Tuesday, February 5, 2013

Alasan KPK Membidik Politisi Pengusaha

Di dunia ketiga,  para politisi bekerja rangkap jabatan, rangkap kekuasaan, dan rangkap kepentingan.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan terlibat kasus suap impor sapi. Langkah KPK tersebut tentu saja menuai komentar dan kritik dari berbagai pihak. Ada yang menyebut KPK tebang pilih dan membanding-bandingkan dengan kasus korupsi lain yang menyebut-nyebut petinggi partai lain. Bahkan, Presiden baru PKS Anis Matta sempat berpendapat, ada konspirasi besar yang hendak menghancurkan partainya.

Seharusnya semua pihak melihat secara jernih apa yang dilakukan oleh KPK. Sangat penting memahami bahwa KPK merupakan institusi penegak hukum yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 

KPK bukan lembaga yang menjatuhkan vonis. Sebenarnya siapapun yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, baik petinggi partai, pengusaha, atau pun warga biasa, sesuai asas praduga tak bersalah mereka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan dari pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Kemudian status tersangka ditingkatkan menjadi terdakwa, lalu menjalani proses persidangan sampai akhirnya majelis hakim memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Ketika terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus siap menerima hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan, namun jika hakim memutuskan sebaliknya, maka nama baik, harkat, dan martabatnya tentu akan segera dipulihkan.

KPK tentu tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena ia tidak memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu perkara. Secara profesional KPK harus melakukan kerja ekstracermat, teliti dan hati-hati dalam melakukan teknik investigasi, interogasi juga   penyadapan untuk mengungkap sebuah kasus suap yang lebih rumit dari kasus korupsi dengan modus pengadaan barang dan jasa. 

Berita penangkapan tersangka suap-menyuap dengan melibatkan tokoh atau elite politik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Korupsi dengan berbagai varian, modus dan alibinya terus menjadi media bisnis sejumlah elite partai politik nasional yang dinilai paling menguntungkan. Bahkan hal ini menjadi semacam ritual bisnis sampingan para politikus dimana ketika dipercaya untuk memimpin parpolnya, pada saat yang sama ia harus siap menjadi sinterklas yang memiliki tugas khusus yakni menggalang modal dan dana sebanyak-banyaknya sebagai bamper pendanaan dan permodalan partai di masa kini dan mendatang.

Pakar politik dari Tokyo University, Kun Yamada, menyebutkan bahwa praktik bisnis sampingan para politikus di negara-negara miskin berkembang kian merajalela. Di dunia ketiga,  para politisi bekerja rangkap jabatan, rangkap kekuasaan, dan rangkap kepentingan. Mereka duduk dan berebut jabatan di pemerintahan dan lembaga negara, bahkan perusahaan milik negara, bukan sekadar untuk menghidupi diri dan keluarganya, tetapi juga menjadi sumber hidup bagi banyak anggota parpol yang lainnya. Tidak jarang, politikus membangun kroni bisnis-investasi dengan jaringan seluas-luasnya dengan sejumlah pengusaha korup. 

Praktek lain, Kun Yamada menyebutnya sebagai politik bisnis menyelinap (slutting) dalam aneka proyek milik pemerintah dengan berbagai model, gaya dan operandi. Bisnis demikianlah yang selama ini menghasilkan produk bisnis-investasi yang menyedot dana negara, lantaran uang negara dimakan kalangan politisi-pengusaha. 

Bisnis sampingan para politisi sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah hukum dan menuai kecaman publik jika disaat yang sama politisi kita berlaku jujur dan bersih dalam berbisnis. Menurut Kun Yamada, untuk mewujudkan bisnis sampingan yang bersih dan jujur, pemerintah berkuasa melalui kerja-kerja kepemimpinannya di bawah kendali sang komandan (Presiden), memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan  mengawasi mereka agar berbisnis dengan cara-cara profesional.


BACA JUGA :
Moon Base, Hunian Masa Depan
Olah Raga Paralayang Memacu Adrenalin
Mengenal Hipotermia
Bagaimana Memilih Asuransi Kendaraan?
Bagaimana Memahami Aturan Korupsi?
Misteri Seputar Peringkat Korupsi Indonesia
Lima Skor Tertinggi Indeks Persepsi Korupsi
Aturan Pemakzulan Pejabat
Kasus Century Akan Jadi Beban Sejarah?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.