Tuesday, July 2, 2013

Solusi Kontroversi BLSM

Manula adalah pihak yang paling pantas menjadi sasaran BLSM.



Pemerintah mengalokasikan dana kesejahteraan atau dana program welfare (welfare state program) karena memiliki kelebihan kas di tangan yang sebenarnya di peroleh dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari dana ini, mengalokasikan program welfare antara lain untuk beras rakyat miskin, perbaikan perumahan, bantuan sekolah, kesehatan, dan yang paling kontroversial yaitu BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Pemerintah telah beberapa kali melakukan program welfare atau setiap kali menaikkan harga BBM, sehingga program dan anggaran ini dianggap semacam uang sogok pemerintah supaya rakyat terhibur sementara. Seperti namanya bantuan sementara, BLSM tentulah program dadakan yang tidak berbasis konsep dan implementasi yang dapat dipertanggunjawabkan.

Sistem politik selama reformasi pendidikan bernegara sangat buruk. Setiap orang kaya yang mencalonkan diri mesti memberikan uang mahar ke partai, kepada petugas pengawas dan bagi-bagi kepada rakyat miskin ditambah program semacam BLSM sangat merusak martabat rakyat. 

Dalam khasanah keuangan negara, program welfare dialokasikan dengan permanen selama target memiliki suatu sifat atau keadaan tertentu. Semua target dibatasi dan diatur dalam undang-undang atau peraturan yang rigid. Hal ini hanya dapat diimplementasikan dengan sistem administrasi yang baik dan matang.

Programe welfare terdiri dari beberapa program, yaitu pensiun bagi manula, bantuan anak tergantung, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan keluarga sangat miskin, bantuan selama PHK dan belum menemukan pekerjaan baru, bantuan kecelakaan kerja, dan bantuan bencana alam. 

BLSM yang kontroversial seharusnsya digunakan untuk mengintroduksi pensiun. Bantuan ini diberikan kepada seluruh rakyat yang memasuki usia non produktif dan pantas mendapat kehormatan karena selama ini telah memberikan sesuatu kepada negara secara langsung (membayar pajak) atau secara tidak langsung dengan jalan menjadi pekerja murah supaya ekonomi menjadi menarik bagi investor dan pertumbuhan menjadi tinggi.

Manula adalah pihak yang paling pantas menjadi sasaran BLSM, malah seharusnya permanen selama mereka hidup. Manula sangat terukur karena usia tercantum dalam kartu identitas yang kapan mulai mendapatkan santunan tergantung dari harapan hidup dan berapa anggaran pemerintah tersedia. Jika anggaran pemerintah tidak tersedia, batasan usia mulai mendapat bantuan diundur mendekati usia harapan hidup. 

Modernisasi, monetisasi, orientasi imigrasi sudah memecah keluarga sedimikian rupa dan meninggalkan para manula tak terurus dengan baik. Dana bantuan manula (pensiun) yang setara BLSM harus diberikan secara permanen sesusai permasalahan manula yang akan terus bertambah. 

Ilustrasi : nasional.news.viva.co.id 

Sunday, June 30, 2013

Energi Terbarukan, Energi Masa Depan

Indonesia adalah surga bagi energi terbarukan.



Tidak ada yang menerima dengan sukarela kenaikan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500, berbagai pihak menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Alasan penolakan, kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi dan menambah beban hidup masyarakat miskin. Kekhawatiran yang logis mengingat pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang tidak strategis.

Pemerintah seharusnya mengambil pelajaran dari proses konversi energi dari minyak tanah ke gas untuk memasak yang dilakukan 5 tahun lalu. Mekanisme konversi yang tepatnya disebut memobilisasi masyarakat untuk berpindah serentak menggunakan gas untuk memasak.

Pangkal persoalan ekonomi di masa depan, yaitu ketahanan pangan, sumber daya air dan ketahanan energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terkait dengan ketahanan energi. Semua data tentang kandungan sumber energi global menunjukkan bahwa persediaan energi fosil semakin menipis. 

Negara-negara maju seperti Islandia, Norwegia, Spanyol, Jerman dan Amerika Serikat mulai mengalihkan ketergantungan energi mereka ke energi terbarukan seperti energi panas bumi, angin dan air. Negara raksasa ekonomi baru, yaitu China, India dan Brazil sudah menetapkan target penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil. Bahkan negara berkembang seperti Kosta Rika dan Kolmbia lebih banyak menggunakan energi terbarukan yaitu air dan panas bumi sebagai pembangkit listrik.

Indonesia adalah surga bagi energi terbarukan dan kaya dengan sumber energi tersebut. Tanaman jarak, jagung, tebu dan kelapa sawit sudah lama diidentifikasi sebagai bahan bakar bio diesel dan bio fuel (etanol). Kemudian  tersedia secara melimpah pula energi terbarukan yang lebih bersih dan aman yaitu panas bumi, air dan angin.

Keengganan melakukan konversi sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan karena energi fosil lebih murah dibanding dengan energi terbarukan. Padahal pembentukan harga murah BBM bukan hasil proses pembentukan harga yang rasional karena merupakan harga subsidi.

Tidak ada gunanya berdebat panjang lebar tentang BBM karena bahan bakar fosil sudah menjelang kepunahan. Diskusi antara para pakar selama ini hanya berputar-putar sekitar masalah jangka pendek yaitu subsidi BBM sudah tepat sasaran atau tidak serta efisiensi dari produksi minyak mentah Indonesia. 

Ilustrasi : log.viva.co.id




Saturday, June 29, 2013

Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah Dasar

Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.



Terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan dampak pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang semula dilaksanakan secara sentralisasi, menjadi diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Harapan yang menyertai terbitnya undang-undang ini, bahwa pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Agar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, harus dijadikan pedoman dan perlu dipenuhi untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam kerangka inilah, diperlukan tersedianya Tenaga Administrasi Sekolah yang mempunyai kompetensi yang diharapkan agar mampu membantu fungsi dan tugas kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 ayat (1)  menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, undang-undang ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 35 ayat (1) butir b, yang menyatakan bawa SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, dijelaskan tentang standar kualifikasi dan kompetensi pelaksana urusan administrasi umum yang meliputi aspek kepribadian, sosial, teknis dan manajerial. Keempat kompetensi ini perlu ditunjang oleh kemampuan tenaga administrasi sekolah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran pelaksanaan teknis yang mampu melaksanakan administrasi : (1) kepegawaian, (2) keuangan, (3) sarana dan prasarana, (4) hubungan sekolah dengan masyarakat, (5) persuratan dan kearsipan, (6) kesiswaan, (7) kurikulum dam (8) layanan khusus. Kedelapan administrasi sekolah ini, menuntut penggunaan TIKdalam mendokumentasikannya.

Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang keberadaan pelaksana urusan adimistrasi umum dan merespon perubahan serta perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Kegiatan ini dilaksanakan di Park Hotel Jakarta dan diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari 17 provinsi sejak 28 Juni sampai 3 Juli 2013. 

