Saturday, January 12, 2013

Cara Indonesia Menghukum Koruptor

Harapan ke arah hukuman yang adil masih sulit diwujudkan.



Vonis majelis hakim terhadap Angelina Sondakh menumbuhkan kembali wacana masyarakat tentang hukuman bagi koruptor. Persoalan pokoknya, bagaimana agar para koruptor dihukum seadil-adilnya, termasuk diantaranya memiskinkan yang bersangkutan jika telah terbukti merugikan negara dalam jumlah besar.

Sepertinya, harapan ke arah itu masih sulit diwujudkan. Jaksa dan hakim, sebagai ujung tombak dari upaya mewujudkan keadilan, lebih senang berargumentasi tentang bunyi pasal-pasal ketimbang mementingkan nilai-nilai keadilan. Sementara, untuk perkara-perkara luar biasa seperti kejahatan korupsi memerlukan sanksi atau hukuman yang juga luar biasa.

Angelina Sondakh dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, padahal sebelumnya jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 32,5 miliar. Tentu vonis hakim yang telah dijatuhkan sangat mengejutkan, karena lumrahnya, vonis hakim tidak kurang dari dua pertiga yang dituntut jaksa.

Berbagai tafsiran menyeruak, jangan-jangan ada permainan di balik vonis itu sehingga Komisi Yudisial harus memeriksa majelis hakim. Desakan lain, KPK harus minta naik banding. Bahkan ada yang mencatat bahwa sejak awal jaksa kurang tepat karena tidak menggunakan pasal pencucian uang dalam tuntutannya. Jika pasal tersebut yang digunakan, terbuka kemungkinan untuk menyita kekayaan terdakwa.

Dalam persidangan, jaksa menuntut Angie dengan variasi dakwaan. Dakwaan pertama menggunakan pasal 12 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Ancamannya penjara seumur hidup  atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun  serta denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar. Dua dakwaan lainnya mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 11 UU Tipikor  yang ancaman hukumannya 1-5 tahun penjara, denda Rp 50 juta - Rp 200 juta. Saat menuntut hukuman, jaksa menggunakan Pasal 12, sedangkan dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim menggunakan Pasal 11, karena dakwaan pertama jaksa penuntut dinyatakan tidak terbukti. Majelis hakim juga menetapkan, uang yang diterima Angie bukan uang negara sehingga tidak bisa disita.

Para penegak hukum di negeri ini belum mempunyai keberanian untuk bertindak luar biasa dengan memberikan hukuman luar biasa atas kasus luar biasa. Terlihat dari sikap dan sambutan biasa-biasa saja atas kewenangan KPK yang luar biasa. Kita semua mencatat dalam hati, beberapa kali upaya KPK memberantas korupsi dimentahkan lewat proses pengadilan yang tidak biasa. 

3 comments:

  1. bikin galau hukumannya tu,,gak seimbang banget ya....


    tapi Gw selalu berharap akan hadirnya pemimpin yang adil,,,,


    Tapi Entah kapan ???

    ReplyDelete
  2. @ace maxs.... kita semua gamang dan galau dalam situasi politik seperti sekarang.... semua serba setengah hati nampaknya.

    ReplyDelete
  3. Sulit memang apalagi di pidato presiden tersirat kalimat ini," Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi". Ini kan artinya Presiden mengintruksikan Koruptor yang ga niat atau hanya diajak, serta tidak tahu itu tidak beri keringanan. nah, masalahnya yang beberapa koruptor anak buah presiden semua, bingung

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.