Thursday, December 20, 2012

Reformasi Aturan Pensiun PNS

Aturan Pensiun PNS masih mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1969.


Wacana soal sistem pensiun diberikan sekaligus saat ini berkembang di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dikabarkan bahwa saat pensiun seorang PNS golongan 2, akan mendapatkan Rp 500 juta, golongan 3 mendapatkan Rp 1 miliar, dan golongan 4 sebesar Rp 1,5  miliar dengan masa kerja 20 tahun ke atas. Uang sebanyak itu diberikan sebagai pengganti sistem pensiun yang selama ini berjalan diberikan setiap bulan (pay as you go). Wacananya, untuk kebijakan pensiun ke depan diberikan sekaligus (fully funded).

Sebenarnya pemerintah sampai sekarang belum membuat kebijakan baru terkait pemberian dana pensiun. Memang, sejak tahun 1969 hingga saat ini aturan yang mengatur tentang pensiun PNS masih mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1969. Namun, konsideran yang dijadikan rujukan undang-undang ini justru telah tiga kali berubah seiring dengan perkembangan situasi sosial dan politik.

Selama ini terjadi banyak kekeliruan dalam praktik penyelenggaraan program pensiun dan program tunjangan hari tua bagi PNS. Hal ini sebagai pembiaran yang pada akhirnya menyulitkan bagi penyelenggara program pensiun maupun pemberi kerja, yaitu pemerintah ataupun penerima kerja atau PNS.   

Kesalahan yang paling banyak disoroti ialah anggapan tentang peran PT Taspen, karena ada ketidaktegasan dan tidak diikutinya prinsip perasuransian dalam penyelenggaraan program pensiun dan program tunjangan hari tua bagi PNS, kurang transparansi dalam pelaporan penyelenggaraan program pensiun dan program tunjangan hari tua. PT Taspen, selama ini hanya berperan tidak lebih sebagai juru bayar uang pensiun.

Masalah lain, komitmen dan kejelasan dalam pelaksanaan metode pembiayaan pensiun dan implementasi program pensiun menjadikan beban pembiayaan pensiun yang semakin membengkak. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, porsi untuk dana pensiun PNS hingga kini mencapai Rp 60 triliun. Sekitar Rp 50 triliun diambil dari APBN sedangkan sisanya diambil dari premi PNS tersebut. Setiap tahun naik kurang lebih Rp 5 triliun beban pensiun. Ke depan jika dibiarkan, akan menjadi beban berat bagi APBN.  

Sepertinya, reformasi aturan pensiun cukup strategis dan mendesak untuk segera dilakukan. Reformasi sistem pensiun PNS setidaknya harus berasaskan keadilan bagi peserta pensiun serta memperhatikan keberlanjutan fiskal di masa depan. Selain itu, tidak ada manipulasi dalam penghitungan formula manfaat pensiun yang akan diterima peserta pensiun.

3 comments:

  1. setuju banget ! dari pada Uang kita hilang di PT.Taspen ,coba dihitung secara sistematis,pns pensiun dapet 75% dari gaji,Meninggal diberikan keistri 40% dari gaji,PNS dan ahli waris meninggal Uang IWP kita hilang kemana.....

    ReplyDelete
  2. Yang jelas. pelaksanaannya harus tepat.jangan ada perbedaan di antara departemen(krn Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.Tks penjelasannya..

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.