Wednesday, March 6, 2013

Mengapa Calon Gubernur Bank Indonesia Ditolak?

Calon tunggal Gubernur BI menunjukkan Komisi XI DPR tidak punya pilihan.



Kalau Komisi XI DPR tetap memilih Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka Komisi XI akan dinilai tidak up-date dan fit-in terhadap situasi ekonomi nasional dan global. Lebih jauh lagi, Komisi XI DPR akan dipandang menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan asas demokrasi, yaitu tersedianya alternatif dalam kesetaraan nasional.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, menyampaikan bahwa calon tunggal Gubernur BI yang ditawarkan ini justru menunjukkan Komisi XI DPR tidak punya pilihan, dan nyaris kehilangan rasionalitas kecuali sekadar menjaga kewibawaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah amburadul (PR, 6 Maret 2013).

Masalah yang dihadapi Agus Dermawan Wintarto Martowadojo, ia dinilai tidak akan mampu menghadapi perang nilai tukar yang sudah terjadi sejak 2010. Selama menjabat, Agus dikritik sebagai salah seorang yang menyetujui pencairan dana Hambalang padahal menteri Pekerjaan Umum dan menteri Pemuda dan Olah Raga belum menekennya. Selain itu, Agus juga membintangi anggaran Kementerian Pertahanan. 

Menurut Ichsanuddin Noorsy, setidaknya terdapat tujuh alasan kenapa Agus harus ditolak sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. 

Pertama, Agus berjanji mengundurkan diri sebagai menteri keuangan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan Kementerian Keuangan kalah dalam soal pembelian saham tujuh persen investasi NewMount Nusa Tenggara. Faktanya, Agus tidak mundur walau MK menyatakan investasi pemerintah pada NewMount memerlukan persetujuan DPR. Karena persetujuan tidak diperoleh, investasi lewat Penyertaan Investasi Pemerintah itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dalam situasi bahwa bank sentral membutuhkan sosok yang sarat integritas dan kredibilitas, Agus justru membuktikan sebaliknya dan malah tidak menepati janjinya.

Kedua, saat Agus menjadi direktur utama Bank Permata, PT Perusahaan Pengelola Aset dan BI menerima laporan masalah pengadaan barang modal yang menunjukkan laporan hasil audit internal Bank Permata berbau kecurangan. Namun, laporan tersebut ditari oleh pejabat BI sehingga saat Agus menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi direktur utama Bank Mandiri, masalah ini tidak terungkap.

Ketiga, perselisihan Agus dengan Serikat Pekerja Bank Mandiri saat pelaksanaan Employee Stock Option. Agus dinilai otoriter, pengurus Serikat Pekerja Bank Mandiri yang melawan disingkirkan.

Keempat, perselisihan Agus dengan ECW Neloe dan mantan direksi lainnya dalam masalah hak mantan direksi Mandiri. ECW Neloe meceritakan tidak fair-nya AGus yang diamini oleh mantan direksi lain yang kebetulan terkena masalah pidana.

Kelima, Agus dinilai gagal meningkatkan penyerapan anggaran. Selama Agus menjadi menteri Keuangan, penyerapan anggaran tidak berubah. Artinya, kinerja Kementerian Keuangan tidak membaik.

Keenam, ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada 2012 dan kuartal pertama 2013 membuktikan bukan saja otoritas moneter gagal mencapai target, tapi otoritas fiskal dalam kendali Agus tidak menunjukkan prestasi membanggakan.

Ketujuh, Agus akan menjadi bom waktu bagi Presiden RI 2014-2019 kalau memegang kewenangan moneter. Dunia sekarang ini menunjukkan, semua gubernur bank sentral selalu melindungi kepentingan dalam negerinya lewat berbagai kebijakan moneter. Hal ini ditunjukkan secara terbuka oleh Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke, Gubernur Bank Sentral Uni Eropa Mario Daghi, Gubernur Bank Sentral Jepang Shinzo Abe, dan GUbernur Bank Sentral Cina Zhou Xiaochuan.

Indonesia butuh gubernur Bank Indonesia selaku bank sentral yang mampu memahami ekonomi konstitusi dan menerjemahkannya dalam kebijakan moneter, karena muncul kecenderungan kuat dikalangan bank sentral berpengaruh di dunia agar peranan pemerintah semakin kuat dalam mereformasi sektor keuangan dengan merujuk pada krisis ekonomi 2008-2011.

Kemampuan pemahaman dan penerjemahan hal itu diperlukan untuk menghadapi tiga hal, yaitu rezim devisa bebas, rezim investasi bebas, dan  rezim liberalisasi perdagangan. Sayangnya, menurut Noorsy, Agus diragukan punya kompetensi yang mumpuni dan karakter membanggakan bagi terbit dan tegaknya kebijakan moneter yang membangkitkan harkat  dan martabat bangsa.

BACA JUGA :
Bagaimana Menjadi Pemimpin Bermoral?
Mengurai Benang Kusut Kasus Bank Century
Wisata Ziarah ke Gunung Sinai
Waspadai Kondisi Rem Kendaraan
Benarkah Partai Politik Mesin Uang?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.