Friday, December 7, 2012

Aturan Pemakzulan Pejabat

Fakta menegaskan mereka diturunkan sebelum waktunya.


Pemakzulan (impeachment) pejabat publik dalam sejarah panjang Indonesia bukan hal baru, setidaknya sejarah mencatat tiga jilid pemakzulan. Kendati dengan alasan dan prosedur yang berbeda, fakta menegaskan mereka diturunkan sebelum waktunya. 

Presiden dan wakil presiden dapat dimakzulkan dengan landasan konstitusional UUD 1945, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang yang merupakan penjabaran dari kehendak UUD 1945, pasal 18. 

Selama Republik Indonesia berdiri, setidaknya terdapat tiga UU yang memuat tentang peluang pemakzulan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. UU yang dimaksud UU No.4 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah yang kemudian diubah beberapa poin dalam UU No.12. Tahun 2008. 

Pasal 29 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri, dan c. Diberhentikan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, b. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, c. Tidak lagi memenuhi syarat, d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, e. Tidak melaksanakan kewajiban, f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

Kabupaten Garut, dengan kisah asmara Bupati Garut Aceng HM Fikri yang menikah siri singkat dan dikabarkan menceraikan melalui SMS memberikan pelajaran penyempurnaan peraturan perundang-undangan Indonesia untuk lebih jelas, lebih terperinci, dan dapat menjawab semua persoalan ketatanegaraan di Indonesia setelah mundurnya Dicky Candra dari jabatan wakil bupati. 

Sampai saat ini, Bupati garut Aceng HM Fikri diguga banyak pihak telah tidak melaksanakan kewajiban huruf c (memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat) dengan fakta akibat dari pemberitaan pernikahan sirinya, sebagian masyarakat warga Garut berunjuk rasa. Kemudian Aceng juga diduga tidak melaksanakan kewajiban huruf f (menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah) dengan fakta menikah singkat dan dikabarkan diceraikan lewat SMS.

BACA JUGA :
Pentingnya Kompetensi Pedagogis
Kasus Century Akan Jadi Beban Sejarah?
Pintar Memilih Minyak Goreng
Pemenang Piala Vidia FFI 2012
Bara Perpecahan di Negara Palestina

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.