Monday, December 10, 2012

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja di Akhir 2012?

Pengusaha mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi 6,14 persen dibandingkan dengan Agustus 2011 sebesar 6,56 persen. Jumlah pengangguran Indonesia tersisa 7,24 juta orang. Data menunjukkan telah terjadi penurunan pengangguran sekitar 460.000 orang selama kurun waktu tersebut.

Dari jumlah pengangguran sebesar 7,24 juta orang, ternyata kalangan pelajar perguruan tinggi paling dominan. Menurut data BPS 2012, penduduk Indonesia yang bekerja 110,8 juta orang, lulusan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 53,88 juta orang (48,63 persen), lulusan SMP sebanyak 20,22 juta orang (18,25 persen). Sementara, lulusan universitas yang sudah bekerja hanya 6,98 juta orang (6,30 persen) dan lulusan diploma sebanyak 2,97 juta orang (2,68 persen).

Tren penurunan pengangguran dikhawatirkan berhenti di penghujung tahun 2012 dan berbalik meningkat lagi.  Pengusaha mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat upah minimum yang naik hingga 40 persen. PHK dianggap sebagai jalan keluar dari konsekuensi logis dari kondisi saat ini. Pengusaha menyatakan kecewa karena pemerintah dinilai telah mengikuti kemauan pekerja atau buruh dalam rangka menetapkan upah minimum dengan hanya melihat angka kebutuhan layak dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengusaha menuding pemerintah telah mengabaikan produktivitas, kemampuan usaha sektor usaha mikro,  kecil, dan menengah membayar upah, serta kondisi pasar kerja yang surplus pekerja. Akibatnya, pengusaha di sektor padat karya seperti ritel, garmen, sepatu, tekstil, mebel, dan kerajinan, menjadi galau dengan tingkat kenaikan upah minimum yang drastis. Bahkan beban ini akan semakin bertambah lagi dengan rencana kenaikan tarif dan gas pada 2013.

Kendatipun, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet menggariskan bahwa pemerintah harus bisa mengamankan pekerjaan yang sudah tercipta sekarang ini. Sehingga, perusahaan ataupun pengusaha tidak boleh sembarangan melakukan PHK. Namun, sejauh mana upaya pemerintah menjamin perusahaan ataupun pengusaha tidak melakukan upaya penggantian tenaga manusia yang tidak produktif dengan mesin dalam upaya menekan biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan upah minimum?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.