Friday, January 18, 2013

Garuda Bebas Digunakan

Jika Dianggap Ekspresi Kecintaan Terhadap Negara



Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan masyarakat bebas menggunakan lambang negara Garuda Pancasila dalam berbagai kegiatan, selama untuk menunjukkan ekspresi kecintaannya terhadap negara. Ketentuan itu tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 57 huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Keputusan tersebut merupakan pengabulan permohonan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Pasal huruf d berbunyi : "Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 57 huruf d berhubungan dengan Pasal 69 huruf c berisikan ancaman pidana bagi siapapun yang menggunakan lambang negara untuk keperluan lain. Mahkamah Konstitusi menyatakan  kedua pasal tersebut sesuai ketentuan hukum tidak berlaku. Menurut Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, "Maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 69 huruf c."

Menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil, larangan yang diatur dalam Pasal 57 huruf d sama sekali tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas dan apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana. Seharunya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas.

Mahkamah Konstitusi menilai, sudah seharusnya lambang Garuda Pancasila mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat. Alasannya, seperangkat nilai budaya Indonesia ini bagi mahkamah sudah menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai budayanya, termasuk menggunakan lambang negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat merupakan suatu bentuk pengekangan.

Sumber : PR, 16 Januari 2013

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.