Ruang lingkup materi Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah, meliputi :

  1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar, (Visi dan Misi Kemdikbud, dasar yuridis Tenaga Administrasi Sekolah pada SD/MI).
  2. Administrasi sekolah berbasis TIK, meliputi Sistem Operasi, Pengenaman operasi Ms Office, Pengenalan Ms Excel, Pengenalan Internet, Aplikasi Sistem DAPODIK dan SIMPAK.
  3. Administrasi Persuratan dan Kearsipan, meliputi penerapan peraturan kesekretariatan, pelaksanaan program kesekretariatan, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pembuatan konsep surat, pelaksanaan kearsipan sekolah, penyusunan laporan administasi persuratan.
  4. Pendidikan Kepribadian, meliputi integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian dan tanggungjawab.
  5. Konsep Administrasi Sekolah pada SD/MI/SDLB, meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, manfaat, dan ruang lingkup administrasi sekolah dasar.
  6. Administrasi Kepegawaian, meliputi pokok-pokok peraturan kepegawaian, prosedur dan mekasnisme kepegawaian, buku induk, DUK, registrasi dan kearsipan pegawai, format-format kepegawaian, proses pengangkatan, mutasi dan promosi, penyusunan laporan kepegawaian.
  7. Administrasi Keuangan, meliputi pemahaman perturan keuangan yang berlaku, penyusunan RKAS, penyusunan laporan keuangan.
  8. Administrasi Sarana dan Prasarana, meliputi pemahaman peraturan administrasi sarana dan prasarana, identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, distribusi dan pemeliharaan, penyusunan laporan administrasi sarana dan prasarana.
  9. Administrasi Hubungan Masyarakat, meliputi fasilitasi kelancaran komite sekolah, perencanaan program keterlibatan pemangku kepentingan, pembinaan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat, promosi sekolah, penelusuran tamatan, pelayanan tamu sekolah.
  10. Administrasi Kesiswaan, meliputi penerimaan peserta didik baru, kegiatan masa orientasi, pengaturan rasio peserta didik perkelas, pendokumentasian prestasi akademik dan non akademik, pembuatan data statisktik peserta didik, penginventarisan program kerja pembinaan peserta didik secara berkala, pendokumentasian program kerja siswa, pendokumentasian program pengembangan diri.
  11. Administrasi Kurikulum, meliputi pengadministrasian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Ilustrasi : dok pribadi.

Monday, June 24, 2013

Angkutan Kota Penyebab Kemacetan Lalulintas?

Kemacetan lalu lintas selalu berdampak pada terbuangnya waktu dan biaya.



Angkutan kota seringkali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas akibat 'ngetem' sembarangan. Meski demikian, angkutan kota sangat dibutuhkan masyarakat dengan alasan biayanya relatif murah dan mudah dijangkau dibandingkan dengan transportasi massal yang lain.

Selain ngetem sembarangan, keluhan umum lainnya ialah sering terjadi pencopetan di dalam angkot, supirnya suka kebut-kebutan, melanggar aturan lalu lintas, sampai tidak nyamannya fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hal-hal tersebut, masyarakat akhirnya beralih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang akhirnya tetap saja menambah kemacetan lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Bandung, Sukabumi, Bogor, Depok dan Bekasi sudah tidak dapat disebut biasa. Hampir setiap pagi, siang, dan sore jalanan dipenuhi kendaraan dengan laju lambat atau terjebak kemacetan. 

Kemacetan lalu lintas selalu berdampak pada terbuangnya waktu dan biaya bahan bakar minyak dengan percuma. Akibat macet, banyak pekerjaan tertunda dan tingkat stress masyarakat semakin tinggi. Belum lagi pencemaran udara akibat asap kendaraan.

Cara efektif mengurangi kemacetan adalah tersedianya transportasi massal bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan beralih dan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, hal ini akan menurunkan volume kendaraan di jalan. 

Saat ini masyarakat membutuhkan transportasi yang tidak hanya nyaman, aman dan cepat, namun juga terintegrasi. Harapan ini akan terwujud ketika pemerintah amanah memiliki perhatian terhadap transportasi massal. Pertanyaannya, sampai kapan harus menunggu? Sementara harga bahan bakar minyak terlanjur melambung tinggi.... Haruskah biaya bahan bakar minyak dibuang percuma dalam kemacetan?

Ilustrasi : radarsukabumi.com

Friday, June 14, 2013

Alasan Pengurangan Kuota Jemaah Calon Haji

Pemerintah diharapkan mampu berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.


Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota jemaah calon haji sebesar 20 persen pada penyelenggaraan ibadah haji 1434 H, artinya kuota jemaah haji Indonesia 2013 akan berkurang sebanyak 42.200 orang.

Jadi jumlah kuota menjadi 168.000 orang dari jumlah semula 211.000 orang (194.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus). Pengurangan kuota jemaah haji tahun ini akan berdampak pada semakin panjangnya daftar tunggu (waiting list).

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia memberlakukan sistem daftar tunggu (waiting list) akibat tidak berimbangnya animo masyarakat berangkat berhaji dengan kuota yang tersedia.

Berdasarkan informasi Menteri Agama Suryadharma Ali, alasan pengurangan kuota jemaah haji tahun ini karena terkait kendala teknis. Keterlambatan rehabilitasi Masjidilharam berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf yang semula menampung 48.000 jemaah per jam menjadi tinggal 22.000 jemaah per jam. Pertimbangan Pemerintah Arab Saudi memutuskan kebijakan pengurangan kuota lebih besar mengacu pada aspek kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. 

Pemerintah Arab Saudi tidak hanya mengurangi kuota jemaah haji Indonesia, namun berlaku untuk seluruh negara pengirim jemaah haji di dunia yakni sebesar 20 persen dari kuota sasar sesuai kesepakatan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Terkait pengurangan kuota jemaah haji tahun ini, pemerintah diharapkan mampu berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengingat demikian besarnya kuota calon jumaah haji asal Indonesia. Kemudian pemerintah juga harus mengantisipasi agar tidak terjadi kepanikan (rush) dari calon jemaah haji, kalaupun terjadi pengurangan kuota dari daftar calon jemaah haji yang sudah ada harus dilakukan dengan adil. 

Mengingat perjalanan haji adalah rangkaian aktivitas ibadah, sikap ikhlas penuh kepasrahan kepada Yang Mahakuasa harus selalu dikedepankan. Mungkin Allah mempunyai rencana lain bagi calon jemaah haji yang tahun ini terpaksa ditunda keberangkatannya. Sambil tetap berusaha dan berdoa, serahkan semua takdir dan ketentuan kepada Allah swt.

Ilustrasi : www.setkab.go.id


Thursday, June 13, 2013

Industri Rokok di Antara Mitos dan Fakta

Rokok memberi sumbangan besar bagi negara?



Industri rokok merupakan industri propaganda uang yang sangat panas. Berawal dari kegiatan sekedar mencicipi dan merasa cocok kemudian menjadi pelanggan setia harian selama puluhan tahun, sehingga sangat sedikit orang yang lantang berteriak anti tembakau. Bahkan aktivis pembela HAM pun sepertinya merasa biasa saja ketika harus merokok di ruang publik, demikian juga aktivis pembela lingkungan dan aktivis antikapitalisme.

Menurut Dr Kartono Mohammad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menghindari pengendalian rokok maka industri rokok memiliki serangkaian strategi khas. Di antaranya, menciptakan sejumlah mitos yang menuai kontroversi sehingga masyarakat bahkan aktivis ragu akan pengendalian industri tembakau.

Mitos paling umum, bila industri rokok dikendalikan atau difatwakan haram maka akan menghabisi para pekerja wong cilik seperti buruh da petani tembakau. Faktanya, mereka seperti dijerat dengan neokolonialisme modern, untuk menanam tembakau petani harus berutang modal pada tengkulak. Namun ketika panen, harga dengan leluasa ditentukan para grader dan tengkulak. Petani tidak memiliki daya tawar, dengan keuntungan yang tipis maka untuk musim tanam berikutnya mereka terpaksa berutang lagi.

Mitos lain, rokok memberi sumbangan besar bagi negara. Setiap tahun, Kementerian Kesehatan mendapat dana bagi hasil cukai tembahaku (DBH-CHT) sebesar 2 persen dari total penerimaan cukai tembakau. Faktanya, pada 2011 Kementerian Kesehatan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 1,2 triliun. Namun pada tahun yang sama, Kementerian Kesehatan harus mengeluarkan dana Rp 18,5 triliun untuk penyakit yang diakibatkan rokok.

Merokok dianggap kebebasan dan bagian dari hak asasi sehingga dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun tanpa perlu ada kawasan publik bebas rokok. Faktanya, berdasarkan Riset Dasar Kesehatan 2010, ada 97 juta perokok pasif di Indonesia dan 43 juta di antaranya anak-anak di bawah umur 15 tahun yang hidup serumah dengan perokok dan secara otomatis terpapar bahaya nikotin. 

