Thursday, February 28, 2013

Mengapa KPK Tidak Menahan Tersangka?

Ketika KPK memutuskan untuk menahan atau tidak menahan adalah wewenang penyidik.



Kendati Anas Urbaningrum bersikeras menyatakan tidak bersalah, sikapnya untuk mengikuti proses hukum di KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, layak kita hormati. Anas diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor. 

Sejak Anas Urbaningrum disebut-sebut M Nazaruddin terlibat dalam kasus Hambalang, jalan penetapan Anas sebagai tersangka sangat panjang berliku. Namun, ketika copy dokumen yang diduga surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyebutkan Anas sebagai tersangka beredar di tangan media, jalan panjang itu  mendekati titik akhir berupa sebuah tanya, apakah KPK akan menahan politikus muda itu?

Selama ini, KPK kerap menempuh langkah penahanan terhadap tersangka korupsi. Namun, KPK tidak melakukan penahanan dan bahkan tanpa penjelasan dalam kasus mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallaranggeng.

Ketika KPK memutuskan untuk menahan atau tidak menahan adalah wewenang penyidik. Saat penyidik menahan tersangka, dalil yang dipakai sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatannya, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti. Jadi, ketika KPK tidak menahan tersangka, tidak berarti institusi itu berlaku diskriminasi atau pilih kasih.

Karena Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, pada saatnya ia akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengenularkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) suatu perkara yang tersangkanya telah ditetapkan. Dalam persidangan itu, Anas dan kuasa hukumnya bisa melakukan perlawanan hukum. Anas dan penyidik KPK bisa saling berargumentasi untuk meyakinkan majelis hakim dengan bukti-bukti.

Apakah Anas akan berbicara terbuka dan jujur soal kasus tersebut sesuai janjinya saat jumpa pers? KPK tidak berwenang memutuskan Anas bersalah atau tidak. Soal fakta, barang  bukti, dan keterangannya nanti apakah akan memberatkan dirinya atau malah tidak mengandung unsur-unsur delik pidana korupsi, majelis hakim yang akan menilainya.

Meskipun selama ini sudah ditetapkan sejumlah tersangka, masih terbuka kesempatan bagi KPK untuk menetapkan tersangka lain. Siapa pun yang bermasalah dengan hukum tidak perlu mengedepankan cara pengecut dan tidak terpuji dengan kabur ke luar negeri, atau melakukan kekerasan lewat pengerahan masa.

BACA JUGA :
Poligami Bukan Inti Ajaran Islam
Langkah Penting Sebelum Membeli Properti
Siapa Pemenang Pilkada Jawa Barat?
Siapa Kelompok Golongan Putih?
Mencari Pemimpin Prorakyat Bagai Beli Kucing Dalam...
Ancaman Kejahatan Seks Dunia Maya
Waspadai Konflik Komunal dan Horizontal
Apakah Elektabilitas Hasil Survei atau Opini?
Industri Politik Paling Menjanjikan?

1 comment:

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.