Thursday, April 4, 2013

Jabatan Rangkap Presiden Melanggar Etika Politik?

Belum ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan presiden.



Hingga saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan presiden. Namun demikian, rangkap jabatan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap telah melanggar etika politik. Sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, seharusnya SBY mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas semua kepentingan partai, golongan dan kelompok.

Dengan adanya pelanggaran etika politik yang dilakukan SBY bisa menjadi titik dimana ketua umum Partai Demokrat itu dapat dimakzulkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden bisa diberhentikan kalau melakukan pelanggaran hukum, korupsi hingga perbuatan tercela.

Menurut Ali Nurdin, Manajer Advokasi Constitution Center (Concern) Adnan Buyung Nasution (ABN), pemakzulan tetap ada jika Presiden sesuai Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 terbukti melanggar hukum dengan menghianati negara, menyuap, korupsi, melakukan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Dan, berdasarkan dinamika yang benar. Melanggar etika politik ini bisa dikatakan pelanggaran perbuatan tercela.

Pendiri Concern ABN, Prof Adnan Buyung Nasution mengatakan, SBY telah melanggar prinsip demokrasi. Dan akibat perbuatannya itu, DPR bisa mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menggelar sidang mengenai rangkap jabatan tersebut.

"MK bisa mengambil keputusan mengenai rangkap jabatan itu. Dan kalau dinasihati MK, Presiden masih tetap mau melakukan rangkap jabatan, selanjutnya MK bisa memberikan usulan kepada DPR agar Presiden dipanggil pada singa MPR. Dan, di sanalah proses melakukan pemakzulan atau pelengseran Presiden," kata Adnan Buyung (PR 4 Maret 2013).

Selama ini, SBY dinilai berbagai kalangan telah memperlihatkan politik nepotisme dengan bersatunya jabatan Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat dalam satu kekerabatan keluarga ayah dan anak. Kondisi ini bahkan dipandang lebih parah dari zaman orde baru Soeharto. Haruskah seorang SBY belajar tidak mendua dari Idrus Marham, Anis Matta, atau Anas Urbaningrum bagaimana tren-tren anak muda berpolitik?



1 comment:

  1. Masa begitu aja melanggar etika politik. Bukannya umum juga di banyak negara kalau Ketua Umum Partai Politik juga merangkap sebagai kepala pemerintahan?

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.