Mitos lain, perusahaan rokok banyak membantu lingkungan. Suatu perusahaan rokok nasional yang sahamnya dipegang perusahaan internasional pernah menyumbang hingga 60.000 dolar AS untuk program penghijauan di Indonesia selama lima tahun. Hebatnya, menurut M Otanez dari University Of California dalam Social Responsibility in Tobacco Production, kerugian untuk penggundulan hutan akibat pengembangan industri tembakau di Indonesia menghabiskan dana hingga 7,9 juta dolar AS per tahun. 

Sumber : PR, 13 Juni 2013

Ilustrasi : suarapengusaha.com

Tuesday, June 11, 2013

Kemana Lumbung Padi Kita?

Seringkali kebijakan pemerintah kontradiktif dengan implementasi di lapangan.




Secara geografis, Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim yang cocok untuk pertanian. Sebutan Zamrud Khatulistiwa, negeri agraris maritim, menggambarkan betapa kayanya potensi pertanian dan perikanan Indonesia. 

Luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta ha yang terdiri atas 148 juta lahan kering dan 40,20 ha lahan basah, dengan jenis tanah, iklim, fisiografi, bahan induk (vulkanik yang subur), dan elevasi yang beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2005), luas lahan pertanian Indonesia sekitar 70,20 juta ha, dan sebagian besar berupa lahan perkebunan(18,50 ha), tegalan 14,60 juta ha, lahan tidur 11,30 juta dan sawah 7,90 juta ha. (PR, 11 Juni 2013)

Hasil perkebunan Indonesia mendunia, seperti sawit yang menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Bahkan pada 2011, Indonesia menguasai 47 persen minyak dunia, mengungguli Malysia yang hanya 39 persen. Selain itu, sampai saat ini Indonesia masih sebagai eksportir rempah-rempah di dunia.

Hal yang sangat disayangkan, perkembangan komoditas perkebunan yang demikian pesat tidak diiringi pembangunan lahan pertanian sebagai komoditas pangan sehingga perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan. Sangat miris menyaksikan penurunan luas sawah atau ladang akibat konversi lahan. 

Harian Pikiran Rakyat (10 Juni 2013) menulis, salah satu lumbung padi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, menjadi kabupaten dengan jumlah warga penerima program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Dari 599.340 kepala keluarga di Cianjur, 211.066 di antaranya digolongkan ke dalam kelompok keluarga yang berhak menerima beras bantuan itu.

Potret ironi negeri agraris seperti ini semestinya tidak terjadi andai pemerintah berpihak kepada petani dan serius mengangkat harkat dan martabat kaum petani. Seringkali kebijakan pemerintah kontradiktif dengan implementasi di lapangan, seperti mudahnya hak kepemlikan atas lahan yang begitu menghamba pada kekuasaan dan modal. Ketahanan pangan hanya sebatas wacana dan retorika, berbagai produk yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri di impor dari negara lain. Ironis! 

Ilustrasi : bisnis.news.viva.co.id

Saturday, June 8, 2013

Pemilu 2014 Memilih Siapa?

Pemilu 2014 diharapkan dapat menjadi solusi tiga masalah bangsa Indonesia.



Tiga masalah bangsa Indonesia saat ini ialah keadilan ekonomi, penegakan supremasi hukum dan pluralisme. Berbagai kalangan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tidak adil bagi masyarakat kecil karena hanya bisa lebih dinikmati oleh masyarakat mapan, begitu pun dengan masalah penegakan hukum.

Pemilu 2014 diharapkan dapat menjadi solusi dengan melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan tiga permasalahan tersebut. Kelak, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar mempunyai integritas dan dapat menyelesaikan masalah bangsa. 

Saat ini isu tua muda sudah tidak relevan lagi dalam bursa pencalonan presiden. Masalahnya, mampukah Pemilu 2014 melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan tiga masalah seperti saat ini? 

Jika Pemilu 2014 tidak mampu melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, sangat besar kemungkinannya bangsa Indonesia akan jalan di tempat dengan segudang masalah yang tak kunjung selesai. 

Agar biaya, waktu dan energi tidak terbuang sia-sia, Pemilu 2014 harus dipastikan dapat menemukan sosok presiden sesuai dengan harapan semua pihak. Atau Pemilu 2014 hanya sekedar pesta biasa berbiaya besar? 


Thursday, June 6, 2013

Ada KRL di Bandung?

Kota Bandung akan memiliki jaringan kereta listrik (KRL).



Indonesia dan Prancis menyepakati kerja sama Urban Railway Transport Development dalam rangka pengembangan kereta di Indonesia. Program ini akan dilakukan di 6 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Maka, Bandung menjadi kota pertama dari proyek pinjaman Prancis untuk pembangunan perkeretaapian di 6 kota di Indonesia.

Kota Bandung akan memiliki jaringan kereta listrik (KRL) menyusul kota-kota lainnya seperti Jabodetabek dan Yogyakarta. Proyek yang diberi nama Bandung Urban Railway Transport Development dan Eletrification Padalarang-Cicalengka Line Project, membutuhkan dana sebesar Rp 1,71 triliun yang didanai dari pinjaman pemerintah Prancis sebesar 157 juta dolar AS. 

Proyek ini akan dilaksanakan tahun 2013 dengan penyusunan amdal dan tender consulting service, tahun 2014 dilakukan basic design dan tender kontruksi, dan tahun 2015 dilakukan kontruksi fisik dengan waktu sekitar 30 bulan. 

Bambang Susantono menilai, banyak manfaat yang akan didapat dengan adanya kerjasama Indonesia-Prancis, salah satunya penghematan BBM, dan memperkuat intrastruktur perkeretaapian. 

Ilustrasi : metro.news.viva.co.id

Wednesday, June 5, 2013

Kartu Jampeltas Bagi Penderita Talasemia

Penderita talasemia sering mengalami gejala serupa anemia.




Talasemia adalah penyakit kelainan darah dimana sel darah merah mengalami kerusakan 3-4 kali lebih cepat dibandingkan dengan sel darah normal. Jika seseorang terkena penyakit ini, usaha yang harus dilakukan adalah mempertahankan hidup. Caranya, transfusi darah secara teratur dan mengonsumsi obat untuk mengurangi kandungan zat besi dalam tubuh.

Penderita talasemia sering mengalami gejala serupa anemia, yaitu lemah, letih dan lesu. Sayangnya orang tua sering tidak menyadari anaknya menderita talasemia, tahu-tahu sudah parah. Sebenarnya ada ciri-ciri yang dapat diwaspadai sebagai antisipasi, seperti fisik berwajah mongoloid, mengalami gejala penyakit kuning, pertumbuhan tubuh terganggu, dan perut membesar.

Kebanyakan penderita talasemia berasal dari keluarga tidak mampu. Saat ini jumlah penderita mencapai 5.500 orang, lebih dari 60 persennya berasal dari keluarga tidak mampu. Dari jumlah sebanyak itu, 40 persennya berasal dari Jawa Barat. 

Menurut Ketua Umum Yayasan Thalasemia Indonesia, Rini Amaludin, upaya untuk mempertahankan hidup bagi pasien talasemia terhitung mahal. Biaya yang harus dikeluarkan, rata-rata antara Rp 7 juta sampai Rp 10 juta tiap bulan. Namun pemerintah telah mengeluarkan keputusan bahwa semua pengobatan itu digratiskan. Melalaui keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1109/menkes/Per/VI-2011, pasien talasemia mendapat jaminan pelayanan kesehatan talasemia atau Jampeltas. Masaslah transfusi darah dan obat yang harus diminum penderita talasemia tak harus dibayar oleh pasien.

Pengobatan bagi penderita talasemia baik dari keluarga miskin maupun mampu sudah digratiskan, caranya penderita memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit, lalu meminta surat keterangan bahwa yang bersangkutan menderita talasemia. 

