Friday, January 11, 2013

Alasan RSBI Harus Bubar

Pendidikan seharusnya tak pernah bisa paralel dengan situasi diskriminatif.



Kurikulum 2013 belum tuntas menjadi polemik, ketika tiba-tiba pemerintah harus menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya  satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai keberadaan RSBI/SI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif di dunia pendidikan, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusi. Hanya anak orang kaya yang bisa masuk RSBI karena biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah reguler. MK juga menyatakan keberadaan RSBI/SI berpotensi menjauhkan dunia pendidikan dari jati diri bangsa. Hal ini didasarkan pada fakta penggunaan bahasa asing yakni bahasa Inggris dalam setiap jenjang pendidikan.

Sebagai konsekwensi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis tentang pengalihan ataupun penghapusan sekolah-sekolah yang sudah terlanjur diberi mandat untuk menyelenggarakan RSBI/SI yang jumlahnya lebih dari seribu di seluruh tanah air.

Lima tahun mungkin cukup pendek untuk RSBI/SI yang belum sempat eksis, namun cukup panjang untuk polemik tentang ini yang menyisakan pekerjaan rumah bagi Kemendikbud dan orang tua murid. Kemendikbud harus segera menata ulang kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia agar berada pada satu sistem Pendidikan Nasional yang sama dan tentu harus diikuti dengan standar yang sama pula. Pekerjaan lain adalah mau kemana sekolah yang sudah diberi cap dan dibiayai sebagai RSBI/SI, agar tidak ada fihak yang dirugikan karena sudah berjuang dengan susah payah membangunnya. 

Keputusan MK dianggap tepat, karena di beberapa sekolah di negara lain tidak pernah ada yang memberi label kata internasional pada sekolah unggulan mereka. Label internasional diberikan dari siswa yang memang latar belakangnya bukan warga negara bersangkutan. Sekolah di Jepang misalnya, memiliki standar yang sama di seluruh provinsi dan tidak melabelkan kata internasional. Padahal, Jepang merupakan salah satu negara anggota dari OEDC (Organisation for Economic Co-Operation) di mana standar OEDC ini dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan RSBI/SI di Indonesia.

Apa yang diputuskan MK, sejatinya sesuai dengan apa yang diharapkan mayoritas suara publik. Sudah sejak lama kritisi atas RSBI/SI yang dipandang diskriminatif bagi kaum tak berpunya digaungkan. Dengan dalih otonomi dan liberalisasi, pendidikan menjadi kian tak terjangkau rakyat kecil karena meminggirkan sisi kemanusiaan dan lebih mengokohkan tembok pejal bernama uang yang tak bisa ditembus rakyat kecil.

Filsuf Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas, LP3ES, 1984) menegaskan hakekat pendidikan sebagai upaya memperlakukan manusia sebagai manusia. Dalam situasi penuh ketimpangan sosial, tujuan dan tugas pendidikan adalah menjadi sarana refleksi kritis atas persoalan demikian. 

Maka, pendidikan seharusnya tak pernah bisa paralel dengan situasi diskriminatif. Tak mungkin bisa beriringan dengan pemarginalan kalangan yang tak punya akses kuasa dan dana. Setiap warga negara, trah ningrat atau rakyat melarat, sah mengenyam pendidikan dalam berbagai wujud formalnya.

BACA JUGA :
Penyebab Penyakit dan Pencegahannya
Bagaimana Resolusi Dunia 2013?
Sejauh Mana Implementasi UU Pengelolaan Sampah?
Media Sosial, Primadona "Si Penggoda"
Pentingnya Makan Bersama Bagi Anak
Ada Kepentingan Asing di Pilgub Jabar?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.