Selasa, 23 April 2013

Alasan Gubernur Diangkat Oleh Presiden

Tantangan yang dihadapi gubernur saat ini sangatlah berat.



Tantangan yang dihadapi gubernur saat ini sangatlah berat, mulai dari karut-marut implementasi otonomi daerah, persoalan perbatasan, hingga menghadapi raja-raja kecil baru (bupati atau wali kota). Namun, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengontrol daerah tingkat II sangat lemah.

Fenomena merebaknya korupsi di daerah, karut-marut persoalan fiskal ditandai dengan bangkrutnya beberapa daerah tingkat II di Aceh dan gagalnya Otsus Papua mensejahterakan rakyat, menjadi bukti lemahnya peranan gubernur selama ini. Banyak program yang semestinya dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara provinsi dengan kabupaten atau kota menjadi kontraproduktif, bila dikaitkan dengan kepentingan masing-masing kepala daerah. 

Saat ini provinsi di Indonesia, berstatus ganda, sebagai wilayah administrasi dan sebagai daerah otonom.  Sehingga peran gubernur harus ditegaskan lagi sebagai wakil pemerintah, bukan kepala daerah. Untuk itu gubernur memang harus kembali diangkat oleh presiden sebagai pejabat politik dalam lini kewilayahan, seperti halnya menteri sebagai pejabat politik dalam lini fungsional.

Tinjauan akademis berbagai kalangan terkait mekanisme pengangkatan gubernur secara langsung, KH Hasyim Muzadi  menyatakan bahwa pemilihan gubernur secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Sementara menurut Mahfud MD, bila pemilihan langsung terus diterapkan, bukan hanya mendatangkan mudarat tetapi juga akan merusak mental masyarakat, karena masyarakat tergantung uang dan rawan kecurangan. 

Urgensi penguatan kedudukan gubernur untuk  mengawasi efektifitas pemerintahan di daerah merupakan hal yang mendesak. Terdapat dua hal penting terkait peran dan fungsi seorang gubernur :

Pertama, dalam lingkup NKRI, sebanyak 33 gubernur wajib menjaga kepentingan dan kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif di 497 daerah otonomi tingkat II. 

Kedua, setiap tahun, setengah nilai APBN ditransfer atau dibelanjakan di daerah. Penggunaan dana sebesar ini wajib dikawal oleh gubernur agar penggunaannya tepat sasaran, efisien, dan sesuai peraturan. Peran gubernur sangat strategis untuk mencegah korupsi di daerah.

Referensi : Tajuk Rencana PR 23 April 2013
Ilustrasi : www.tempo.co


Selamat Hari Ulang Tahun ke 13 untuk ananda Narendra Utpala
Semoga panjang usia, senantiasa sehat sentausa,
 berilmu tinggi dalam iman dan taqwa kepada Allah Swt. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.