Surat rekomendasi dari dokter harus disampaikan ke Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI), nanti penderita akan diberi kartu jaminan oleh Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI). Pasien pemegang kartu Jampletas boleh mendapat transfusi darah gratis setiap bulan dan mendapat pengobatan talasemia.


Ilustrasi : thalasemia.org

BACA JUGA :
Kapan Warisan Utang Berakhir?
Sekolah BLUD Pengganti RSBI?
Apa Tujuan Regenerasi Politik?
Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM...
Kekuatan Uang Dalam Pilkada
Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak
Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi

Saturday, June 1, 2013

Kapan Warisan Utang Berakhir?

Membengkaknya anggaran subsidi BBM selalu diimbangi dengan membengkaknya utang.



Ketika rakyat Indonesia memilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden untuk yang ke dua kalinya, tentu saja disertai dengan segudang harapan, salah satu di antaranya kehidupan menjadi lebih sejahtera.

Kemudian waktu berjalan, dan setelah hampir sepuluh tahun harapan tersebut belum juga tercapai. Indikatornya adalah subsidi untuk rakyat miskin yang tidak pernah berkurang.

Tahun ini, sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM, anggaran untuk subsidi kepada rakyat miskin melonjak menjadi Rp 193 triliun. Subsidi BBM ini jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan. Masalahnya dari mana dana tambahan ini bersumber? 

Sangat miris sekali, bahwa ternyata membengkaknya anggaran subsidi BBM selalu diimbangi dengan membengkaknya utang. Sederhananya, pemerintah meminjam uang untuk kemudian digunakan untuk mendanai subsidi BBM. 

Sejarah telah mencatat perjalanan kepemimpinan kita silih berganti karena selalu disebabkan utang yang semakin membesar. Kekuasaan Soekarno yang kharismatik, tumbang karena utang luar negeri. Jargon untuk menumbangkannya, semangat amanat penderitaan rakyat yang sangat bertentangan dengan pola kehidupan para pejabat saat itu yang cenderung bermewah-mewah. Kemudian Soeharto, diturunkan dengan sebab yang tidak jauh berbeda. Rakyat melihat pemerintah korup dan meluapkan kekesalan dengan melakukan pembakaran terutama di sentra-sentra perdagangan Jakarta. 

Pengalaman buruk yang berulang tersebut apakah menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan nasional yang muncul pasca kepemimpinan Soeharto? Sepertinya tidak. Rakyat masih melihat gaya kepemimpinan yang pamer dan mengutamakan kenyamanan. Banyak kebijakan yang menyakiti hati nurani rakyat, besarnya penghasilan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak sebanding dengan hasil kerjanya. Malah yang terjadi, meski berpendapatan semakin besar, tetap saja tega memakan uang rakyat.

RAPBN 2013 dalam sidang DPR menyiratkan bahwa defisit akan membengkak mencapai Rp 80 triliun yang akan diakali menutupinya dengan mencari utang (baru) sebesar Rp 63,4 triliun. Akibatnya utang negara akan menjadi Rp 2.023,72 triliun. 

Itukah warisan pemerintahan SBY bagi pemerintahan mendatang? 

Ilustrasi : www.merdeka.com

BACA JUGA :
Sekolah BLUD Pengganti RSBI?
Apa Tujuan Regenerasi Politik?
Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM...
Kekuatan Uang Dalam Pilkada
Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak
Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi
Bagaimana Menkeu Chatib Menjaga Stabilitas Fiskal?...

Friday, May 31, 2013

Sekolah BLUD Pengganti RSBI?

RSBI maupun rencana sekolah BLUD tidak jauh berbeda.



Sekolah berlabel RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dibubarkan karena melanggar konstitusi, membuat kastanisasi dan diskriminasi dalam dunia pendidikan kita. Ketika vonis pembubaran Januari 2013, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mohtar menyatakan bahwa status RSBI dijadikan pihak tertentu untuk mereguk keuntungan sendiri. Caranya dengan menarik tarif berbeda kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, sementara dalam aturannya sekolah negeri dilarang menarik pungutan liar sebab sudah dibiayai APBN.

Sebagai pengganti RSBI yang dibubarkan, Pemerintah Jawa Barat menyodorkan alternatif Sekolah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Alasannya, eks RSBI memiliki aset berupa modal yang harus terus diupayakan sampai tiba masa eks RSBI berstatus reguler. Aset eks RSBI yang tampak berupa bangunan dan guru-guru, sementara yang tidak tampak berupa jaringan.

Pada praktiknya, RSBI maupun rencana sekolah BLUD tidak jauh berbeda. Masyarakat di-bully dengan argumen soal kualitas pendidikan yang imbalannya peserta didik harus membayar biaya pendidikan. Dalam hal ini sangat disayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya memandang kesalahan RSBI sebagai kesalahan administratif saja yang dapat diselesaikan dengan mengganti nama dan membuat payung hukum. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mencari solusi eks RSBI bukan sekedar mencari bentuk lain eksploitasi kekhawatiran orang tua atas kualitas pendidikan untuk dijadikan captive-market menarik dan memeras dana dari masyarakat secara tidak sah dan melawan undang-undang. Memang eks RSBI memiliki modal yang bagus dan perlu dijaga, tentu saja metodenya dapat disebarkan secara merata di sekolah tanpa menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam nama berbeda tapi serupa.

Sekedar renungan, RSBI atau Sekolah BLUD tiada bedanya bagi masyarakat yang tataran berpikirnya sudah dipenuhi wacana sekolah gratis yang dulu dihembuskan semasa kampanye oleh para kandidat calon kepala daerah. Jadi kalau sekarang mereka yang sudah menduduki kursi jabatan ingin menjilat ludah, rasanya sudah terlambat. 

Ilustrasi : www.infokepanjen.com - tempo

Thursday, May 30, 2013

Apa Tujuan Regenerasi Politik?

Saat ini banyak partai politik yang dikendalikan kalangan muda.



Ketika konstitusi kita membatasi masa jabatan presiden hingga hanya dua periode, muncul harapan tampilnya  pemimpin muda ke permukaan. Wacana regenerasi politik diapungkan di tengah-tengah eksistensi tokoh-tokoh lama yang rata-rata berusia di atas 60 tahun dalam suksesi kepemimpinan nasional. 

Sederet nama masih bertahan dan populer, seperti Megawati, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Wiranto dan Surya Paloh. Tidak kalah dengan kaum tua, dalam kancah kepemimpinan nasional muncul nama-nama baru sebagai figur alternatif.  Masyarakat mulai mengenal nama Mahfud MD, Wirjawan, Irman Gusman, hingga ke Jokowi yang fenomenal. Inikah pertanda bahwa kepemimpinan (politik dan pemerintahan) kita kelak akan semakin muda, dinamis dan berkualitas?

Jawaban atas pertanyaan itu, belum pasti. Mengingat beberapa pemberitaan kasus-kasus korupsi yang kini mencuat bahkan terdapat deretan pemimpin-pemimpin berkategori muda dalam usia. Jadi pemimpin tidak harus dinilai dari tua atau muda, berasal dari parpol atau tidak. Faktanya, banyak kalangan muda yang memperoleh kesempatan untuk mengendalikan pos-pos politik penting justru meniru pikiran, perilaku, dan keterampilan kalangan tua.

Saat ini banyak partai politik yang dikendalikan kalangan muda, tetap juga menunjukkan perilaku politik yang tua. Seperti dalam soal korupsi, misalnya. Inikah regenerasi politik itu? Semoga saja bukan... sebab andaikan iya, siapa yang dapat menolak dan menghentikan laju regenerasi politik semacam ini?

Ilustrasi : news.liputan6.com

Wednesday, May 29, 2013

Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Pemerintah menyiapkan kompensasi guna meringankan beban rakyat miskin.



