Friday, December 14, 2012

Pentingnya Mitigasi Dalam Pembangunan

Apakah pembangunan harus menimbulkan bencana? 



Mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana secara tertulis mensyaratkan mitigasi sebagai proses yang harus dilakukan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Fenomena aktual saat ini, tidak terlihat adanya upaya peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana seiring proses pembangunan yang terus berlangsung. Pembangunan infrastruktur maupun fasilitas komersial sering kali dilakukan dengan upaya mitigasi yang sangat minimal. Jalan, perumahan, dan mal dibangun tanpa banyak mempertimbangkan ke mana air disalurkan. Banyak pabrik dibangun tanpa pengolahan air limbah. Akibatnya, terjadi limpasan air mengalir di jalan dan rumah warga, limbah dibuang begitu saja ke sungai-sungai yang kemudian menjadi bencana bagi masyararakat.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 menyebutkan, bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap tiga bentuk, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Sebagian bencana yang muncul harus diakui merupakan salah satu risiko pembangunan. Banjir di beberapa kota besar Indonesia dan ditemukannya sungai beracun adalah dampak dari pembangunan selama ini. Kemudian timbul pertanyaan, apakah pembangunan harus menimbulkan bencana? 

Hampir setiap hari di musim hujan seperti sekarang, masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun selalu itu-itu saja, seperti banjir di kota besar seperti Bandung dan Jakarta misalnya. Meski hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa disalahkan begitu saja dalam bencana karena kita tidak dapat mengatur musim, namun eskalasi bencana belakangan ini harus mendapat perhatian lebih serius. Kita tentu tidak ingin menghadapi masalah berulang tanpa upaya mengatasinya.

Pemerintah dalam membuat kebijakan, menggunakan wewenang, mengelola anggaran, mengawasi pengembangan tata ruang semestinya tidak malah menimbulkan bencana. Ketidakmapanan dan bencana yang muncul akibat fenomena alam biasa yang terjadi saat ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dalam mengemban amanah rakyat. Tanggung jawab terhadap bencana, bukan saja ketika bencana itu sudah terjadi, namun juga dalam bentuk perencanaan dan mitigasi.

BACA JUGA :
Akankah Kurikulum 2013 Lebih Baik?
Bagaimana Memahami Aturan Korupsi?
Misteri Seputar Peringkat Korupsi Indonesia
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja di Akhir 2012?
Cara Maria Selena Mengatasi Pro Kontra Miss Univer...
Lima Skor Tertinggi Indeks Persepsi Korupsi
Aturan Pemakzulan Pejabat

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.