Tuesday, January 8, 2013

Sejauh Mana Implementasi UU Pengelolaan Sampah?

Mencari lahan baru untuk dijadikan TPA tidaklah mudah.



Masalah klasik yang menjadi beban hampir seluruh kota Besar di Indonesia adalah pertambahan jumlah penduduk, yang juga berarti pertambahan jumlah sampah atau limbah rumah tangga. Sayangnya, pertambahan jumlah penduduk tidak seiring dengan perkembangan luas lahan penampungan sampah. Akibatnya, sampah menggunung di setiap penjuru kota karena tak seorangpun yang bersedia rumah atau halamannya menjadi tempat penampungan sampah.  

Mencari lahan baru untuk dijadikan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) tidaklah mudah. Bahkan ketika sebidang lahan luas peruntukan TPA ditemukan, warga sekitar tidak serta merta menerima kehadiran TPA dan bahkan cenderung menolaknya dengan alasan kesehatan. 

Tahun ini, tepat lima tahun disahkannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 ayat 1 ketentuan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama satu tahun. Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan, dalam waktu 5 tahun, pemda harus sudah menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem penampungan terbuka.

Bila mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, maka tahun 2013 ini seharusnya sudah tidak boleh ada daerah yang menggunakan TPA sistem penampungan terbuka. Apalagi UU 18/2008 tersebut mengatur sanksi pidana  paling lama 15 tahun dan denda paling besar Rp 5 miliar. Sanksi itu berlaku bagi pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, atau perusakan lingkungan.

Solusi permasalahan sampah tidak cukup dengan menuntut pemda mengenyahkan sampah ke penjuru kota atau kabupaten, atau membuka lahan baru untuk TPA. Sampah adalah masalah kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai warga dituntut untuk mengurangi produksi sampah sehari-hari, mendaur ulang sampah atau menggunakan sampah itu kembali sesuai prinsip 3 R (reduce, recycle, reuse). 


No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.