Tuesday, April 9, 2013

Menghitung Titik Impas Biaya Pembuatan Perda

Penegakan Perda tidak akan berhasil tanpa pengawasan dan penindakan.




Peraturan daerah (perda) merupakan sebuah keharusan bagi sebuah wilayah perkotaan karena peraturan daerah ini yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Perda hadir sebagai pengatur tatanan kehidupan kota agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Namun, membuat perda ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit untuk melahirkan sebuah perda.

Biaya pembuatan draf Perda memerlukan biaya sekitar lima ratus juta rupiah. Dihitung sejak dari penyiapan draf, pembahasan oleh Pansus sampai ketok palu pengesahan sebuah Perda bisa menghabiskan biaya kurang lebih Rp 1 milyar hingga Rp 1,5 milyar. 

Dalam pembuatan Perda, secara ideal Pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi rakyat mulai tingkat bawah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat RW, lalu kelurahan, dan kecamatan sampai nantinya dibawa ke tingkat dewan untuk dibahas.

Penegakan Perda tidak akan berhasil tanpa pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Pelaksana pada fungsi ini biasanya identik dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), karena masyarakat menganggap Sat Pol PP adalah lembaga yang bertugas menertibkan hal-hal yang menyangkut peraturan daerah. Padahal sebenarnya, setiap instansi memiliki petugas pengawasnya sendiri.

Secara ideal sebuah Perda dibuat dengan disertai infrastruktur pendukungnya. Seperti pasal pelarangan merokok di sembarang tempat, (sekolah, sarana kesehatan dan tempat kerja) harus disertai dengan penyediaan ruangan bagi perokok agar Perda dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran terhadap Perda, selama ini umumnya para pelanggar dikenai pasal tindak pidana ringan (tipiring), dan hukuman dan denda mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dan bukan denda Perda. Sebagai contah seperti denda Rp 40.000 hingga Rp 50.000 bagi pengemis, pengamen dan wanita tuna susila (WTS) yang terkena penertiban. Padahal pada pasal 49 Perda K3 menyatakan, melakukan perbuatan asusila dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pelanggar Perda memang dikenakan denda, namun pemasukan dari sektor ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan tindakan pada pelanggar Perda bukan pada dendanya namun mengubah perilaku masyarakat agar menjalankan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Para pelanggar Perda K3 kebanyakan adalah golongan berpenghasilan minim, sehingga umumnya memilih untuk dihukum kurungan daripada harus membayar denda sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah. Bisa dibayangkan jika Perda K3 benar-benar ditegakkan lengkap dengan sanksi bagi pelanggarnya. Maka, dari sebuah pasal saja, seperti keharusan menanam pohon di halaman rumah, tentu ribuan pemilik rumah akan terkena denda. Mungkin dengan begini biaya pembuatan Perda akan mencapai titik impas?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.