua, kontraktor sudah menyerahkan bank guarantee ke pemerintah yang bisa dicairkan setiap saat, sehingga sisa uang muka Rp 116,9 miliar itu tidak hilang sama sekali. Jadi, apanya yang merugikan negara?

Proyek Hambalang sebenarnya kasus lama, dimulai pada tahun 2003-2004, sejak Kemenpora masih Dirjen Olahraga di bawah Depdiknas, terus berlanjut di masa Menpora sebelumnya Adhyaksa Dault, di mana Wafid Muharram sudah menjadi Sekretaris Kemenpora.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, anggaran Rp 2,5 triliun itu sudah ditetapkan sebelum Andi Mallaranggeng jadi Menpora . Semua hal soal Hambalang sudah diputuskan, semua sudah di-set, mulai dari anggaran, rencana pembangunan, pengurusan sertifikat, sampai pemenang tender. Semua proses yang berlangsung di masa Andi Mallarangeng jadi Menpora adalah bagian dari proses yang sudah direncanakan sebelum dia jadi Menpora.

Begitu Andi jadi menteri, dia langsung dipaparkan oleh Wafid cs. rencana pembangunan Hambalang dengan anggaran Rp 2,5 triliun itu. Nilainya tidak pernah bertambah di masa Andi Mallarangeng. Sebagai Menpora,  Andi Mallaranggeng hanya memberikan arahan normatif seputar peruntukan gedung; jangan dibuat terlalu mewah, sebaiknya ada amphitheater, dan sejenisnya. Semua teknis anggaran dan pembangunan sudah diatur sebelumnya. 

Sebagai contoh, tertera di dokumen hasil audit BPK, bahwa pada Februari-April 2009, sebelum Andi Mallarangeng dilantik sebagai Menpora, sudah ada tiga surat dari Kemenpora meminta bukti pelepasan hak atas tanah dari Pak Probosutedjo sebagai pemilik sebelumnya. Sedangkan Andi Mallaranggeng baru dilantik jadi Menpora 22 Oktober 2009. Sialnya, begitu jadi menteri dia langsung terjebak di tengah-tengah mafia proyek dan mafia anggaran yang sudah mengincar Hambalang sejak lama.

Wisma Proklamasi 41 (kantor Rizal Mallaranggeng) akan menjadi data center kasus Hambalang. Rizal mempersilakan untuk dimanfaatkan pers, blogger, dan siapapun yang ingin sama-sama mendalami dan mengungkapnya. Kata Rizal, "Saya akan selidiki terus. Saya akan bikin “KPK swasta” untuk membongkar korupsi Hambalang ini … hahaha."

Sumber : VIVAnews, Wawancara Khusus, Hadi Suprapto. 

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.