Pemerintah dipastikan tidak akan memundurkan lagi jadwal pemberlakuan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai pekan ketiga Juni 2013, sebagai tindak lanjut rampungnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang ditargetkan pada 17 Juni 2013. Menurut skenario, harga BBM jenis premium akan dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Prediksi Bank Indonesia (BI), akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, akan terjadi kenaikan inflasi 2,46 persen atau menjadi 7,76 persen. Sedangkan dalam APBN 2013, inflasi dipatok di bawah 6 persen. Rakyat tentu akan keberatan dengan kebijakan pemerintah ini, karena inflasi akan mendongkrak harga berbagai kebutuhan pokok secara otomatis. 

Sebagai konsekwensi kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan kompensasi guna meringankan beban rakyat miskin. Pemberian dana kompensasi diusulkan sebesar Rp 24,1 trilyun yang disalurkan lewat empat program, yaitu beras untuk rakyat miskin (raskin) Rp 4,3 triliun, beasiswa untuk rakyat miskin (BSM) Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 0,7 triliun, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kartu bagi masyarakat miskin untuk mendapat empat bentuk kompensasi ini.

Meski telah mempersiapkan kompensasi, pemerintah berkewajiban menjelaskan mengapa kebijakan ini harus diputuskan dan tidak dapat dihindari. Kemudian harus ada penjelasan mengapa ada perbedaan data penerima kompensasi? Jumlah penerima dana kompensasi menurut pemerintah kurang lebih 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 60 juta individu, sementara definisi Basis Data Terpadu (BDT) yang disusun oleh Tim Nasional Percerpatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah rumah tangga miskin berjumlah 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu. 

Semoga pil pahit ini tidak menimbulkan keguncangan di masyarakat dan pemerintah serius menghadapi pemberlakuan kebijakan ini agar ekes kenaikan harga BBM yang selama ini rentan menimbulkan gangguan sosial dapat ditekan. Kemudian pemerintah diharapkan dapat mengendalikan inflasi tetap stabil di bawah 6 persen, melalui pengendalian tarif angkutan umum dan harga pangan.

Ilustrasi : www.metrotvnews.com

Tuesday, May 28, 2013

Kekuatan Uang Dalam Pilkada

Uang menempati posisi penting sebagai amunisi demokrasi.




Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bersih dari politik uang untuk menghasilkan kepala daerah yang tidak koruptif sepertinya hal yang sangat mustahil. Hal ini karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menjadi calon dalam pemilukada yang menyuburkan praktik politik uang. 

Uang menempati posisi penting sebagai amunisi demokrasi, namun di sisi lain uang juga berperan penting membunuh demokrasi. Kekuatan uang telah menciptakan kesenjangan dalam masyarakat karena akses untuk maju pada pilkada hanya dikuasai segelintir orang atau yang memiliki kemampuan ekonomi atau elite berduit.

Bagi pemilik kekuatan finansial, besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti proses demokrasi bukanlah permasalahan. Peluang ini secara cerdas dimanfaatkan segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi untuk masuk dan berada dalam kekuasaan.

Aktivis Fazroel Rachman menyoroti lazimnya praktik politik uang dalam pilkada yang tidak ditindak lanjuti oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepolisian. "Tak ada satupun penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang dibatalkan karena praktik politik uang oleh para calon kepala daerah," ujarnya.  

Wakil Menteri Hukum dam HAM, Denny Indrayana, mengemukakan bahwa rentannya kepala daerah yang terpilih melakukan korupsi terbukti dalam data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 2004-2013. Dari data statistik tersebut, sebanyak 291 kepala daerah yang terdiri dari 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, 20 wakil walikota, dan 1.221 aparatur negara terlibat dalam kasus korupsi. Dari 1.221 aparatur pemerintah yang terlibat, 185 orang berstatus tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana, dan saksi 44 orang.  (PR, 28 Mei 2013).

Ilustrasi : www.antarafoto.com

BACA JUGA :
Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak
Tahupop dari Sumedang
Makanan Tradisional Menjelang MEA 2015
Cegah DBD dan Chikungunya dengan Ikan Cupang
Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi
Bagaimana Menkeu Chatib Menjaga Stabilitas Fiskal?...
Reformasi Birokrasi Berjalan Lamban?
Kapan Harga BBM Bersubsidi Naik?

Monday, May 27, 2013

Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak

Mengapa hingga sekarang pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi?



Tidak adanya keputusan yang jelas mengenai naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, telah menambah ketidakpastian di tengah masyarakat, terutama kalangan pengusaha. Meski sudah banyak pihak yang menyuarakan agar harga BBM segera dinaikkan, pemerintah masih gamang mengambil keputusan yang akan membuat rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang akan merasakan dampaknya.

Mengapa hingga sekarang pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi? Padahal, berdasarkan UU, pemerintah dapat menaikkan harga BBM tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Mengapa jika UU memperbolehkan seperti itu, lantas pemerintah mengembalikan persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi itu ke DPR lagi? 

Banyak pihak yang akhirnya mempertanyakan apa maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengulur-ulur waktu untuk memputuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bukankah setelah pertemuan di Cipanas pada pertengahan April 2013, pemerintah memutuskan merencanakan menaikkan harga BBM setelah peringatan hari buruh pada 1 Mei 2013?

Meski masalah BBM merupakan masalah ekonomi (subsidi meningkat dan APBN tertekan), namun keputusan menaikannya sangat syarat dengan keputusan politis. Semua masih ingat, turunnya Presiden Soeharto dari kedudukannya (21 Mei 1998) karena diawali dengan keputusannya menaikkan harga BBM, yang kemudian membuat rakyat marah, melakukan demonstrasi yang berujung  pada huru-hara.

Alasan pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena belum membicarakan dengan DPR, terutama menyangkut kompensasi kepada kaum miskin yang akan merasakan dampak langsung kenaikan itu.  Kelak rakyat miskin akan diberikan Bantuan Langsung Sementara Masyaerakat (BLSM) Rp 150.000 per bulan selama empat sampai lima bulan. 

Apakah benar pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013? 

Sunday, May 26, 2013

Tahupop dari Sumedang

Andri Juwandi adalah kreator Tahu Sumedang Populer.



Andri Juwandi adalah kreator Tahu Sumedang Populer. Upayanya berawal dari keinginan untuk mengangkat citra makanan khas Indonesia, seperti singkong yang saat ini telah terangkat derajatnya menjadi produk yang memberikan nilai tambah seperti keripik pedas.

Andri melakukan eksperimen sejak Oktober 2008, setelah mendapat izin sejumlah tokoh Sumedang termasuk Wakil Bupati Sumedang saat itu Taufiq Gunawansyah. Upayanya mendapat sambutan positif dari tokoh maupun masyarakat Sumedang. Sebagai langkah awal, Andri menyebarkan tester untuk melihat respon dari masyarakat. 

Berbekal modal inovasi produk tahu, Andri membuka empat tempat penjualan pada Februari 2009. Dalam waktu sekitar lima tahun, outlet Tahu Sumedang Populer telah mencapai 41 unit dan tersebar hingga Solo. 

Saat ini, 1 outlet Tahupop telah memiliki omzet Rp 9-15 juta per bulan dan pabrik tahu milik Andri telah memproduksi 10.000 tahu per hari dan 20.000 tahu per hari pada akhir pekan. 

Ilustrasi : www.kaskus.co.id

Saturday, May 25, 2013

Makanan Tradisional Menjelang MEA 2015

Banyak hal baik dari berbagai usaha makanan asing.



Kini eksistensi makanan khas daerah semakin terancam seiring makin derasnya pengaruh budaya dari luar Indonesia. Berbagai makanan berbau asing diperkenalkan dan banyak penggemarnya. Akankah makanan khas Indonesia akan bertahan?

Makanan khas atau tradisional semestinya dapat bertahan karena memiliki pasar tersendiri bila dibanding makanan yang berasal dari luar negeri. Makanan khas telah memiliki kedekatan citarasa dengan masyarakat setempat dan ini salah satu keuntungan bagi para pengusaha di bidang makanan khas.

