Friday, March 29, 2013

Isu Kudeta dan Bakti Sosial

Berlebihankanh jika Presiden memperhitungkan adanya ancaman kudeta?



Kudeta (coup d'etat) berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara dengan tindakan pengembalian kekuasaan secara ilegal. Bahkan, kudeta seringkali dilakukan secara brutal  dan inkonstitusional. Dalam sejarah Indonesia, upaya kudeta pernah terjadi pada 30 September 1965.

Isu kudeta sempat menghangat beberapa hari yang lalu, konon Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia diisukan akan melengserkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono melalui aksi demo secara serentak di 25 provinsi pada Senin 25 Maret 2013. Di Jakarta, aksi tersebut ternyata hanya diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako yang melibatkan  kurang lebih tiga ribu warga di halaman kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Jauh dari gambaran suasana mencekam dan genting, meski aparat tentara dan polisi bersiaga penuh.

Munculnya isu kudeta pada pemerintahan SBY-Boediono sudah sering terjadi. Kali ini, isu itu dipicu oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto bahwa ada gerakan-gerakan yang akan menggulingkan pemerintahan. Adanya gerakan ini berdasarkan laporan dari pihak intelijen. Hal ini diikuti oleh kedatangan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Danjen Kopasus, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto dan tujuh jenderal purnawirawan lainnya ke Istana Presiden.

Berlebihankanh jika Presiden memperhitungkan adanya ancaman kudeta? MKRI pimpinan Adhie Masardi dan Ratna Sarumpaet, diisukan akan mengambil alih kekuasaan dengan batas waktu sebelum Pemilu 2014. Ini diikuti pembentukan pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara. Selama masa transisi, mereka akan mengubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Sampai akhirnya, terbentuk pemerintahan baru.

Langkah yang diambil presiden dalam menyikapi isu kudeta, selalu terkesan berlebihan dan cenderung paranoid. Seperti menghadirkan aparat yang dilengkapi dengan senjata dan kendaraan pengamanan canggih di tempat-tempat strategis yang justru menjadi teror tersendiri bagi masyarakat. Presiden seharusnya bersikap akomodatif terhadap masukan berupa ketidakpuasan dan ketidaksukaan terhadap kepemimpinannya. 

Dalam suatu pemerintahan, ketidakpuasan dari sisi manapun tidak dapat dihindarkan. Namun, pemerintah harus tetap fokus menjalankan roda pemerintahan dan tetap mengemban amanat penderitaan rakyat. 


Sumber photo : www.metrotvnews.com
Referensi : Tajuk Rencana, PR, 27 Maret 2013

BACA JUGA :
Mengapa Harus Buat Provinsi Baru?
Dinasti Politik di Indonesia
Bawang di Antara Kartel dan Spekulan
Kenangan dari Training for Trainers ESD
Mengapa Menghindari Pajak?
Belajar Soal Perempuan dari Kerala dan Finlandia
Siapa Calon Presiden 2014?
Kapan Harus Minum Obat Kuat?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.