Kehadiran makanan yang berbau asing adalah peluang untuk meningkatkan kualitas makanan khas, terutama dari sisi penyajian. Banyak hal baik dari berbagai usaha makanan asing, salah satunya yang patut ditiru para pengusaha makanan khas Indonesia adalah adalah jeli melakukan analisis dan terus mencari peluang. 

Dalam rangka tetap eksis, kini tidak aneh bila ditemukan sejumlah makanan khas Indonesia dijual dengan cara-cara unik dan sebagian mengadopsi teknik penjualan makanan asing. Terlebih dalam rangka menyambut hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 mendatang, para pelaku usaha kuliner terutama makanan khas Indonesia terus bersiap diri dan berupaya meningkatkan kualitas.


Ilustrasi : ragamkebudayaanindonesia.wordpress.com

Friday, May 24, 2013

Cegah DBD dan Chikungunya dengan Ikan Cupang

Pengendalian nonkimiawi terhadap vektor demam berdarah.



Genangan air yang ada di sekitar rumah, seperti di bak mandi, vas bunga, atau di dalam kolam ikan, menjadi media berkembangnya jentik nyamuk yang berisiko menularkan penyakit kepada para penghuninya. 

Nyamyuk Aedes aegypti sebagai vektor demam berdarah secara rutin terus bertelur tiga hari setelah menghisap darah manusia. Bila tidak segera diberantas sejak masih jentik, pengendaliannya akan semakin sulit.

Ikan cupang (Ctenops vittatus) termasuk ikan yang dapat membantu manusia mengendalikan vektor demam berdarah dan chikungunya. Vektor tersebut berupa jentik yang nantinya akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Selain ikan cupang, pengendali vektor lainnya dapat menggunakan ikan cere, ikan glossom, atau ikan lain yang dapat memakan jentik.


Pengendalian DBD dan chikungunya menggunakan ikan merupakan salah satu dari pengendalian nonkimiawi terhadap vektor demam berdarah. Upaya lain yang dapat dilakukan ialah program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan penerapan metode 3M yaitu menutup genangan air, menguras genangan air, dan mengubur sampah atau barang lainnya yang mengundang kerawanan perkembangan jentik nyamuk.

Solusi penanganan DBD dan chikungunya dapat dilakukan dengan pengasapan (fogging). Namun, yang paling utama adalah pencegahannya melalui PSN dan penerapan metode 3M. 

Ilustasi : duniawarnaa.blogspot.com

Thursday, May 23, 2013

Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi bukan lagi hal tabu bagi pasangan suami istri.



Kontrasepsi bukan lagi hal tabu bagi pasangan suami istri zaman sekarang. Kontrasepsi berasal dari dua kata, kontra dan konsepsi. Kontra berarti melawan atau mencegah, dan konsepsi berarti pertemuan sel sperma dengan sel ovum sebagai penyebab kehamilan. 

Berbagai teknologi untuk mencegah pertemuan dua sel (sperma dan ovum) dikembangkan agar kehamilan dapat direncanakan. Kontrasepsi dikenal di Indonesia melalui program Keluarga Berencana.

Hanny Rono Sulistyo, dokter spesialis obstetrik dan ginekolog, mengemukakan bahwa kontrasepsi diperbolehkan dalam agama Islam. Pada zaman Rasulullah, sudah ada upaya untuk mencegah pertemuan sel sperma dan ovum yang dikenal dengan 'azal atau membuang sperma di luar tubuh istri. 

Pada zaman Nabi Musa, sudah ada kontrasepsi dengan cara kalender atau menghindari bersenggama pada masa subur. Bagi yang siklus haidnya teratur, masa subur berlangsung pada hari ke-14 ditambah 1 atau dikurangi 1 hari haid berikutnya. Artinya masa subur berlangsung pada hari ke-13 sampai hari ke-15 sebelum tanggal haid datang.

Bagi yang haidnya tidak teratur, harus mencatat panjang siklus haid sekurang-kurangnya 6 siklus. Dari jumlah hari pada siklus terpanjang, dikurangi dengan 11 akan diperoleh hari subur dalam siklus haid tersebut. Sementara dari jumlah hari terpendek dikurangi 18, diperoleh hari subur pertama dalam siklus haid tersebut. Misal, siklus terpanjang 31 hari dan siklus terpendek 26 hari. Masa subur dapat dihitung, 31 - 11 = 20, dan 26 - 18 = 8, maka masa subur berlangsung pada hari ke-8 sampai hari ke-20. 

Kontrasepsi masa kini banyak sekali ragamnya. Anda dapat memilih sesuai dengan selera dan kondisi demi kenyamanan. Berikut ini ragam kontrasepsi yang lazim digunakan :

Pertama, Intra Uterine Device (IUD). Kontrasepsi dengan cara ini dilakukan dengan cara meletakkan benda asing ke dalam tubuh perempuan, yakni rongga rahim. Maka ketika sel sperma datang dia akan dilawan oleh leukosit yang menyebabkan sel sperma mati terlebih dulu sebelum bertemu ovum. 

Andai dengan IUD sel sperma bisa menembus rongga rahim dan menyebabkan kehamilan. IUD jenis Copper T atau Nova-T yang telah ditambah dengan tembaga akan merebut zat-zat yang diperlukan janin atau embrio di awal masa pertumbuhannya. Embrio di awal pertumbuhannya membutuhkan banyak zat, salah satunya zinc untuk membuat ari-ari. Karena ada suatu reaksi kimia antara tembaga dengan zinc, maka tembaga dalam IUD akan merebut zinc yang dibutuhkan embrio. Oleh karena itu, embrio lepas tidak bisa menempel di dalam rahim.

Kedua, injeksi atau suntik KB. Obat dalam injeksi berisi Depo Medorxi Progresterone Acetate (DMPA). Penyuntikan dilakukan pada otot atau intra muskuler di pantat (gluteus) yang dalam atau pada pangkal lengan (deltoid). Hormon progesteron dosis tinggi yang disuntik dalam bentuk gudang atau depo, maka diserap tubuh sedikit demi sedikit hingga habis. Dosis tinggi ini akan mengakibatkan gangguan haid. Awal  pemakaian, haid berupa flek, dan ketika hormon suntikan telah menguasai tubuh perempuan, maka tidak akan haid sama sekali.

Ketiga, pil KB. Metode ini hampir sama dengan metode suntik yang menggunakan hormon wanita. Pil KB bertugas memanipulasi fungsi-fungsi hormon menjelang masa subur. Ketika hormon asli tidur, maka tubuh dikendalikan oleh hormon dari luar. Namun, metode hormonal seperti pil dan suntik tidak dianjurkan bagi wanita berusia 35 tahun ke atas karena pada usia ini fungsi tubuh sudah menurun. Penggunaan KB hormonal akan menjadi beban kimia untuk tubuh, dan penggunaan jangka lama akan jadi beban hati dan ginjal.

Keempat, kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi paling populer dan mudah didapat di mana saja. Kondom merupakan kantung karet tipis, biasanya terbuat dari latex, tidak berpori, dipakai untuk menutupi zakar yang berdiri atau tegang sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Penggunaan kondom selain mencegah kehamilan juga untuk mencegah penularan penyakit seks menular.

Kelima, susuk atau implant yang merupakan alat kontrasepsi jangka panjang dan bisa digunakan untuk waktu lima tahun. Implant biasanya dipasang di bawah kulit, di atas daging pada lengan wanita. Alat tersebut terdiri dari kapsul lentur seukuran korek api yang terbuat dari bahan karet silastik. Masing-masing kapsul mengandung progestin levonogestrel sintetis yang juga terkandung dalam beberapa jenis pil KB. Hormon ini dilepas secara perlahan-lahan melalui dinding kapsul sampai kapsul diambil dari lengan pemakai.

Keenam, steril pada wanita atau pria. Steril biasa disebut Metoda Operasi Wanita (MOW) dan Metoda Operasi Pria (MOP). Metode ini merupakan metode mekanik untuk memutus rute perjalanan sperma sehingga sel telur aman. Pemotongan rute ini bisa dilakukan dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Proses steril pada perempuan harus dilakukan di ruang operasi yang benar-benar steril karena indung telur berada di dalam tubuh. Berbeda dengan saluran sperma pada laki-laki yang terletak di bawah kulit sehingga tidak harus dilakukan di ruang operasi. Dari segi pembiayaan, tentu steril pada perempuan berbiaya lebih mahal dari steril pada laki-laki.

Apapun kontrasepsi yang Anda pilih, baik sistem 'azal, kalender, atau alat-alat kontrasepsi dari program pemerintah, Tuhanlah yang menentukan pada akhirnya. Meski anak adalah anugerah, namun kehadirannya juga perlu perencanaan. 

Ilustrasi : www.merdeka.com

Wednesday, May 22, 2013

Bagaimana Menkeu Chatib Menjaga Stabilitas Fiskal?

Langkah mendesak yang harus ditangani Chatib setelah dilantik.




Muhammad Chatib Basri dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri keuangan (menkeu) menggantikan agus DW Martowardoyo. Harapan semua pihak, menteri yang baru ini dapat menjalankan perannya sebagai pengawal anggaran negara yang harus tegas dan cepat dalam mengambil keputusan.

Ada tiga tugas utama yang diinstruksikan Presiden kepada Chatib selaku menkeu yang baru, diantaranya : 

Pertama, mempertahankan kebijakan fiskal yang ekstra hati-hati (prudent) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di terngah gejolak  perekonomian dunia.

Kedua, menerbitkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan investasi Indonesia.

Ketiga, menciptakan kebijakan yang mampu mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi padat karya guna mendorong penyerapan tenaga kerja.

Langkah mendesak yang harus ditangani Chatib setelah dilantik adalah menyiapkan draf rancangan APBN Perubahan 2013 yang akan segera memasuki masa pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sekaligus mengawal RAPBN 2014. Terlebih belum lama ini pemerintah menyatakan akan merevisi asumsi dasar penyusunan postur APBN-P 2013 terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasi kepada rakyat terdampak kenaikan.

Kondisi fiskal terkini berada pada tekanan sangat tinggi akibat ketidakseimbangan neraca pembayaran dan berbagai faktor lain oleh karena itu Chatib harus fokus untuk melakukan langkah-langkah pendek yang akan menjaga kinerja perekonomian. Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Chatib Basri pro pelaku usaha tanpa harus merugikan keuangan negara. 

Sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, waktu Muhammad Chatib Basri relatif pendek untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi perekonomian nasional. Bisakah sisa waktu yang hanya 1,5 tahun membuat DPR terkesan, mengingat dua menteri keuangan sebelumnya dinilai menunjukkan sikap inkonsistensi dan malah bertentangan dengan DPR?

Selamat bertugas Pak Menteri....! Dipundakmu, tanggung jawab mengawal anggaran negara dibebankan sebagai amanat. Rakyat Indonesia kini menanti kebijakanmu yang pro lapangan kerja!

Ilustrasi : www.beritadaerah.com

Tuesday, May 21, 2013

Reformasi Birokrasi Berjalan Lamban?

Pencapaian demokrasi mestinya paralel dengan reformasi di tubuh birokrasi.



Pada saat ini, birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur masa kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana melanggengkan kekuasaan. Kultur ini semakin menguat dalam liberalisasi politik pascareformasi. Hal ini karena sudut pandang para birokrat selama ini memersepsi birokrasi hanya untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Pascareformasi, tuntutan agar birokrasi pemerintahan di daerah berubah menjadi profesional dan benar-benar menjadi entitas pelayanan publik (public service) semakin menguat. Namun, seringkali ekspektasi ini tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. 

Prof Mason C Hoadley, PhD (Indonesianis dari Universitas Lund, Swedia) menegaskan, meskipun demokrasi berlangsung cepat di Indonesia, reformasi birokrasi justru melangkah sangat lamban. Dibandingkan dengan negara-negara Asia bahkan Skandinavia sekalipun, pencapaian demokrasi di Indonesia berjalan revolusioner. Namun persoalannya, pencapaian demokrasi yang mestinya paralel dengan reformasi di tubuh birokrasi tidak berlangsung di negeri ini. Otonomi daerah yang bergulir kencang pasca reformasi, kenyataannya malah menjadi sarana desentralisasi KKN.

Akankah di masa depan, birokrasi pemerintahan kita semakin adaftif dan responsif terhadap tuntutan dan ekspektasi publik? Atau malah sebaliknya, bertahan dalam kejumudan kultur dan praktik lama yang merasa diri penguasa sehingga sering bertindak sok kuasa? 

Satu hal yang tidak boleh diabaikan para pemangku kekuasaan, bahwa rakyat semakin cerdas menyikapi lingkungannya. Melalui pesta demokrasi bernama pemilu, rakyat akan semakin pandai memilih masinis lokomotif perubahan kultur demokrasi. Rakyat juga akan menjadi pendobrak penyebab utama kemandegan birokrasi untuk keluar dari kultur tradisionalnya.

Ilustrasi : foto.news.viva.co.id

Monday, May 20, 2013

Kapan Harga BBM Bersubsidi Naik?

Pro dan kontra menyambut rencana naiknya harga BBM bersubsidi.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyatakan, pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi segera setelah dana kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin siap dan tersedia. Rencana menaikkan BBM bersubsidi ini bahkan sudah direstui pimpinan DPR. Kendati demikian, hingga kini belum ada persetujuan mengenai pemberian bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi disertai kompensasi untuk rakyat miskin yang berkembang beberapa pekan terakhir sengaja dikembangkan pemerintah untuk melihat reaksi masyarakat. Namun  berdasarkan hal itu setidaknya kita bisa menduga skenario apa yang akan berkembang ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, dimana salah satu poin penting yang akan diputuskan adalah soal pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi rakyat miskin.

Skenario pertama pembahasan RAPBN-P 2013, DPR menyepakati harga BBM bersubsidi naik dan empat bentuk kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM tetap tersedia untuk rakyat miskin. Kedua, DPR menyetujui harga BBM bersubsidi tetapi hanya menyetujui  satu atau dua bentuk kompensasi dana untuk rakyat miskin. Ketiga, DPR membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pro dan kontra menyambut rencana naiknya harga BBM bersubsidi. Bila harga BBM bersubsidi naik (premiun dan solar), tentu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat akibat pendapatannya tidak bertambah. Bagaimana kelak DPR akan menyikapi hal ini? Sekarang saja ketika rencana kenaikan harga BB bersubsidi baru digaungkan, harga-harga bahan baku dan sejumlah kebutuhan pokok sudah langsung menyesuaikan harga. 

Solusi terkini kondisi serba mengambang seperti ini, pemerintah dan DPR harus tegas agar pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak berlarut-larut. Pelaku usaha membutuhkan kepastian menjalankan bisnisnya dan masyarakat juga perlu kepastian agar bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga. 

Sunday, May 19, 2013

Menikah dengan Pria Mirip Rekaan Lukisan

Chloe menyembunyikan lukisan itu di bawah ranjang.



Chloe Mayo (31), dalam salah satu lukisannya menggambarkan dirinya bersama seorang pria impiannya, pria tampan dengan janggut hitam. Saat itu tahun 2009 dan Chloe masih lajang. 

Lukisan tersebut hanya teronggok di ruang tamu berselimutkan debu sampai Chloe menyadari sosok pria dalam lukisan itu identik dengan Michael. Michael Goeman adalah pria yang dikenalnya lewat laman situs kencan.

Khawatir membuat kekasih barunya mundur, Chloe menyembunyikan lukisan itu di bawah ranjang dan berencana akan memperlihatkannya pada saat yang tepat. Ketika mengetahui lukisan itu, Michael tidak mundur dan keduanya berpacaran selama 1,5 tahun. Chloe dilamar Michael ketika sedang berlibur di Prancis.

Tiga tahun sejak perjumpaan pertama mereka, Chloe dan Michael menikah. Kini lukisan itu menghiasi ruang tamu kediaman mereka di Worcester Park dekat Croydon di Surrey, Inggris.






Saturday, May 18, 2013

Penyebab Anggaran Harus Dipotong

Pemerintah saat ini sedang berupaya memotong anggaran sebesar Rp 24,6 triliun.




Persoalan pemerintah pada tahun ini semakin krusial bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Niat pemerintah untuk berkonsentrasi menghadapi pemilu tahun depan agar sukses dan dapat menjadi penutup borok pemerintah, terutama empat tahun terakhir, tersita oleh munculnya defisit anggaran. 

Pemerintah saat ini sedang berupaya memotong anggaran sebesar Rp 24,6 triliun akibat defisit anggaran yang membesar hingga Rp 80 triliun. Sejumlah kementerian harus memangkas anggarannya lebih dari Rp 1 triliun. Meski pemotongan tidak diarahkan pada anggaran operasional, hal ini bukan jaminan bahwa pelayanan publik tidak akan terpengaruh.

Defisit sebesar itu muncul akibat turunnya penerimaan negara dan naiknya anggaran belanja. Berkurangnya penerimaan akibat target pajak diturunkan, dan anggaran belanja naik karena pemerintah harus menutup subsidi bahan bakar minyak berikut program kompensasinya serta meningkatan anggaran pendidikan.

Kemelut seperti ini, timbul akibat kelalaian pemerintah selama bertahun-tahun, karena terlena pada pencitraan terhadap rakyat yang ingin terus dipertahankan. Pemerintah telah secara sadar melakuka nkebohongan, seperti tetap melakukan subsidi BBM serta memberikan bantuan kepada rakyat miskin. Kebijakan yang tetap dipertahankan hingga kini meski tidak efektif dan tidak kena sasaran.

Penyebab lain jebolnya anggaran, tiga kali pemerintahan di era reformasi berpura-pura segalanya seolah dalam keadaan normal. Tidak ada keprihatinan yang diperlihatkan jajaran pejabat di pemerintahan, padahal Soeharto meninggalkan borok ekonomi yang akut. Pencitraan dilakukan secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah, seperti prioritas kepala daerah baru terpilih biasanya mencantumkan anggaran untuk membeli mobil dinas baru.

Mampukah pemotongan anggaran yang sedang dilakukan memperbaiki kondisi ekonomi, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat? Menurut beberapa pengamat, pemangkasan anggaran sebesar itu masih terlalu kecil. Andai ada empati dari pejabat dan wakil rakyat terhadap beban kehidupan rakyat, pemotongan anggaran bisa mencapai Rp 100 triliun bila beberapa tunjangan yang selama ini mereka nikmati dihapus.

Tidak banyak yang dapat dilakukan Presiden SBY untuk memperbaiki neraca pemerintahan dengan sisa waktu yang sedikit. Mungkin sesedikit harapan rakyat yang mendamba pemerintahan baru yang lebih peduli. Benarkah demikian?

Ilustrasi : www.republika.co.id

BACA JUGA :
E-KTP Boleh Difotokopi
Pelayan Publik, Menjadi Pekerjaan Menggiurkan
Kemana Perginya Agenda Reformasi?
Sepatu Antikekerasan Seksual
Bagaimana Model Edukasi 3.0 ?
Mengungkap Kejahatan Peretas Tanpa Batas
Perlu Dicari, Pendorong Timbulnya Aksi Terorisme
Kondusif Korupsi dalam Birokrasi Keistimewaan

Friday, May 17, 2013

E-KTP Boleh Difotokopi

Ada rencana untuk mengubah masa berlaku e-KTP dari lima tahun menjadi seumur hidup.



Masalah e-KTP mengemuka setelah Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 pril 2013 tentang pemanfaatan e-KTP dengan menggunakan card reader. Isi surat itu melarang e-KTP difotokopi. Surat edara itu membuat publik bingung, karena banyak e-KTP yang sudah difotokopi.

Larangan memfotokopi e-KTP dikeluarkan bukan lantaran kualitas cipnya rendah atau mudah rusak., karena sebenarnya e-KTP yang diterapkan di Indonesia sudah memenuhi standar internasional. Larangan dikeluarkan untuk menghindari atau mencegah rusaknya cip e-KTP dalam jangka waktu panjang. Soalnya ada rencana untuk mengubah masa berlaku e-KTP dari lima tahun menjadi seumur hidup lewat perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administari Kependudukan.

Cip e-KTP tidak bisa dilihat dari luar atau disebut cip nirsentuh. Beda dengan cip kartu kredit atau SIM card (subscriber identify module) yang bisa dilihat. Teknologi yang dipakai dalam e-KTP adalah contactless card. Teknologi ini memakai gelombang radio untuk berkomunikasi.

Teknologi contactless card pada e-KTP beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz. Teknologi NFC juga beroperasi pada frekuensi yang hampir sama. Inilah yang memungkinkan perangkat dengan teknologi NFC bisa mengetahui keberadaan cip di e-KTP. Meski bisa mengetahui keberadaan cip, perangkat dengan teknologi NFC tidak akan dapat membaca data yang tersimpan dalam e-KTP.

E-KTP dirancang secara khusus dan dilengkapi dengan fitur keamanan sehingga hanya bisa dibaca oleh perangkat pembaca e-KTP. Saat ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terus mengembangkan perangkat pembaca e-KTP yang dilengkapi dengan modul biometrik sidik jari.

Publik tidak usah bingung, karena pemerintah sudah memastikan tak masalah kalau e-KTP akan difotokopi. Hasil kesimpulan rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (Kamis, 16 Mei 2013) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP boleh difotokopi dan cip dalam e-KTP tidak akan rusak saat difotokopi. (PR, 17 Mei 2013).  

Ilustrasi : pontianak.tribunnews.com

Thursday, May 16, 2013

Pelayan Publik, Menjadi Pekerjaan Menggiurkan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara.



Gemuruh kontestasi politik menjelang perhelatan Pemilu 2014 ataupun pemilukada di tingkat lokal menyodorkan potret kehidupan yang menggelikan. Terlihat kontestan yang memaksakan diri, yang lain nampak kemaruk mencalonkan diri tidak hanya di kursi legislatif tapi juga eksekutif sekaligus. Ada yang sekeluarga mencalonkan diri, ada yang bertukar posisi pencalonan dan bentuk lain yang lebih mengesankan sikap pragmatisme dan asal berkuasa.

Andai semua pihak menyadari betapa berat tanggung jawab aparatur pemerintahan serta politisi yang duduk di parlemen, antusiasme yang meledak-ledak seperti itu tidak perlu terjadi. Karena tidak mudah dan bukan alakadarnya saja untuk menempati posisi kepala daerah atau legislator di semua tingkatan. Menjadi pemimpin pada hakikatnya adalah menjadi pelayan publik dalam arti sebenarnya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Representasi negara dalam konteks ini adalah aparatur pemerintahan dalam semua tingkatan yang diawasi oleh parlemen. 

Kalau semua menyadari kewajiban hakiki serta pertanggungjawabannya dalam dimensi keilahian, mungkin perburuan kekuasaan akan sepi dari persaingan seperti sekarang ini. Banyak kalangan yang berbondong-bondong berburu kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarga, atau paling jauh untuk kepentingan golongan. 

Lumpuhnya infrastruktur di berbagai pelosok, seperti jembatan ambruk dan jalan berubah menjadi kubangan di musim hujan adalah bukti bahwa publik selama ini belum mendapat layanan. Atau memang publik telah salah memilih pelayan? Lalu sampai kapan ratusan siswa madrasah sanawiyah di Kabupaten Cianjur harus bertaruh nyawa agar bisa sampai ke sekolah dan pulang ke rumah setelah menuntut ilmu karena jembatan gantung Cisokan lapuk dimakan usia? Atau sampai kapan anak-anak di Kabupaten Garut  tidak usah berbasah-basah menyusuri pinggiran sungai karena jembatan Ciogong yang ambruk tidak kunjung diperbaiki?